Kongres HMI Jadi Rebutan Atensi Parpol, Independensi Mendapat Sandungan Bahaya

Namun justru di titik itulah persoalan independensi HMI menjadi penting untuk dibicarakan. Kongres adalah forum tertinggi organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan HMI. Karena itu, proses pemilihan Ketua Umum PB HMI idealnya tetap berada di tangan kader dan struktur organisasi, bukan berubah menjadi arena perebutan pengaruh oleh kepentingan eksternal.

Secara kelembagaan, persiapan Kongres XXXIII memang sudah berjalan. Pengurus Besar HMI melalui Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) sebelumnya telah membahas tahapan menuju kongres, termasuk rekomendasi mengenai proses pemilihan dan persiapan penyelenggaraan.

Lampung kemudian muncul sebagai lokasi penyelenggaraan Kongres XXXIII. Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi agenda tersebut, sementara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut rencana pelaksanaan kongres sebagai momentum silaturahmi kader HMI dari berbagai daerah.

Di sisi lain, dinamika kandidat juga mulai terlihat. Sejumlah nama mulai memperkenalkan gagasan dan membangun komunikasi menuju kontestasi Ketua Umum PB HMI. Ada kandidat yang menekankan pentingnya mengembalikan HMI sebagai kekuatan intelektual, sementara yang lain mulai menawarkan agenda transformasi organisasi dan kontribusi HMI menghadapi Indonesia Emas 2045.

Konsolidasi semacam ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang normal. Kongres tanpa kompetisi gagasan justru akan kehilangan makna demokratisnya. Masalah muncul apabila kompetisi tersebut berubah menjadi pertarungan jaringan, modal, atau kepentingan eksternal yang membuat kualitas gagasan kalah oleh kemampuan membangun gerbong.

HMI dan Bayang-Bayang Politik Alumni

Salah satu kekuatan HMI sekaligus tantangan terbesarnya adalah jaringan alumninya. Banyak alumni HMI kemudian masuk ke dunia politik dan menduduki posisi strategis di berbagai partai. Jejak tersebut membuat HMI memiliki hubungan historis yang kuat dengan kehidupan politik nasional.

Namun hubungan antara kaderisasi HMI dan politik praktis harus tetap dibedakan. Alumni tentu memiliki hak politik sebagai warga negara. Mereka boleh aktif di partai, mendukung kandidat tertentu, bahkan memiliki pandangan politik yang berbeda. Tetapi hak tersebut tidak otomatis memberikan legitimasi untuk menentukan arah organisasi HMI yang masih aktif.

Di sinilah garis batas independensi harus dijaga.

HMI dapat berdialog dengan pemerintah, partai politik, parlemen maupun berbagai kelompok kepentingan. Bahkan dialog tersebut diperlukan agar organisasi mahasiswa tidak terputus dari realitas politik nasional. Tetapi dialog berbeda dengan subordinasi. Kedekatan berbeda dengan ketergantungan. Dukungan berbeda dengan pengendalian.

Masalah akan muncul ketika kongres mulai dipandang sebagai investasi politik untuk masa depan. Kandidat tidak lagi dinilai berdasarkan kapasitas kepemimpinan, gagasan, rekam kaderisasi dan integritas, tetapi berdasarkan siapa yang berada di belakangnya.

Jika pola semacam itu berkembang, HMI menghadapi risiko kehilangan salah satu modal terpentingnya: independensi.

Kongres Bukan Bursa Gerbong Politik

Kongres HMI seharusnya menjadi ruang untuk menguji gagasan. Kader harus dapat mempertanyakan program, mengkritik kepemimpinan sebelumnya, membandingkan visi para kandidat dan menentukan pilihan berdasarkan kepentingan organisasi.

Dalam praktik politik, bagaimanapun, kekuatan jaringan hampir selalu mempunyai pengaruh. Kandidat membutuhkan dukungan cabang, komunikasi antarwilayah dan konsolidasi kader. Itu bagian dari demokrasi organisasi.

Tetapi ada perbedaan antara konsolidasi kader dengan mobilisasi kekuatan eksternal.

Konsolidasi berarti kandidat meyakinkan kader melalui gagasan dan rekam jejak. Mobilisasi eksternal berarti kompetisi mulai bergantung kepada kekuatan di luar organisasi.

Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar.

Jika seorang kandidat menang karena kekuatan gagasannya, ia memiliki mandat politik yang berasal dari kader. Namun jika kemenangan sangat bergantung kepada patron di luar organisasi, pertanyaan berikutnya menjadi sulit dihindari: kepada siapa mandat tersebut sebenarnya dipertanggungjawabkan?

Kepada kader HMI atau kepada pihak yang membantu memenangkan pertarungan?

Bahaya Intervensi yang Tidak Terlihat

Intervensi dalam organisasi tidak selalu datang dalam bentuk perintah langsung. Ia dapat bekerja secara halus melalui jaringan, akses, fasilitas, dukungan finansial, endorsement tokoh, pembentukan opini, bahkan sekadar penciptaan persepsi bahwa seorang kandidat memiliki “restu” dari kekuatan tertentu.

Karena itu, persoalan independensi tidak cukup dijaga hanya dengan melarang partai politik masuk secara terbuka ke ruang kongres.

Yang lebih penting adalah memastikan proses pengambilan keputusan tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Siapa yang membiayai konsolidasi? Dari mana sumber logistik kandidat? Bagaimana komunikasi antarcabang berlangsung? Apakah ada pihak luar yang memberikan dukungan? Apakah dukungan tersebut memiliki konsekuensi politik setelah kandidat terpilih?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terasa sensitif. Tetapi justru karena sensitif, ia harus dibicarakan sebelum kongres, bukan setelah ketua umum terpilih.

HMI Harus Belajar dari Sejarahnya Sendiri

HMI memiliki tradisi panjang dalam melahirkan intelektual dan pemimpin bangsa. Jejak alumni HMI juga tersebar di berbagai partai politik. Karena itu, sulit memisahkan sejarah HMI dari perjalanan politik Indonesia. Tetapi justru karena jaringan alumni tersebut begitu kuat, organisasi harus memiliki mekanisme yang lebih ketat untuk memastikan hubungan alumni dengan politik praktis tidak mengambil alih ruang kader aktif.

HMI tidak perlu memusuhi partai politik. HMI juga tidak perlu alergi terhadap pemerintah. Yang diperlukan adalah jarak kritis.

Organisasi mahasiswa yang terlalu dekat dengan kekuasaan berisiko kehilangan daya kritik. Sebaliknya, organisasi yang terlalu menutup diri dari kekuasaan juga dapat kehilangan kemampuan untuk memengaruhi kebijakan publik.

Jarak yang sehat adalah kuncinya.

HMI harus mampu berbicara dengan pemerintah ketika kebijakan pemerintah benar. HMI juga harus mampu berdiri di depan ketika kebijakan tersebut keliru. Sikap itu hanya mungkin dilakukan jika organisasi tidak memiliki utang politik kepada siapa pun.

Pertarungan Sesungguhnya Bukan Siapa yang Menang

Menjelang Kongres XXXIII, pertanyaan paling penting bukan sekadar siapa yang akan menjadi Ketua Umum PB HMI berikutnya.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: HMI akan menjadi organisasi seperti apa setelah kongres?

Apakah HMI akan tetap menjadi organisasi kader yang mengutamakan intelektualitas, perkaderan dan pengabdian?

Ataukah HMI perlahan berubah menjadi arena sirkulasi elite, tempat jaringan politik alumni dan kepentingan eksternal bertemu untuk menentukan siapa yang memegang kendali organisasi?

Pertanyaan tersebut semakin relevan karena sejak sebelum kongres, sudah muncul kritik dari kalangan kader bahwa momentum pergantian kepemimpinan jangan sampai hanya menjadi pertarungan perebutan kekuasaan. Artinya, keresahan mengenai orientasi kongres sebenarnya sudah muncul dari dalam organisasi sendiri.

Karena itu, para peserta kongres memiliki pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekadar memilih ketua umum. Mereka harus memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung transparan, demokratis dan bebas dari tekanan kepentingan yang tidak memiliki mandat organisasi.

Kader HMI harus berani mengatakan bahwa dukungan politik dari luar bukanlah dosa, tetapi ketergantungan politik adalah bahaya.

HMI boleh memiliki banyak alumni di partai politik. HMI boleh berdialog dengan pemerintah. HMI boleh memiliki jaringan luas. Tetapi ketika kepentingan partai mulai menentukan siapa yang layak menjadi ketua umum, saat itulah independensi organisasi berada di titik rawan.

Pada akhirnya, kualitas Kongres XXXIII tidak akan diukur hanya dari siapa yang terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI. Ukuran sebenarnya adalah apakah setelah kongres HMI masih mampu berdiri sebagai organisasi yang bebas menentukan sikap, berani mengkritik kekuasaan, dan tetap berpihak kepada kepentingan umat serta bangsa.

Kongres bukan sekadar memilih orang. Kongres memilih arah.

Dan jika arah itu mulai ditentukan oleh kepentingan di luar organisasi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kursi Ketua Umum PB HMI, melainkan marwah dan independensi HMI itu sendiri. (Red)