Elektabilitas Tertinggi, KDM Akan Diperebutkan Partai Tanpa Figur Capres

Beritabanten.com — Hasil survei terbaru SMRC dan Tempo Data Science menunjukkan satu fenomena politik yang menarik. Dedi Mulyadi atau KDM muncul sebagai figur dengan elektabilitas sangat kuat dalam bursa calon presiden. Dalam survei SMRC, KDM berada di angka 35 persen, sementara Prabowo Subianto 14,5 persen. Dalam simulasi dua nama, KDM bahkan mencapai 59 persen berbanding 28,3 persen untuk Prabowo. Sementara survei Tempo Data Science menempatkan KDM di angka 41 persen dalam simulasi terbuka, jauh di atas Prabowo yang berada di angka 15 persen. Angka-angka tersebut tentu belum bisa dianggap sebagai hasil Pilpres 2029 karena pemilu masih jauh. Namun, ketika dua survei menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu KDM berada di posisi teratas, maka fenomena tersebut layak dibaca sebagai sinyal politik yang serius.

Yang menarik bukan hanya bahwa KDM unggul dalam survei, tetapi bahwa keunggulan tersebut muncul ketika banyak partai politik belum memiliki figur calon presiden yang benar-benar dominan secara elektoral. Di sinilah posisi KDM menjadi strategis. Dalam sistem politik Indonesia, partai memiliki kendaraan pencalonan, struktur organisasi, jaringan kader, mesin politik, dan kemampuan membangun koalisi. Tetapi tidak semua partai memiliki figur yang mampu menarik suara pemilih dalam jumlah besar. Sebaliknya, seorang figur dapat mempunyai popularitas dan elektabilitas tinggi tetapi membutuhkan kendaraan politik untuk masuk ke dalam kontestasi. KDM berada pada posisi yang menarik karena ia memiliki modal elektoral yang besar, sementara kebutuhan terhadap kendaraan politik tetap ada.

Situasi tersebut dapat dijelaskan melalui teori pertukaran politik. Dalam politik, setiap aktor memiliki sumber daya yang berbeda dan sumber daya tersebut dapat dipertukarkan. Partai mempunyai tiket pencalonan, struktur, jaringan, kader, serta sumber daya politik. Kandidat mempunyai popularitas, elektabilitas, citra, jaringan sosial, dan kemampuan menarik pemilih. Ketika sebuah partai memiliki kendaraan tetapi tidak memiliki figur capres dengan elektabilitas tinggi, sedangkan KDM memiliki elektabilitas tinggi tetapi membutuhkan kendaraan, maka keduanya memiliki kepentingan yang saling melengkapi. Partai membutuhkan KDM dan KDM membutuhkan partai. Dari sinilah proses negosiasi politik akan berlangsung.

Karena itu, apabila elektabilitas KDM terus bertahan, posisi tawarnya akan semakin tinggi. Partai tidak lagi sekadar berada pada posisi sebagai pihak yang memberikan tiket kepada KDM. Partai juga akan menghitung keuntungan apabila menggunakan popularitas KDM untuk memenangkan Pilpres dan sekaligus mendongkrak suara legislatif. Dalam perspektif pilihan rasional, partai politik akan memilih strategi yang memberikan peluang paling besar untuk memperoleh kekuasaan. Jika KDM dianggap memiliki peluang kemenangan yang lebih besar dibandingkan kader internal partai, maka mengusung KDM dapat menjadi pilihan yang sangat rasional.

Di sini teori coattail effect juga menjadi relevan. Dalam sistem pemilu, kandidat presiden yang sangat populer dapat memberikan efek elektoral kepada partai dan kandidat legislatif yang berada di belakangnya. Jika KDM mampu mempertahankan elektabilitas pada tingkat yang sangat tinggi, partai pengusung tidak hanya menghitung peluang KDM memenangkan Pilpres. Mereka juga akan menghitung berapa besar kemungkinan suara KDM ikut mengangkat suara partai dalam pemilu legislatif. Dengan kata lain, KDM dapat dipandang bukan hanya sebagai calon presiden, tetapi sebagai aset elektoral yang berpotensi menguntungkan seluruh koalisi.

Fenomena tersebut membuat pertanyaan politik menjadi menarik. Jika selama ini kita terbiasa melihat kandidat sebagai pihak yang mencari partai untuk mendapatkan tiket, dalam situasi tertentu hubungan tersebut dapat berbalik. Ketika seorang kandidat memiliki elektabilitas yang jauh lebih tinggi daripada banyak kader partai, partai justru dapat berlomba mendapatkan kandidat tersebut. Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar “partai mana yang mau mengusung KDM?”, tetapi bisa berubah menjadi “partai mana yang paling berhasil mendapatkan KDM?”

Namun, teori politik juga mengajarkan bahwa elektabilitas tinggi tidak selalu berarti kekuatan politik yang sudah permanen. Partai tentu akan melakukan kalkulasi lebih dalam. Mereka akan bertanya apakah popularitas KDM bersifat tahan lama atau hanya fenomena sesaat. Apakah pemilih KDM benar-benar loyal? Apakah popularitas tersebut dapat dikonversi menjadi kemenangan nasional? Apakah KDM memiliki jaringan politik di luar Jawa Barat? Apakah basis pendukungnya akan tetap bertahan ketika kompetisi nasional semakin keras? Dan apakah suara untuk KDM juga akan memberikan keuntungan kepada partai yang mengusungnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena survei bukanlah pemilu. Survei Tempo sendiri menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perubahan pilihan yang cukup besar di kalangan pemilih. Artinya, posisi KDM saat ini merupakan modal politik yang sangat besar, tetapi belum merupakan kemenangan. Masih ada waktu panjang bagi kandidat lain untuk mengejar, membangun citra, memperkuat organisasi, dan menawarkan agenda yang lebih menarik kepada pemilih.

Dalam teori koalisi, partai politik juga cenderung bersikap pragmatis ketika menentukan mitra. Pendekatan office-seeking menjelaskan bahwa partai memiliki insentif untuk mencari akses terhadap kekuasaan. Kesamaan ideologi memang penting, tetapi dalam praktik politik, peluang memenangkan pemilu dan memperoleh posisi dalam pemerintahan sering kali menjadi pertimbangan yang sangat besar. Karena itu, apabila KDM terus unggul, partai yang tidak mempunyai figur capres kuat dapat melakukan kalkulasi ulang. Mereka bisa saja mengurangi ambisi mengusung kader sendiri dan memilih bergabung dengan kekuatan yang secara elektoral lebih menjanjikan.

Dalam situasi seperti itu, KDM berpotensi menjadi pusat gravitasi pembentukan koalisi. Partai-partai tidak hanya akan memperhitungkan siapa calon presidennya, tetapi juga siapa calon wakil presidennya, bagaimana pembagian peran dalam koalisi, siapa yang memperoleh posisi strategis, dan seperti apa konfigurasi pemerintahan setelah kemenangan. Semakin tinggi elektabilitas KDM, semakin besar pula kemungkinan bahwa partai-partai akan mendekat. Bahkan partai yang hari ini terlihat memiliki agenda berbeda dapat berubah sikap apabila kalkulasi politiknya berubah.

Fenomena ini juga dapat dibaca melalui teori power bargaining. Kekuatan dalam negosiasi tidak hanya berasal dari jabatan formal, tetapi juga dari kemampuan seorang aktor menyediakan sesuatu yang sangat dibutuhkan pihak lain. Partai memiliki kendaraan, tetapi kendaraan tanpa penumpang yang populer belum tentu memenangkan pemilu. KDM memiliki popularitas, tetapi popularitas tanpa kendaraan juga tidak cukup untuk maju. Ketika kedua sumber daya tersebut bertemu, tercipta ruang negosiasi. Jika KDM semakin populer, maka sumber daya yang dimilikinya semakin langka dan semakin berharga. Dengan demikian, daya tawarnya terhadap partai juga meningkat.

KDM juga mempunyai peluang untuk memperoleh keuntungan dari situasi tersebut jika mampu mengubah elektabilitas menjadi organisasi politik yang lebih luas. Popularitas harus diterjemahkan menjadi jaringan, relawan, dukungan kelompok masyarakat, hubungan dengan partai, serta kemampuan membangun koalisi. Sebab dalam politik nasional, popularitas pribadi saja tidak cukup. Seorang kandidat membutuhkan kemampuan mengorganisasi dukungan dan menjaga agar dukungan tersebut tetap bertahan sampai hari pemungutan suara.

Di sisi lain, tingginya elektabilitas juga membawa konsekuensi. Semakin tinggi seorang kandidat dalam survei, semakin besar pula perhatian publik dan semakin besar kemungkinan lawan politik melakukan opposition research. Rekam jejak akan diperiksa, kebijakan akan dikritik, ucapan lama dapat kembali muncul, dan kelemahan politik akan menjadi bahan perdebatan. Karena itu, KDM harus memahami bahwa semakin tinggi posisinya, semakin besar pula tekanan politik yang akan datang. Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan konsekuensi logis dari masuknya seorang figur ke arena politik nasional.

Yang juga menarik adalah bahwa KDM dapat menjadi figur yang diperebutkan bukan hanya karena dirinya populer, tetapi karena banyak partai mungkin menghadapi persoalan klasik: memiliki organisasi, tetapi tidak memiliki figur capres yang cukup kuat. Dalam kondisi seperti itu, figur dengan elektabilitas tinggi menjadi sangat berharga. Partai membutuhkan figur untuk menang, sedangkan figur membutuhkan partai untuk maju. Hubungan tersebut menciptakan ketergantungan timbal balik.

Karena itu, jika tren survei KDM terus bertahan dalam beberapa waktu ke depan, peta politik Indonesia dapat mengalami perubahan. KDM tidak lagi sekadar menjadi calon yang menunggu partai menentukan nasibnya. Ia dapat berubah menjadi salah satu figur yang justru menentukan arah koalisi. Partai-partai yang memiliki mesin politik tetapi tidak memiliki figur capres kuat bisa berlomba mendekat. Partai yang memiliki kader potensial tetapi elektabilitasnya tertinggal bisa menghitung ulang strateginya. Bahkan partai yang awalnya berniat berjalan sendiri dapat mempertimbangkan bergabung jika peluang kemenangan KDM semakin besar.

Namun semuanya masih sangat bergantung pada satu hal: apakah elektabilitas KDM mampu bertahan. Politik adalah arena yang sangat dinamis. Figur baru bisa muncul. Isu baru bisa mengubah persepsi publik. Pemerintahan bisa mengalami perubahan popularitas. Krisis ekonomi, konflik politik, perubahan koalisi, maupun peristiwa besar dapat menggeser preferensi pemilih. Karena itu, KDM tidak boleh menganggap angka survei sebagai sesuatu yang sudah menjadi miliknya secara permanen.

Meski demikian, apabila angka 35–41 persen tersebut terus muncul dan bahkan meningkat dalam berbagai survei, maka partai politik tentu tidak akan bisa mengabaikannya. Dalam politik, suara rakyat adalah sumber daya yang paling berharga. Dan jika KDM mampu menguasai sumber daya tersebut secara konsisten, maka nilai politiknya akan semakin tinggi.

Pada akhirnya, kita mungkin akan melihat perubahan posisi yang menarik. KDM yang semula dipandang sebagai figur yang membutuhkan kendaraan politik bisa berubah menjadi figur yang justru diperebutkan kendaraan politik. Partai mempunyai tiket, tetapi KDM mempunyai elektabilitas. Partai memiliki mesin, tetapi KDM memiliki daya tarik pemilih. Partai memiliki struktur, sementara KDM memiliki figur yang sedang kuat.

Karena itu, jika KDM terus unggul, pertanyaan politik menjelang 2029 mungkin tidak lagi sederhana: “Siapa partai yang akan mengusung KDM?” Pertanyaan yang lebih menarik justru: “Partai mana yang akan berhasil mendapatkan KDM?” Sebab dalam politik, ketika seorang figur memiliki suara yang sangat besar, ia tidak lagi hanya mencari kendaraan. Kendaraanlah yang mulai mencari penumpangnya. (Red)