Rp268 Triliun untuk MBG, Berapa untuk Mencegah dan Menangani Karhutla?

Beritabanten.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu ancaman serius yang dihadapi Indonesia pada 2026. Hingga Juli 2026, luas karhutla nasional telah mencapai sekitar 202.004 hektare. Pemerintah juga memperkirakan risiko kebakaran masih meningkat pada puncak musim kemarau Agustus–September, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Kebakaran dapat mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu penerbangan dan transportasi, merusak ekosistem, menghilangkan keanekaragaman hayati, hingga menimbulkan kerugian ekonomi dan emisi.

Di tengah kondisi tersebut, persoalan anggaran penanganan karhutla menjadi perhatian. Hingga kini, belum terdapat satu angka resmi yang secara terbuka menunjukkan total anggaran nasional yang dialokasikan khusus untuk mencegah dan menangani karhutla sepanjang 2026.

Anggaran penanganan karhutla tersebar di berbagai lembaga, mulai dari Kementerian Kehutanan, BNPB, pemerintah daerah, KLH/BPLH, TNI, Polri, hingga BMKG. Kementerian Kehutanan sendiri memperoleh pagu 2026 sekitar Rp6,04 triliun, meski anggaran tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk penanganan karhutla.

Sementara itu, BNPB pada awal 2026 memperoleh pagu sekitar Rp490,96 miliar. Anggaran tersebut kemudian mendapatkan tambahan sekitar Rp564,17 miliar pada Juni 2026 sehingga total anggaran BNPB tahun berjalan mencapai sekitar Rp1,05 triliun.

Angka tersebut kemudian menarik perhatian ketika dibandingkan dengan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh pagu sekitar Rp268 triliun pada 2026, dengan sekitar 93 persen atau sekitar Rp249 triliun dialokasikan untuk bantuan pemerintah dalam program MBG.

Perbandingan tersebut menunjukkan perbedaan skala anggaran yang sangat besar. Pagu BGN Rp268 triliun sekitar 255 kali lebih besar dibandingkan anggaran BNPB setelah mendapatkan tambahan anggaran.

Namun, perbandingan itu tidak berarti anggaran MBG harus dialihkan untuk penanganan karhutla. Program MBG dan penanggulangan karhutla memiliki tujuan yang berbeda. Persoalannya adalah bagaimana negara menentukan prioritas anggaran ketika menghadapi berbagai risiko yang sama-sama berdampak langsung terhadap masyarakat.

Terlebih, anggaran BNPB juga tidak dapat dianggap sebagai keseluruhan anggaran penanganan karhutla. Manggala Agni berada di bawah Kementerian Kehutanan, sementara pemerintah daerah memiliki BPBD. BMKG menyediakan informasi cuaca dan potensi kebakaran, sedangkan TNI dan Polri turut mendukung operasi di lapangan.

Karena anggaran tersebar di berbagai lembaga, masyarakat menjadi sulit mengetahui berapa sebenarnya total uang negara yang digunakan untuk mencegah dan menangani karhutla.

Padahal, risiko karhutla pada 2026 menunjukkan peningkatan. Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 107.465 hektare atau meningkat sekitar 366 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Upaya pencegahan seperti patroli, pemantauan hotspot, pengelolaan gambut, pembasahan lahan, kesiapsiagaan personel, hingga penegakan hukum juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

Kementerian Kehutanan bahkan menilai perlu dilakukan perhitungan kebutuhan minimum bagi Manggala Agni, termasuk kebutuhan personel dan peralatan agar operasi pemadaman dapat dilakukan secara aman dan efektif.

Dalam konteks kebijakan publik, pencegahan karhutla seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai biaya. Pencegahan merupakan investasi untuk menghindari kerugian yang jauh lebih besar akibat kebakaran.

Ketika api berhasil dicegah sebelum meluas, manfaatnya mungkin tidak terlihat secara langsung. Namun negara dapat menghindari biaya kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, gangguan transportasi, kerugian ekonomi, hingga emisi yang ditimbulkan akibat kebakaran.

Karena itu, karhutla perlu dipandang sebagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan ketahanan nasional.

Pemerintah juga perlu membuka angka konsolidasi anggaran karhutla secara lebih transparan. Publik perlu mengetahui berapa anggaran yang digunakan untuk pencegahan, pemadaman, operasi modifikasi cuaca, Manggala Agni, pemulihan lingkungan, serta penanganan dampak setelah kebakaran.

Dengan transparansi tersebut, masyarakat dapat menilai apakah anggaran yang tersedia sudah sebanding dengan besarnya risiko karhutla yang dihadapi.

Pada akhirnya, membandingkan anggaran MBG dan penanganan karhutla bukan berarti mempertentangkan makanan bergizi dengan perlindungan lingkungan. Anak-anak membutuhkan makanan bergizi, tetapi mereka juga membutuhkan udara yang bersih dan lingkungan yang aman.

MBG merupakan investasi bagi sumber daya manusia. Pencegahan karhutla juga merupakan investasi bagi manusia. Karena itu, tantangannya bukan memilih salah satu, melainkan memastikan keduanya mendapatkan dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risikonya. (Red)

Kebakaran hutan dan lahan, karhutla, Makan Bergizi Gratis, MBG, Badan Gizi Nasional, BGN, BNPB, Kementerian Kehutanan, anggaran negara, lingkungan, kesehatan masyarakat, kebakaran hutan

Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu ancaman lingkungan yang membutuhkan penguatan upaya pencegahan dan penanganan pada musim kemarau 2026. (Red)