Stabilitas Dijaga, Transformasi Dinanti

Beritabanten.com – Di atas kertas, fondasi ekonomi Indonesia pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak relatif stabil. Inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi masih bergerak positif, dan berbagai indikator makro belum menunjukkan gejolak berarti. Bagi sebagian kalangan, kondisi ini menjadi sinyal bahwa pemerintahan baru berhasil menjaga kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Namun, stabilitas makro tidak selalu identik dengan transformasi ekonomi. Di balik angka-angka yang tampak meyakinkan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah fondasi ekonomi nasional benar-benar sedang berubah, atau sekadar mempertahankan pola lama dengan wajah baru?

Dalam kajian ekonomi politik, stabilitas hanya menjadi titik awal. Yang lebih menentukan adalah kemampuan negara mengubah struktur ekonomi agar mampu menciptakan produktivitas, inovasi, dan daya saing yang berkelanjutan. Tanpa perubahan itu, pertumbuhan ekonomi berpotensi berjalan di tempat meski indikator makro terlihat sehat.

Kondisi tersebut dapat dibaca melalui teori rent-seeking yang diperkenalkan Anne Krueger dan Mancur Olson. Ketika negara semakin besar sebagai pengelola anggaran, sementara reformasi kelembagaan berjalan lambat, peluang munculnya praktik perburuan rente ikut membesar. Energi ekonomi tidak lagi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi lebih banyak mengejar akses terhadap sumber daya negara.

Persoalan lain terletak pada arah pembangunan yang belum sepenuhnya konsisten. Peter Hall dan David Soskice dalam teori Varieties of Capitalism menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan memerlukan hubungan yang jelas antara negara, pasar, dan institusi. Indonesia masih berada di antara dua pendekatan: ingin memperkuat intervensi negara, tetapi tetap mengandalkan mekanisme pasar. Akibatnya, koordinasi kebijakan sering kali belum menghasilkan perubahan struktural yang nyata.

Dari perspektif Political Settlement yang dikembangkan Mushtaq Khan, stabilitas politik saat ini dapat dipahami sebagai hasil kompromi antarelite. Stabilitas seperti ini memang mampu menjaga pemerintahan tetap berjalan, tetapi belum tentu melahirkan reformasi yang berani. Ketika keseimbangan politik menjadi prioritas utama, perubahan besar sering kali ditunda agar tidak mengganggu konfigurasi kekuasaan yang telah terbentuk.

Kondisi tersebut berkaitan pula dengan fenomena middle-income trap. Michael Gill dan Homi Kharas mengingatkan bahwa banyak negara berkembang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada level menengah, tetapi gagal melakukan lompatan menuju negara berpendapatan tinggi. Penyebab utamanya adalah minimnya inovasi, lemahnya industrialisasi, dan belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, Justin Yifu Lin melalui New Structural Economics menegaskan bahwa intervensi negara akan efektif apabila diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi. Tanpa strategi industrialisasi yang jelas, belanja negara berisiko hanya menjadi instrumen distribusi, bukan mesin transformasi ekonomi.

Francis Fukuyama juga mengingatkan bahwa kapasitas negara tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari kemampuan birokrasi mengimplementasikan kebijakan secara efektif, profesional, dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar bukan lagi menyusun program, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, teori dependency dari Andre Gunder Frank menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap ekspor komoditas, investasi asing, dan dinamika ekonomi global masih menjadi tantangan besar. Selama struktur ekonomi belum mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, Indonesia akan tetap rentan terhadap perubahan situasi internasional.

Di luar aspek ekonomi, kecenderungan memperkuat peran negara dengan pendekatan yang lebih terpusat juga memunculkan diskusi tersendiri. Dalam kajian hubungan sipil-militer (civil-military relations), pendekatan komando memang dapat meningkatkan kecepatan eksekusi kebijakan. Namun, efektivitas administratif perlu diimbangi dengan ruang evaluasi, partisipasi publik, dan mekanisme koreksi agar tidak mengurangi fleksibilitas institusi dalam jangka panjang.

Dari berbagai perspektif tersebut, stabilitas ekonomi yang terlihat saat ini belum sepenuhnya mencerminkan transformasi struktural. Ia lebih menyerupai fondasi yang masih menunggu arah pembangunan yang lebih jelas. Pertumbuhan tetap berjalan, tetapi belum menunjukkan perubahan mendasar terhadap struktur produksi, kualitas industri, maupun daya saing nasional.

Karena itu, tantangan pemerintahan Prabowo ke depan bukan hanya menjaga stabilitas yang telah terbentuk, tetapi mengubahnya menjadi momentum reformasi ekonomi yang lebih produktif. Stabilitas memang penting, tetapi tanpa inovasi, industrialisasi, dan penguatan institusi, Indonesia berisiko tetap berada pada jalur pertumbuhan yang moderat tanpa mampu melakukan lompatan menuju negara maju (Red)

Prabowo Subianto, ekonomi Indonesia, stabilitas ekonomi, transformasi ekonomi, kebijakan publik, reformasi struktural, middle-income trap, ekonomi politik, pembangunan nasional, Beritabanten.com.