Survei SMRC Bongkar Sinyal Publik: Ketika MBG dan KDMP Diuji oleh Kepercayaan Masyarakat

Beritabanten.com — Hasil Survei Nasional SMRC periode 5–19 Juli 2026 menghadirkan satu gambaran penting tentang bagaimana masyarakat menilai program-program strategis pemerintah. Dua program unggulan, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sama-sama menghadapi tantangan pada aspek kepercayaan publik.

Survei tersebut mencatat, dari responden yang mengetahui pelaksanaan MBG, sebanyak 61,6 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas. Sementara terhadap KDMP, sebanyak 61,1 persen responden yang mengetahui program tersebut menyatakan kurang yakin atau tidak yakin program itu akan berkembang.

Angka tersebut menarik perhatian karena meskipun objek yang dinilai berbeda, yakni pengalaman terhadap pelaksanaan MBG dan harapan terhadap masa depan KDMP, keduanya memperlihatkan pola yang hampir sama. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih luas, yaitu bagaimana masyarakat memandang kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi hasil nyata.

Dalam kajian kebijakan publik modern, fenomena tersebut dapat dibaca melalui konsep Policy Confidence Theory. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya bergantung pada seberapa baik tujuan yang dirancang, tetapi juga pada seberapa besar keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, publik tidak hanya bertanya apakah sebuah program memiliki niat yang baik, tetapi juga apakah program itu mampu berjalan sesuai harapan. Ketika masyarakat menemukan berbagai persoalan dalam tahap pelaksanaan, kepercayaan terhadap program pemerintah lainnya dapat ikut terpengaruh.

Fenomena tersebut juga berkaitan dengan konsep Negativity Bias, yaitu kecenderungan manusia memberikan perhatian lebih besar terhadap pengalaman negatif dibandingkan pengalaman positif. Dalam ruang publik, informasi mengenai kegagalan, kendala, atau dugaan masalah dalam sebuah program sering kali memiliki pengaruh lebih kuat dalam membentuk persepsi masyarakat.

Jika publik lebih banyak menerima informasi mengenai persoalan implementasi MBG, seperti distribusi, kualitas layanan, maupun berbagai polemik yang muncul, maka pengalaman negatif tersebut dapat menjadi dasar dalam menilai program pemerintah lainnya, termasuk KDMP yang masih berada dalam tahap pengembangan.

Selain itu, Prospect Theory yang dikembangkan Daniel Kahneman dan Amos Tversky juga memberikan sudut pandang lain. Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih peka terhadap risiko kehilangan dibandingkan kemungkinan memperoleh keuntungan.

Dalam konteks KDMP, masyarakat yang belum melihat hasil konkret dari program tersebut dapat lebih dahulu mempertimbangkan berbagai risiko, mulai dari efektivitas pengelolaan, kemampuan organisasi, hingga potensi persoalan dalam pelaksanaan. Sikap ragu tersebut tidak selalu berarti penolakan, tetapi menunjukkan adanya kebutuhan terhadap bukti nyata.

Meski demikian, hasil survei tetap harus dibaca secara proporsional. Fakta yang terlihat adalah sekitar enam dari sepuluh responden memberikan penilaian negatif terhadap dua program tersebut. Namun, kesimpulan bahwa ketidakpuasan terhadap MBG secara langsung menyebabkan keraguan terhadap KDMP masih membutuhkan penelitian lanjutan dengan analisis data yang lebih mendalam.

Survei tidak hanya menjadi alat untuk mengukur tingkat kepuasan, tetapi juga dapat menjadi cermin bagaimana masyarakat membangun persepsi terhadap kinerja pemerintah. Kepercayaan publik menjadi modal penting agar sebuah kebijakan tidak berhenti sebagai rencana, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan.

Dua kurva dalam survei SMRC tersebut pada akhirnya menyampaikan satu pesan: tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menciptakan program yang memiliki tujuan besar, melainkan memastikan masyarakat melihat bukti bahwa program tersebut berjalan, bermanfaat, dan mampu menjawab kebutuhan mereka.

Dalam era kebijakan modern, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari kemampuan menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan yang konsisten, transparan, dan memberikan hasil nyata.(Red)