Tes Jantung Bangsa Bermasalah, Kepercayaan Publik terhadap Arah Pemerintahan Prabowo Disorot

Tes Jantung Bangsa Bermasalah, Kepercayaan Publik terhadap Arah Pemerintahan Prabowo Disorot

Beritabanten.com — Persoalan kepercayaan publik terhadap arah perjalanan bangsa menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan sebuah pemerintahan. Ketika tingkat kepercayaan masyarakat mengalami penurunan signifikan, persoalannya bukan semata-mata soal popularitas pemerintah, melainkan menyangkut legitimasi politik dan kemampuan pemerintah mempertahankan keyakinan publik terhadap arah kebijakan yang ditempuh.

Pandangan tersebut disampaikan Muchlis A. Rofik dalam tulisannya di media sosial Facebook (27/8/2026). Ia menyoroti hasil survei Tempo yang menyebut 52 persen responden masih menilai Indonesia berada di arah yang benar di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Muchlis, angka 52 persen memang masih menunjukkan mayoritas publik memiliki pandangan positif. Namun, angka tersebut menjadi jauh lebih penting ketika dibandingkan dengan data survei sebelumnya yang mengukur pertanyaan serupa.

“Tempo menemukan, mayoritas (52%) masih menganggap di bawah Prabowo bangsa ini masih berada di arah yang benar,” tulis Muchlis.

Ia kemudian membandingkannya dengan data SMRC pada Oktober 2024, ketika Prabowo mulai menjabat sebagai presiden. Dalam data yang dirujuk Muchlis, tingkat kepercayaan bahwa Indonesia berada di arah yang benar disebut mencapai 82 persen.

Jika kedua survei tersebut benar-benar menggunakan pertanyaan, metodologi, populasi dan ukuran yang sebanding, maka terdapat penurunan sebesar 30 poin persentase, dari 82 persen menjadi 52 persen. Bagi Muchlis, perubahan tersebut merupakan sinyal yang patut diperhatikan.

“Dalam dua tahun pertama kepemimpinan Prabowo, kepercayaan publik soal arah bangsa ini turun 30 persen. Ini angka serius,” ujarnya dalam tulisannya.

Bukan Sekadar Soal Mayoritas

Dalam teori politik, kepercayaan publik (public trust) merupakan salah satu modal penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Pemerintah tidak hanya membutuhkan kewenangan formal yang diperoleh melalui pemilu, tetapi juga membutuhkan kepercayaan masyarakat bahwa kebijakan yang diambil bergerak menuju tujuan yang dianggap benar dan bermanfaat.

Karena itu, membaca angka survei hanya berdasarkan apakah pemerintah masih memperoleh dukungan mayoritas dapat menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana.

Angka 52 persen, misalnya, masih merupakan mayoritas. Namun, apabila sebelumnya tingkat kepercayaan mencapai 82 persen, perubahan sebesar 30 poin persentase menunjukkan adanya pergeseran persepsi publik yang jauh lebih penting daripada sekadar status “masih mayoritas”.

Dalam perspektif political legitimacy, legitimasi pemerintahan juga tidak bersifat statis. Legitimasi dapat menguat atau melemah seiring pengalaman masyarakat terhadap kinerja pemerintah, kondisi ekonomi, kebijakan publik, konflik politik, maupun kemampuan pemerintah memenuhi ekspektasi yang dibangun ketika memperoleh mandat.

Dengan demikian, pertanyaan yang lebih substantif bukan hanya berapa persen masyarakat yang masih percaya, tetapi juga mengapa sebagian masyarakat yang sebelumnya percaya kemudian berubah sikap.

Ibarat Tes Denyut Jantung

Muchlis menggunakan analogi yang menarik untuk menggambarkan pentingnya perubahan angka tersebut. Menurut dia, tingkat kepercayaan publik terhadap arah bangsa dapat dipandang seperti pemeriksaan denyut jantung.

“Kepercayaan publik pada arah bangsa ini kalau dicek kesehatan kek tes denyut jantung. Serius,” tulisnya.

Analogi tersebut menunjukkan bahwa kondisi politik tidak cukup dibaca dari satu angka pada satu waktu. Yang lebih penting adalah melihat tren.

Dalam ilmu sosial, perubahan dari waktu ke waktu (trend) sering kali memberikan informasi yang lebih bermakna dibandingkan satu hasil pengukuran.

Pemerintah yang memperoleh tingkat kepercayaan tinggi pada awal masa jabatan tetapi kemudian mengalami penurunan tajam perlu melihat perubahan tersebut sebagai sinyal evaluasi.

Namun demikian, perbandingan antar-survei harus dilakukan secara hati-hati. Survei dengan lembaga berbeda dapat memiliki desain sampel, periode wawancara, formulasi pertanyaan, dan metode pengumpulan data yang berbeda.

Karena itu, angka 82 persen dan 52 persen tidak otomatis dapat diperlakukan sebagai satu seri statistik yang sepenuhnya setara tanpa pemeriksaan metodologis. Di sinilah kualitas pembacaan terhadap survei menjadi penting.

Alarm bagi Pemerintah

Terlepas dari perdebatan metodologi tersebut, Muchlis melihat adanya pesan politik yang patut diperhatikan: pemerintah tidak boleh merasa aman hanya karena masih memiliki angka mayoritas.

Jika benar terjadi penurunan kepercayaan yang besar, pemerintah perlu mengetahui faktor yang mendorong perubahan persepsi tersebut.

Apakah berkaitan dengan kondisi ekonomi? Lapangan pekerjaan? Harga kebutuhan pokok? Penegakan hukum? Konflik politik? Kebijakan pemerintah? Atau justru meningkatnya jarak antara ekspektasi masyarakat dengan realitas pemerintahan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah angka 52 persen tergolong tinggi atau rendah.

Sebab, dalam demokrasi, kepercayaan publik bukan hanya modal elektoral. Ia merupakan modal sosial dan politik yang menentukan seberapa jauh masyarakat bersedia menerima kebijakan pemerintah, memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja, dan meyakini bahwa perjalanan negara bergerak menuju arah yang benar.

Karena itu, bila pembacaan terhadap dua survei tersebut memang menunjukkan penurunan kepercayaan yang signifikan, maka pemerintah perlu memperlakukannya sebagai sinyal peringatan dini.

Bukan untuk panik. Tetapi untuk melakukan evaluasi.

Sebab, seperti dikatakan Muchlis A. Rofik, persoalannya bukan hanya apakah denyut jantung bangsa masih terasa. Yang perlu diperiksa adalah apakah denyut itu semakin melemah. (Red)