Beritabanten.com — Hasil Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026 memberikan gambaran menarik mengenai cara masyarakat melihat dua program prioritas pemerintah, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Meski memiliki tujuan yang berbeda, kedua program tersebut menunjukkan pola penilaian publik yang hampir serupa. MBG yang dirancang sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat mendapatkan respons kritis dari sebagian besar responden. Dari masyarakat yang mengetahui program tersebut, sebanyak 61,6 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali, sedangkan 33,8 persen menyatakan puas.
Sementara itu, KDMP yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian berbasis desa juga menghadapi tantangan pada aspek keyakinan publik. Sebanyak 61,1 persen responden yang mengetahui program tersebut menyatakan kurang yakin atau tidak yakin program itu akan berkembang. Hanya sekitar 25 persen yang menyatakan yakin terhadap prospek program tersebut.
Kemiripan angka tersebut memperlihatkan satu pola penting: masyarakat memberikan penilaian yang relatif sama terhadap dua kebijakan yang berbeda. Namun, kesamaan persepsi tersebut tidak otomatis berarti bahwa ketidakpuasan terhadap MBG secara langsung menyebabkan keraguan terhadap KDMP.
Dalam perspektif penelitian survei, angka yang hampir sama hanya menunjukkan adanya kemiripan pola opini publik. Untuk mengetahui apakah kedua sikap tersebut benar-benar saling berkaitan, diperlukan analisis lebih lanjut menggunakan data individu. Peneliti harus melihat apakah kelompok masyarakat yang tidak puas terhadap MBG merupakan kelompok yang sama dengan mereka yang meragukan perkembangan KDMP.
Tanpa pengujian tersebut, kesimpulan yang dapat diambil masih berada pada tingkat indikasi, bukan hubungan sebab-akibat. Meski demikian, pola yang muncul tetap memiliki arti karena dapat menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat dalam mengevaluasi program-program pemerintah.
Salah satu penjelasan yang dapat digunakan adalah konsep Political Trust Theory. Teori ini menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh pengalaman terhadap kinerja nyata. Masyarakat tidak hanya melihat tujuan besar sebuah kebijakan, tetapi juga menilai bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan.
Dalam konteks ini, keberhasilan atau persoalan dalam satu program dapat memengaruhi cara masyarakat menilai program lainnya. Ketika publik melihat adanya kelemahan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, tingkat keyakinan terhadap program pemerintah berikutnya dapat ikut mengalami tekanan.
Hal tersebut juga berkaitan dengan Policy Feedback Theory, yang menjelaskan bahwa pengalaman masyarakat terhadap kebijakan sebelumnya akan membentuk persepsi terhadap kebijakan baru. Program yang berhasil dapat memperkuat kepercayaan, sementara program yang dianggap belum memenuhi harapan dapat meningkatkan sikap skeptis.
Karena itu, hasil survei SMRC tidak hanya berbicara mengenai MBG dan KDMP secara terpisah. Lebih jauh, angka tersebut dapat dibaca sebagai gambaran mengenai bagaimana masyarakat menilai kapasitas pemerintah dalam mengelola program-program besar.
Tantangan pemerintah ke depan bukan hanya memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas, tetapi juga membangun keyakinan publik melalui pelaksanaan yang efektif, transparan, dan konsisten. Sebab, dalam pemerintahan modern, kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan.
Program besar membutuhkan lebih dari sekadar perencanaan. Ia membutuhkan bukti nyata, pengalaman positif masyarakat, dan kemampuan pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar bekerja. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan