QRIS, Pajak, dan Krisis Kepercayaan

Beritabanten.com – Lima bulan setelah Bank Dunia merilis laporan Reforms for a Formal and Prosperous Indonesia pada 9 Maret 2026, salah satu temuannya kembali menjadi sorotan. Sebanyak 48 persen pelaku usaha mikro mengaku membatasi penggunaan QRIS agar transaksi mereka tidak mudah dipantau otoritas pajak.

Di sisi lain, 40 persen responden menilai pajak berisiko terbuang akibat pemborosan dan korupsi. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan digitalisasi pembayaran bukan semata soal teknologi, melainkan juga persoalan kepercayaan terhadap negara.

Selama ini rendahnya penggunaan QRIS kerap dikaitkan dengan literasi digital atau akses teknologi. Namun, laporan Bank Dunia menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar, yakni rendahnya tax trust.

Ekonom Benno Torgler melalui teori tax morale menjelaskan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan, integritas pemerintah, dan manfaat pajak yang mereka bayarkan. Ketika kepercayaan menurun, kepatuhan sukarela pun ikut melemah.

Pandangan tersebut diperkuat Margaret Levi melalui teori institutional trust. Menurutnya, masyarakat mematuhi aturan bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena percaya negara mengelola sumber daya publik secara jujur, transparan, dan akuntabel. Tanpa legitimasi itu, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit memperoleh dukungan.

Paradoksnya, akses layanan keuangan sebenarnya sudah cukup luas. Bank Dunia mencatat 62 persen pelaku usaha mikro telah memiliki rekening usaha, tetapi hanya 14 persen menerima pembayaran melalui transfer bank dan hanya 4 persen menggunakan QRIS atau dompet digital. Artinya, hambatan utama bukan lagi ketersediaan teknologi, melainkan kepercayaan terhadap sistem.

Karena itu, memperluas penggunaan QRIS tidak cukup dengan menambah kode QR atau memperbanyak sosialisasi. Yang lebih penting adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, penggunaan pajak yang transparan, pelayanan publik yang berkualitas, serta penegakan hukum terhadap korupsi.

Digitalisasi ekonomi pada akhirnya bukan hanya soal inovasi teknologi, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada negara. (Red)