Prabowo Pimpin Penanganan Gempa Nagekeo, Pemulihan Harus Berjalan Seiring dengan Tanggap Darurat

Beritabanten.com — Prabowo Subianto memimpin langsung rapat penanganan gempa bumi sekaligus percepatan pemulihan wilayah terdampak di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8/2026). Kehadiran langsung Presiden di tengah situasi bencana menunjukkan bahwa penanganan gempa di Flores tidak hanya membutuhkan respons cepat untuk menyelamatkan korban dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membutuhkan langkah pemulihan yang sejak awal harus dipersiapkan agar kehidupan warga dapat kembali berjalan setelah masa tanggap darurat berakhir.

Rapat tersebut diikuti jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Wakil Panglima TNI, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT untuk membahas percepatan penanganan di sejumlah wilayah terdampak di Pulau Flores. Berdasarkan laporan BNPB yang disampaikan dalam penanganan bencana tersebut, gempa telah berdampak pada 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi, serta menyebabkan 81.436 rumah mengalami kerusakan. Angka tersebut menggambarkan besarnya skala bencana sekaligus menunjukkan bahwa pekerjaan pemerintah tidak akan selesai hanya dengan memastikan korban mendapatkan pertolongan dalam beberapa hari pertama.

Dalam situasi seperti ini, kebutuhan dasar masyarakat memang menjadi prioritas utama. Logistik, pelayanan kesehatan, energi, air bersih, tempat tinggal sementara, serta akses transportasi harus dipastikan tersedia selama masyarakat masih berada dalam kondisi darurat. Namun di balik kebutuhan tersebut terdapat persoalan lain yang tidak boleh terlambat ditangani, yakni bagaimana masyarakat yang kehilangan rumah, tempat usaha, fasilitas pendidikan, akses jalan, dan berbagai sumber penghidupan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Karena itu, pernyataan bahwa pemulihan harus berjalan seiring dengan penanganan bencana menjadi penting. Pemulihan tidak seharusnya baru dimulai setelah status tanggap darurat selesai, sebab kerusakan akibat gempa tidak berhenti ketika aktivitas penyelamatan mulai berkurang. Bagi warga yang kehilangan rumah, misalnya, persoalan mereka bukan hanya bagaimana mendapatkan makanan hari ini, tetapi juga di mana mereka akan tinggal dalam beberapa bulan ke depan, bagaimana anak-anak kembali bersekolah, bagaimana mereka memperoleh penghasilan, serta kapan fasilitas umum di wilayah mereka dapat kembali digunakan.

Pemerintah juga terus melakukan pemulihan akses jalan dan jembatan yang terdampak bencana. Infrastruktur tersebut memiliki posisi sangat penting karena tanpa akses transportasi yang baik, distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat akan terhambat. Jalan dan jembatan bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi menjadi urat nadi yang menghubungkan masyarakat dengan pusat kesehatan, pasar, sekolah, tempat kerja, dan layanan pemerintahan.

Selain pemulihan infrastruktur, penguatan sistem peringatan dini tsunami juga menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Pengalaman bencana menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan bukan hanya bantuan setelah kejadian, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi kemungkinan bencana berikutnya. Sistem peringatan dini yang efektif harus disertai dengan edukasi masyarakat, jalur evakuasi yang jelas, simulasi berkala, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah, aparat, dan warga di daerah rawan.

Untuk memperkuat penanganan dan mempercepat pemulihan, Presiden Prabowo juga menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar. Bantuan tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar bagi delapan kabupaten terdampak. Dukungan anggaran tersebut tentu penting, tetapi besarnya dana juga harus diikuti dengan tata kelola yang transparan agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan digunakan untuk kebutuhan pemulihan yang paling mendesak.

Dalam kondisi bencana, transparansi justru semakin penting karena masyarakat berada dalam posisi rentan dan kebutuhan mereka sangat besar. Pemerintah daerah harus mampu memastikan bantuan tidak tumpang tindih, tidak salah sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data korban, pengungsi, rumah rusak, fasilitas publik yang terdampak, serta kebutuhan setiap wilayah harus terus diperbarui agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Usai memimpin rapat, Prabowo mengunjungi posko pengungsian di Lapangan Berdikari untuk menyapa dan mendengarkan langsung kondisi masyarakat. Kunjungan seperti ini memiliki arti penting karena laporan birokrasi terkadang tidak sepenuhnya menggambarkan persoalan yang dirasakan warga di lapangan. Mendengar langsung keluhan pengungsi dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan yang mungkin luput dari laporan administratif.

Namun kehadiran Presiden di lokasi bencana pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi kerja pemerintah yang berkelanjutan. Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan kehadiran pejabat ketika bencana sedang menjadi perhatian nasional, tetapi membutuhkan negara tetap hadir ketika kamera media mulai meninggalkan lokasi dan perhatian publik beralih kepada persoalan lain.

Di sinilah tantangan terbesar pemerintah setelah bencana. Masa tanggap darurat biasanya mendapatkan perhatian besar karena berkaitan dengan penyelamatan korban dan distribusi bantuan, sementara fase pemulihan sering berlangsung lebih panjang dan tidak selalu menjadi perhatian publik. Padahal bagi masyarakat terdampak, fase inilah yang menentukan apakah mereka benar-benar dapat kembali berdiri atau justru terus hidup dalam kondisi rentan.

Karena itu, pemulihan Nagekeo dan wilayah Flores lainnya harus dirancang dengan target yang jelas, mulai dari pembangunan kembali rumah warga, pemulihan fasilitas kesehatan dan pendidikan, perbaikan jalan serta jembatan, pemulihan aktivitas ekonomi, hingga penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya dipindahkan dari tenda pengungsian ke tempat tinggal sementara, tetapi benar-benar mendapatkan jalan untuk membangun kembali kehidupannya.

Bencana memang tidak dapat dihindari, tetapi dampak sosial dan ekonomi yang berkepanjangan dapat diminimalkan melalui penanganan yang cepat, koordinasi yang baik, dan perencanaan pemulihan yang matang. Karena itu, penanganan gempa di NTT harus dilihat bukan sebagai pekerjaan beberapa hari atau beberapa minggu, melainkan sebagai proses panjang yang membutuhkan konsistensi pemerintah pusat dan daerah.

Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir dan mendampingi masyarakat hingga wilayah terdampak kembali pulih dan kehidupan berjalan normal. Pernyataan tersebut harus menjadi komitmen yang benar-benar dirasakan masyarakat, karena bagi warga yang kehilangan rumah, anggota keluarga, sumber penghasilan, dan rasa aman, ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan sekadar berapa banyak bantuan yang telah diberikan, melainkan seberapa cepat mereka mampu kembali menjalani kehidupan dengan layak dan bermartabat. (Red)