Mendengar Jokowi dalam “Bocor Alus Politik” Tempo: Antara Pengabdian dan Bayang-Bayang Kekuasaan

Beritabanten.com – Konsultan politik Denny JA melalui akun Facebooknya (28/8/26) menilai percakapan panjang mantan Presiden Joko Widodo dalam program Bocor Alus Politik yang diproduksi Tempo bukan sekadar klarifikasi atas berbagai isu, melainkan refleksi tentang arah pengabdian setelah kekuasaan formal berakhir. Dalam pandangannya, yang terdengar bukan lagi seorang presiden yang sibuk membela masa lalu, melainkan figur politik yang sedang mencari bentuk baru peran di luar Istana.

Menurut Denny JA, di balik beragam isu yang mencuat—mulai dari Gibran Rakabuming Raka, Iriana, hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto, hingga dinamika PSI dan tudingan dinasti politik—terdapat tiga gagasan utama yang menjadi benang merah. Pertama adalah soal bagaimana politik harus kembali menyentuh realitas kehidupan rakyat. Jokowi, kata Denny, tetap konsisten dengan pendekatannya yang menekankan kedekatan kekuasaan dengan kebutuhan konkret masyarakat, mulai dari harga pangan, pekerjaan, hingga kesejahteraan sehari-hari. Dalam perspektif ini, politik tidak boleh terjebak pada percakapan elite semata, melainkan harus hadir di ruang hidup warga biasa.

Gagasan kedua yang ditangkap Denny JA adalah soal keberlanjutan pengabdian politik setelah jabatan berakhir. Jokowi secara terbuka menyatakan masih ingin berpolitik dan berkontribusi, meskipun ia menyebutnya hanya sebagai “sedikit”. Namun, menurut Denny, dalam konteks seorang mantan presiden, pengaruh sekecil apa pun tetap memiliki daya resonansi besar. Pilihan Jokowi untuk terlibat dalam pengembangan PSI, misalnya, dinilai sebagai upaya mencari kanal baru pengabdian, sekaligus membuka pertanyaan etis: sejauh mana pengaruh tersebut digunakan untuk memperkuat demokrasi, bukan menciptakan pusat kekuasaan baru di luar pemerintahan resmi.

Sementara itu, poin ketiga berkaitan dengan relasi Jokowi dan Prabowo. Denny JA membaca sikap Jokowi sebagai upaya menjaga keseimbangan antara dukungan dan jarak. Di satu sisi, Jokowi menegaskan hubungan yang baik dengan presiden saat ini. Namun di sisi lain, ia juga menekankan bahwa pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Bahkan, pesan kepada putranya, Gibran, agar tidak melangkahi kewenangan presiden dinilai sebagai sinyal penting tentang etika transisi kekuasaan. Dalam demokrasi, menurut Denny, keberlanjutan tidak boleh menghapus kemandirian kepemimpinan baru.

Lebih jauh, Denny JA membandingkan posisi Jokowi dengan pengalaman mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang memilih menjaga jarak dari politik elektoral sehari-hari setelah lengser. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model baku kehidupan pascakekuasaan. Namun demikian, pertanyaan moralnya tetap sama: bagaimana seorang mantan pemimpin menggunakan pengaruhnya tanpa membayangi pemerintahan yang sedang berjalan.

Denny juga menyoroti bahwa modal sosial Jokowi setelah lengser tidak kecil. Dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi di akhir masa jabatannya, Jokowi memiliki legitimasi untuk tetap berkontribusi. Namun, legitimasi tersebut, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi publik, bukan sekadar memperpanjang pengaruh politik personal atau keluarga. Kritik terkait potensi dinasti politik, kata dia, tidak bisa dijawab dengan retorika, melainkan dengan tindakan konkret ke depan.

Dalam refleksinya, Denny JA merujuk pada berbagai studi tentang kehidupan mantan presiden, termasuk karya Jared Cohen dan Nancy Gibbs serta Michael Duffy, yang menunjukkan bahwa fase setelah kekuasaan justru sering menjadi penentu warisan seorang pemimpin. Mantan presiden, dalam banyak kasus, tetap memainkan peran penting dalam sejarah—baik sebagai penyeimbang, penasihat, maupun simbol moral.

Pada akhirnya, Denny JA menegaskan bahwa ukuran utama dari peran Jokowi ke depan bukan lagi jabatan, melainkan arah penggunaan pengaruhnya. Jika keterlibatannya dalam politik mampu mendekatkan negara dengan kebutuhan rakyat, maka pengabdian tersebut memiliki legitimasi moral. Namun jika sebaliknya hanya memperkuat jejaring kekuasaan tertentu, maka sejarah akan mencatatnya secara berbeda.

“Jabatan hanyalah satu episode,” tulis Denny JA. “Yang lebih menentukan adalah bagaimana pengaruh itu digunakan setelah kekuasaan berakhir.” (Red)