Bukan Dihentikan, tetapi Diperbaiki: Kritik terhadap MBG Tak Otomatis Berujung Impeachment

Beritabanten.com – Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul pernyataan yang mengaitkan penghentian program tersebut dengan kemungkinan terjadinya impeachment terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan konsultan keamanan dan investasi luar negeri Dr. John N. Palinggi yang dipublikasikan pada Agustus 2026 tersebut memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara keberlanjutan program MBG dan posisi politik Presiden.

Namun, kritik terhadap pelaksanaan sebuah program pemerintah pada dasarnya merupakan bagian dari proses evaluasi kebijakan. Kritik terhadap MBG tidak serta-merta dapat disamakan dengan upaya untuk menjatuhkan atau memakzulkan Presiden.

Dalam kebijakan publik, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila sebuah program menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Pilihan kebijakan tidak selalu harus berada pada dua posisi ekstrem, yakni mempertahankan program secara penuh atau menghentikannya secara keseluruhan.

MBG dapat tetap dijalankan dengan melakukan perbaikan terhadap desain maupun mekanisme pelaksanaannya. Evaluasi dapat dilakukan terhadap efektivitas distribusi, kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, kesiapan infrastruktur, hingga penggunaan anggaran.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip evaluasi dan penyesuaian kebijakan atau policy adjustment. Program pemerintah dengan cakupan yang besar membutuhkan evaluasi secara berkala agar pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Persoalan implementasi juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kemampuan pelaksanaan di lapangan dapat menimbulkan apa yang dalam kajian kebijakan publik dikenal sebagai implementation gap.

Karena itu, apabila ditemukan persoalan dalam distribusi, kualitas makanan, pengawasan, maupun kesiapan satuan pelaksana, langkah perbaikan dapat dilakukan tanpa harus menghilangkan tujuan utama MBG.

Dari sisi anggaran, evaluasi juga diperlukan karena MBG merupakan program dengan cakupan penerima manfaat yang besar. Pemerintah dapat melakukan penajaman sasaran, meningkatkan efisiensi, memperkuat pengawasan, serta memastikan anggaran digunakan secara efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, anggapan bahwa penghentian atau evaluasi MBG secara otomatis dapat menyebabkan impeachment terhadap Presiden juga perlu dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi.

UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses tersebut juga memiliki mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Dengan demikian, kritik terhadap sebuah program pemerintah tidak dapat secara sederhana disamakan dengan proses pemakzulan Presiden. Evaluasi terhadap kebijakan justru merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan diskursus dalam negara demokrasi.

MBG sendiri memiliki tujuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan tujuan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan program yang efektif, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kritik terhadap MBG juga tidak selalu berarti penolakan terhadap keberadaan program. Kritik dapat menjadi masukan untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan agar manfaat yang diterima masyarakat semakin optimal.

Dengan pendekatan tersebut, pilihan kebijakan tidak harus berupa penghentian total ataupun mempertahankan seluruh mekanisme tanpa perubahan. Pemerintah dapat mempertahankan tujuan utama MBG sembari memperbaiki desain, implementasi, pengawasan, serta pengelolaan anggarannya.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah melakukan evaluasi dan koreksi ketika ditemukan persoalan di lapangan.

MBG tidak harus dihentikan untuk diperbaiki. Sebaliknya, evaluasi dan perbaikan justru dapat menjadi bagian penting agar program tersebut mampu mencapai tujuan peningkatan gizi masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan. (Red)