Pulau Kaya, Negara Timpang: Jawa Tumbuh, Indonesia Belum Tentu

Jika Jawa diposisikan sebagai sebuah entitas ekonomi tersendiri, skala ekonominya dapat menempatkannya dalam jajaran ekonomi terbesar dunia. Angka tersebut bahkan dapat melampaui perekonomian sejumlah negara seperti Argentina, Filipina, Vietnam, Pakistan hingga Nigeria.

Namun, di balik angka yang impresif tersebut, terdapat persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terselesaikan, yakni ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia.

Besarnya ekonomi Jawa tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh wilayah Indonesia menikmati tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan yang sama.

Dominasi Jawa dalam struktur ekonomi nasional sudah berlangsung dalam waktu yang panjang. Lebih dari separuh Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia masih berasal dari Pulau Jawa.

Artinya, ketika melihat angka pertumbuhan ekonomi nasional, sebagian besar aktivitas ekonomi sebenarnya sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Jawa.

Ketika industri tumbuh, investasi meningkat dan konsumsi masyarakat di Jawa menguat, kinerja ekonomi nasional ikut terdorong.

Namun, persoalannya muncul ketika pertumbuhan tersebut digunakan sebagai gambaran umum mengenai kondisi seluruh wilayah Indonesia.

Angka nasional yang kuat belum tentu menggambarkan kondisi daerah-daerah yang berada jauh dari pusat aktivitas ekonomi. Di sejumlah wilayah luar Jawa, tantangan pembangunan masih berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya konektivitas, kualitas sumber daya manusia, akses pembiayaan serta minimnya industri pengolahan.

Kondisi tersebut menciptakan sebuah paradoks pembangunan.

Indonesia dapat mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat secara nasional, tetapi pada saat yang sama ketimpangan antarwilayah tetap menjadi persoalan.

Karena itu, dominasi ekonomi Jawa tidak semata-mata dapat dipahami sebagai keberhasilan satu wilayah. Fenomena tersebut juga perlu dilihat sebagai konsekuensi dari struktur pembangunan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Infrastruktur utama, kawasan industri, pusat perdagangan, jasa keuangan, pendidikan tinggi dan akses terhadap pasar banyak terkonsentrasi di Jawa.

Konsentrasi tersebut menciptakan keuntungan aglomerasi. Perusahaan memperoleh kemudahan karena berada dekat dengan pasar, pemasok, tenaga kerja, lembaga keuangan dan jaringan transportasi.

Ketika semakin banyak perusahaan berada di satu wilayah, semakin kuat pula ekosistem ekonomi yang terbentuk.

Pada akhirnya, kondisi tersebut menciptakan siklus yang saling memperkuat. Infrastruktur menarik investasi, investasi menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja menarik tenaga kerja, sementara bertambahnya tenaga kerja dan penduduk memperbesar pasar.

Proses tersebut membuat Jawa semakin menarik bagi aktivitas ekonomi baru.

Sebaliknya, wilayah yang belum memiliki ekosistem ekonomi yang sama menghadapi tantangan lebih besar untuk menarik investasi.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika melihat hubungan antara daerah penghasil sumber daya alam dengan pusat-pusat ekonomi.

Banyak wilayah luar Jawa memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, tidak seluruh proses penciptaan nilai tambah berlangsung di daerah penghasil.

Komoditas dapat diekstraksi di luar Jawa, tetapi pengolahan, pembiayaan, perdagangan, distribusi dan berbagai aktivitas jasa dengan nilai tambah tinggi dapat berlangsung di pusat ekonomi lainnya.

Akibatnya, daerah penghasil sumber daya belum tentu menjadi daerah yang paling menikmati manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut.

Pola seperti ini memperlihatkan bahwa persoalan ketimpangan Indonesia bukan hanya mengenai perbedaan pendapatan, tetapi juga mengenai struktur rantai nilai ekonomi.

Daerah yang berada di bagian awal rantai produksi cenderung memperoleh nilai tambah yang lebih kecil dibandingkan wilayah yang menguasai proses pengolahan, distribusi dan jasa pendukung.

Dampaknya juga dapat dilihat melalui pola migrasi penduduk.

Penduduk dari berbagai daerah terus bergerak menuju pusat-pusat ekonomi karena peluang pekerjaan dan penghasilan lebih besar tersedia di wilayah tersebut.

Migrasi sebenarnya merupakan bagian normal dari proses ekonomi. Namun, apabila arus tersebut berlangsung secara terus-menerus karena ketimpangan kesempatan ekonomi, maka pusat pertumbuhan akan semakin kuat sementara daerah asal kehilangan sebagian sumber daya manusianya.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperbesar kesenjangan antarwilayah.

Ketimpangan ekonomi juga berkaitan dengan kualitas pembangunan daerah.

Transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan. Namun, transfer fiskal saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan kemampuan daerah menciptakan kegiatan ekonomi produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan jalan, pelabuhan, bandara dan infrastruktur dasar memang penting. Namun, infrastruktur harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih luas.

Tanpa industri, investasi, sumber daya manusia dan pasar yang berkembang, pembangunan infrastruktur berisiko hanya menghasilkan konektivitas tanpa transformasi ekonomi yang berarti.

Karena itu, tantangan pembangunan luar Jawa bukan hanya bagaimana membangun fasilitas fisik, tetapi bagaimana menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Daerah membutuhkan industri pengolahan yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Daerah juga membutuhkan tenaga kerja terampil, akses pembiayaan, kepastian regulasi serta jaringan perdagangan yang dapat menghubungkan produksi lokal dengan pasar nasional dan internasional.

Pemerintah juga perlu mendorong tumbuhnya kota-kota ekonomi baru di luar Jawa.

Pusat pertumbuhan tidak harus selalu berada di Jakarta atau kawasan metropolitan di Jawa. Indonesia memiliki banyak kota yang dapat dikembangkan menjadi pusat industri, perdagangan, jasa, teknologi dan logistik regional.

Jika pusat-pusat ekonomi tersebut berkembang secara terintegrasi, tekanan ekonomi yang selama ini terlalu terkonsentrasi di Jawa dapat dikurangi secara bertahap.

Namun, pemerataan bukan berarti mengurangi pertumbuhan Jawa.

Jawa tetap memiliki peran penting sebagai salah satu mesin utama perekonomian nasional. Yang dibutuhkan adalah membangun mesin pertumbuhan tambahan di luar Jawa agar perekonomian nasional tidak terlalu bergantung pada satu kawasan.

Dalam konteks pemerintahan ke depan, tantangan utama kebijakan ekonomi nasional bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan PDB.

Pertanyaan yang lebih penting adalah di mana pertumbuhan tersebut terjadi, siapa yang menikmati nilai tambah dan apakah pertumbuhan tersebut mampu menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata.

Pembangunan nasional harus bergerak dari paradigma yang hanya mengejar pertumbuhan menuju pembangunan yang juga memperhatikan distribusi kapasitas ekonomi.

Artinya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dari kemampuan daerah-daerah menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan produktivitas dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru.

Jika strategi tersebut tidak dilakukan secara serius, Indonesia berisiko mempertahankan struktur ekonomi yang sangat terkonsentrasi.

Jawa akan terus menjadi pusat modal, industri, tenaga kerja terampil dan konsumsi, sementara sebagian wilayah luar Jawa tetap bergantung pada aktivitas ekonomi yang pusat pengambil keputusan dan nilai tambahnya berada di tempat lain.

Di sinilah paradoks pembangunan Indonesia muncul.

Jawa dapat menjadi “negara kaya” di dalam Indonesia karena memiliki skala ekonomi yang sangat besar. Namun, Indonesia sebagai sebuah negara belum tentu merasakan kekayaan tersebut secara merata.

Besarnya ekonomi Jawa adalah kekuatan bagi Indonesia, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa pertumbuhan yang terkonsentrasi memiliki konsekuensi terhadap pemerataan.

Karena itu, persoalan pembangunan Indonesia bukan bagaimana membuat Jawa berhenti tumbuh, melainkan bagaimana memastikan pertumbuhan Jawa mampu menciptakan efek penyebaran ke wilayah lain dan pada saat yang sama membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Jika pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada satu kawasan, maka angka pertumbuhan nasional dapat terlihat tinggi tanpa sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Sebaliknya, jika pertumbuhan disebarkan melalui industrialisasi daerah, penguatan rantai nilai lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, maka kekuatan ekonomi nasional dapat menjadi lebih seimbang.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak berhenti sebagai angka statistik.

Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, produktivitas, investasi dan kesempatan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Sebab, Jawa yang semakin kaya belum otomatis berarti Indonesia semakin sejahtera. (Red)