Apa Urgensi Permohonan Diskualifikasi Gibran oleh Denny Indrayana, Apakah Ada Agenda Politik Demokrat?

Beritabanten.com — Bukti administrasi Mahkamah Konstitusi tertanggal 10 September 2026 menunjukkan bahwa permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 telah diajukan, dengan Denny Indrayana tercatat sebagai Pemohon III.

Fakta ini menarik perhatian karena perkara yang berkaitan dengan Pilpres 2024 kembali dibawa ke ruang konstitusional setelah proses politik dan pemerintahan telah berjalan. Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah permohonan tersebut dapat diterima secara hukum, tetapi juga apa urgensi politik dan konstitusional di balik pengajuan permohonan tersebut saat ini?

Dari perspektif hukum tata negara, pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari mekanisme constitutional litigation. Setiap pihak yang memiliki kedudukan hukum dan memenuhi persyaratan dapat menggunakan instrumen hukum untuk memperjuangkan kepentingan konstitusionalnya. Namun, hak untuk mengajukan perkara tidak otomatis berarti bahwa seluruh dalil pemohon dapat dibenarkan. Mahkamah tetap harus menguji kewenangan, kedudukan hukum, objek perkara, dasar permohonan, serta konsekuensi hukum yang dimohonkan.

Persoalan menjadi lebih menarik ketika tuntutan yang dikaitkan dengan perkara tersebut menyangkut diskualifikasi Gibran. Diskualifikasi bukan sekadar koreksi administratif, melainkan tindakan yang memiliki konsekuensi sangat besar terhadap legitimasi hasil pemilu dan konfigurasi kekuasaan. Karena itu, secara teori hukum konstitusi, harus terdapat argumentasi yang kuat mengenai adanya pelanggaran hukum atau konstitusi serta hubungan yang jelas antara pelanggaran tersebut dengan proses dan hasil pemilu. Tanpa konstruksi demikian, tuntutan diskualifikasi berpotensi hanya menjadi instrumen politik yang menggunakan bahasa hukum.

Ada pula persoalan kepastian hukum dan finalitas pemilu. Pilpres 2024 telah menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi dan pemerintahan telah berjalan. Maka, munculnya kembali perkara yang berkaitan dengan kontestasi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara hak untuk mencari keadilan konstitusional dengan kebutuhan menjaga kepastian hukum perspektif politik, hukum dan kekuasaan tidak pernah sepenuhnya berada di ruang yang terpisah. Mahkamah Konstitusi dapat menjadi arena constitutional politics, yaitu ketika pertarungan mengenai arah kekuasaan berlangsung melalui mekanisme hukum. Karena itu, sebuah. Dalam negara demokrasi, hasil pemilu memang harus dapat dikoreksi apabila terbukti terjadi pelanggaran serius. Tetapi pada saat yang sama, demokrasi juga membutuhkan kepastian mengenai kapan sebuah proses politik dapat dinyatakan selesai secara hukum.

Dari perspektif politik, hukum dan kekuasaan tidak pernah sepenuhnya berada di ruang yang terpisah. Mahkamah Konstitusi dapat menjadi arena constitutional politics, yaitu ketika pertarungan mengenai arah kekuasaan berlangsung melalui mekanisme hukum. Karena itu, sebuah permohonan dapat memiliki dua dimensi sekaligus: dimensi yuridis untuk menguji persoalan hukum dan dimensi politik karena putusannya berpotensi mengubah atau memengaruhi konfigurasi kekuasaan.

Di sinilah posisi Denny Indrayana menjadi menarik untuk dianalisis. Pengajuan perkara dapat dibaca sebagai upaya menggunakan mekanisme konstitusional untuk menguji kembali persoalan yang dianggap fundamental dalam demokrasi. Tetapi dari perspektif politik, langkah tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan isu legitimasi Pilpres 2024 tetap berada dalam ruang publik. Dengan demikian, pertanyaan mengenai timing menjadi relevan: mengapa persoalan ini kembali diajukan sekarang, dan apa tujuan akhir yang hendak dicapai?

Kemudian muncul pertanyaan mengenai apakah ada agenda terselubung Partai Demokrat. Sampai pada informasi yang terlihat dalam dokumen tersebut, belum terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa permohonan ini merupakan agenda Partai Demokrat. Karena itu, tuduhan tersebut tidak tepat jika diperlakukan sebagai fakta. Namun, sebagai analisis politik, hipotesis tersebut tetap dapat dipertanyakan dan diuji melalui hubungan antaraktor, kepentingan politik, momentum pengajuan, serta siapaonan diskualifikasi tersebut berhasil, tentu konsekuensinya bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga dapat mengubah konfigurasi politik nasional. Karena itu, siapa pun yang memiliki kepentingan terhadap perubahan konfigurasi tersebut patut menjadi bagian dari yang paling memperoleh keuntungan apabila posisi politik Gibran atau pemerintahan kembali mengalami tekanan legitimasi.

Dalam teori politik kekuasaan, salah satu cara membaca sebuah manuver adalah dengan menggunakan pertanyaan sederhana: cui bono—siapa yang mendapatkan keuntungan? Apabila permohonan diskualifikasi tersebut berhasil, tentu konsekuensinya bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga dapat mengubah konfigurasi politik nasional. Karena itu, siapa pun yang memiliki kepentingan terhadap perubahan konfigurasi tersebut patut menjadi bagian dari analisis, termasuk partai politik. Namun sekali lagi, kepentingan politik tidak sama dengan bukti keterlibatan.

Pada akhirnya, perkara ini menarik karena berada di persimpangan antara hukum, legitimasi demokrasi, dan perebutan kekuasaan. Secara hukum, yang harus dibuktikan adalah apakah terdapat dasar konstitusional dan hukum yang cukup untuk mendukung permohonan diskualifikasi. Secara politik, publik berhak bertanya mengapa perkara tersebut muncul kembali sekarang dan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari konsekuensi politiknya. Sedangkan dugaan mengenai Demokrat harus tetap ditempatkan sebagai hipotesis politik, bukan tuduhan faktual, sampai terdapat bukti yang dapat diverifikasi.

Dengan demikian, pertanyaan terpenting bukan hanya “bisakah Gibran didiskualifikasi?”, tetapi “mengapa isu diskualifikasi ini dimunculkan sekarang, siapa aktor yang berkepentingan, dan apakah hukum sedang digunakan semata-mata, Pilpres 2024, Pemilu 2024, diskualifikasi Gibran, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, PHPU, Partai Demokrat, politik nasional, hukum tata negara, constitutional litigation, constitutional politics untuk mencari keadilan konstitusional atau sekaligus menjadi instrumen dalam pertarungan kekuasaan?” (Red)