Beritabanten.com — Perjalanan Rocky Gerung dari pengkritik kekuasaan hingga masuk ke lingkar kelembagaan pemerintahan Prabowo Subianto menghadirkan perubahan posisi yang menarik untuk dicermati. Selama pemerintahan Joko Widodo, Rocky dikenal sebagai salah satu intelektual publik yang konsisten menyampaikan kritik terhadap kebijakan dan arah politik pemerintah.

Ketika Prabowo menjadi Presiden, sikap Rocky tidak serta-merta berubah menjadi pendukung pemerintah. Ia masih menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan. Namun, dalam beberapa isu, Rocky juga memberikan penilaian positif terhadap program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sikap tersebut sempat memunculkan perdebatan. Sebagian melihatnya sebagai perubahan posisi Rocky terhadap pemerintahan Prabowo. Sebagian lainnya menilai dukungan terhadap sebuah kebijakan tidak otomatis berarti dukungan terhadap seluruh kebijakan pemerintah.

Pernyataan Rocky mengenai MBG dan koperasi, misalnya, dapat dibaca sebagai penilaian terhadap substansi program. Dalam pandangan yang diberitakan sejumlah media, ia menilai keberadaan program tidak otomatis harus ditolak hanya karena terdapat persoalan dalam pelaksanaannya. Perdebatan kemudian bergeser pada pertanyaan apakah kritik harus diarahkan kepada programnya atau kepada pelaksanaan dan potensi penyimpangannya.

Perubahan yang jauh lebih konkret terjadi pada 2 Oktober 2026. Presiden Prabowo melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama sejumlah tokoh lainnya. Dengan pelantikan itu, Rocky secara formal memperoleh posisi di dalam struktur kelembagaan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Di sinilah istilah “one team” menjadi menarik untuk dibicarakan. Secara kelembagaan, Rocky kini memang berada dalam institusi yang bekerja memberikan pertimbangan kepada Presiden. Namun, posisi tersebut tidak dengan sendirinya menghapus karakter kritis seorang anggota Wantimpres.

Rocky sendiri setelah pelantikan menegaskan bahwa fungsi Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan. Ia juga menjelaskan bahwa Presiden memberikan pesan agar Wantimpres melihat dampak atau ekses kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar tetap sesuai dengan visi Presiden.

Dengan demikian, masuknya Rocky ke Wantimpres dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, Presiden memperoleh akses terhadap perspektif seorang intelektual yang selama bertahun-tahun dikenal kritis terhadap kekuasaan. Kedua, Rocky menghadapi perubahan ruang kerja: kritik yang sebelumnya disampaikan dari luar pemerintahan kini dapat disampaikan melalui forum kelembagaan yang langsung berhubungan dengan Presiden.

Perubahan ruang tersebut tentu membawa konsekuensi. Ketika seorang pengkritik masuk ke dalam institusi kekuasaan, publik akan memperhatikan apakah karakter kritisnya tetap terlihat dalam memberikan pertimbangan. Sebaliknya, pemerintah juga dapat memperoleh manfaat apabila kritik tersebut benar-benar digunakan untuk menguji kebijakan sebelum diterapkan atau ketika kebijakan menghadapi persoalan di lapangan.

Karena itu, pertanyaan tentang Rocky bukan semata-mata apakah ia kini menjadi “orang Prabowo”. Pertanyaan yang lebih substantif adalah bagaimana ia menggunakan posisi barunya sebagai Wantimpres.

Apakah ia akan tetap membawa perspektif kritis ke dalam ruang kekuasaan? Ataukah kedekatan kelembagaan dengan Presiden akan mengubah cara ia menyampaikan kritik?

Jawabannya tidak cukup dicari dari pernyataan sebelum pelantikan. Rekam jejak Rocky setelah berada di Wantimpres akan menjadi ukuran yang lebih relevan untuk melihat bagaimana hubungan antara kritik, kekuasaan, dan tanggung jawab kelembagaan itu berkembang.

Dengan kata lain, masuknya Rocky ke Wantimpres bukan akhir dari perannya sebagai pengkritik. Justru sejak 2 Oktober 2026, publik memiliki alasan lebih kuat untuk mengamati bagaimana seorang pengkritik bekerja ketika diberi ruang langsung untuk memberikan pertimbangan kepada penguasa. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com