20 Ribu Sarjana Menganggur di Tangerang Raya: Ketika Ijazah Bertemu Realitas Ekonomi

Beritabanten.com — Data terbaru yang dapat diakses pada Agustus 2026 menunjukkan sebanyak 20.878 lulusan perguruan tinggi masih menganggur di Tangerang Raya. Kota Tangerang mencatat angka tertinggi dengan 12.675 orang, disusul Tangerang Selatan sebanyak 4.636 orang dan Kabupaten Tangerang 3.567 orang.

Angka tersebut tentu bukan sekadar statistik ketenagakerjaan. Di balik puluhan ribu sarjana yang belum memperoleh pekerjaan terdapat persoalan yang lebih besar, yakni ketidaksesuaian antara sistem pendidikan, kebutuhan industri, dan struktur ekonomi daerah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa memiliki ijazah perguruan tinggi tidak lagi otomatis menjadi tiket menuju pekerjaan yang layak.

Dalam perspektif ekonomi ketenagakerjaan, kondisi tersebut dapat dibaca melalui teori labor market mismatch atau ketidaksesuaian tenaga kerja. Pengangguran tidak selalu terjadi karena lapangan pekerjaan sama sekali tidak tersedia. Persoalannya bisa terletak pada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan yang tersedia di pasar.

Tangerang Raya menjadi contoh menarik untuk melihat persoalan tersebut.

Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat industri dan manufaktur. Namun, kebutuhan tenaga kerja di sebagian sektor tersebut masih banyak berada pada level teknis dan operasional. Sementara itu, perguruan tinggi terus menghasilkan lulusan sarjana yang secara umum diarahkan untuk masuk ke pekerjaan profesional, administratif, manajerial, maupun sektor berbasis pengetahuan.

Di sinilah terjadi persoalan.

Lulusan perguruan tinggi memiliki pendidikan yang lebih tinggi, tetapi belum tentu memiliki keterampilan yang paling dibutuhkan industri. Sebaliknya, industri membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, tetapi belum tentu menemukan lulusan yang sesuai.

Akibatnya muncul fenomena overeducation but underemployment. Seseorang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, tetapi pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi atau bahkan tidak tersedia sama sekali.

Persoalan tersebut semakin menarik jika dikaitkan dengan teori human capital yang diperkenalkan oleh ekonom Gary Becker. Dalam teori ini, pendidikan dipandang sebagai investasi. Seseorang mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga untuk memperoleh pendidikan dengan harapan produktivitas serta pendapatannya meningkat pada masa depan.

Namun, persoalannya muncul ketika investasi pendidikan tidak diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja.

Seorang mahasiswa dapat menghabiskan empat tahun atau lebih untuk mendapatkan gelar sarjana. Setelah lulus, ia justru harus menghadapi pasar kerja yang tidak membutuhkan kompetensi yang dimilikinya secara langsung.

Pada titik tersebut, masalahnya tidak lagi sederhana sebagai persoalan individu yang “kurang kompeten”.

Ada persoalan sistem yang perlu dilihat.

Kampus masih menghadapi tantangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan perubahan kebutuhan industri. Dunia kerja bergerak cepat mengikuti perkembangan teknologi digital, otomatisasi, kecerdasan buatan, data, dan berbagai model bisnis baru. Sementara perubahan kurikulum pendidikan tinggi tidak selalu berlangsung dengan kecepatan yang sama.

Akibatnya, sebagian lulusan dapat berada dalam situasi yang paradoks.

Mereka siap lulus, tetapi belum tentu siap bekerja.

Ijazah menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan formal. Namun, perusahaan sering kali membutuhkan sesuatu yang lebih konkret: pengalaman, kemampuan teknis, portofolio, kemampuan komunikasi, kemampuan menggunakan teknologi, serta kemampuan menyelesaikan persoalan di tempat kerja.

Di sinilah muncul persoalan lain yang dikenal sebagai credential inflation.

Gelar sarjana yang dahulu menjadi pembeda kini semakin banyak dimiliki masyarakat. Ketika jumlah pemegang gelar S1 meningkat, nilai pembeda dari ijazah tersebut ikut menurun.

Perusahaan akhirnya tidak lagi melihat gelar sarjana sebagai keunggulan utama. Gelar tersebut dapat berubah menjadi sekadar persyaratan administratif.

Yang kemudian dicari adalah pengalaman.

Masalahnya, lulusan baru hampir selalu berada dalam posisi yang sulit.

Perusahaan meminta pengalaman kerja. Lulusan baru belum mempunyai pengalaman. Ketika melamar pekerjaan tanpa pengalaman, peluang diterima menjadi kecil. Namun, pengalaman hanya dapat diperoleh jika seseorang diberi kesempatan untuk bekerja.

Muncul paradoks klasik: tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki pengalaman, tetapi tidak bisa mendapatkan pengalaman karena belum mendapatkan pekerjaan.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena Tangerang Raya berada sangat dekat dengan Jakarta.

Kedekatan geografis dengan pusat ekonomi nasional memang memberikan keuntungan. Namun, pada saat yang sama, kondisi tersebut menciptakan persaingan tenaga kerja yang sangat ketat.

Tangerang Raya menjadi magnet bagi pencari kerja dari berbagai daerah.

Lulusan perguruan tinggi lokal tidak hanya bersaing dengan sesama lulusan di wilayah Tangerang, tetapi juga dengan lulusan dari berbagai kota di Indonesia. Mereka juga harus berhadapan dengan tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman dan bersedia berpindah ke kawasan Jabodetabek demi mendapatkan pekerjaan.

Kondisi tersebut dapat menciptakan apa yang dapat disebut sebagai urban labor competition effect.

Semakin besar sebuah kawasan menjadi pusat ekonomi, semakin banyak pula tenaga kerja yang masuk ke wilayah tersebut. Pada akhirnya, jumlah pencari kerja dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar kerja dalam menyerapnya.

Namun, persoalan paling penting sebenarnya berada pada hubungan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri.

Selama ini, istilah link and match sudah lama digunakan untuk menggambarkan kebutuhan agar pendidikan selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Tetapi dalam praktiknya, hubungan tersebut belum selalu berjalan secara optimal.

Kerja sama antara kampus dan perusahaan terkadang masih berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, program seminar, atau kegiatan magang yang belum memiliki jalur keberlanjutan.

Padahal, jika ingin mengurangi pengangguran sarjana, hubungan tersebut seharusnya dibangun sejak mahasiswa belum lulus.

Industri perlu terlibat dalam penyusunan kurikulum. Kampus perlu memahami keterampilan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan. Program magang harus dirancang sebagai bagian dari proses pembentukan kompetensi, bukan sekadar formalitas.

Lebih penting lagi, harus terdapat jalur yang jelas dari pendidikan menuju pekerjaan.

Jika seorang mahasiswa menjalani pendidikan selama empat tahun tetapi setelah lulus kembali harus memulai dari nol untuk mencari pekerjaan, maka ada mata rantai yang terputus antara dunia pendidikan dan dunia industri.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, kondisi tersebut juga menunjukkan persoalan institutional coordination. Pemerintah, kampus, dan industri merupakan tiga aktor penting dalam pembentukan tenaga kerja, tetapi masing-masing belum selalu bergerak dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Pemerintah membutuhkan tenaga kerja yang produktif. Kampus membutuhkan lulusan yang terserap. Industri membutuhkan tenaga kerja yang kompeten.

Ketiganya sebenarnya memiliki kepentingan yang sama.

Namun, kepentingan yang sama tidak otomatis menghasilkan koordinasi yang efektif.

Persoalan berikutnya adalah struktur ekonomi Tangerang Raya sendiri.

Sebagai kawasan industri, sebagian besar aktivitas ekonomi masih ditopang oleh manufaktur, perdagangan, jasa, dan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, tidak seluruh sektor tersebut memiliki kapasitas untuk menyerap lulusan perguruan tinggi dalam jumlah yang terus meningkat.

Inilah yang membuat persoalan pengangguran sarjana tidak dapat diselesaikan hanya dengan meminta lulusan meningkatkan keterampilan.

Jika struktur ekonomi tidak berubah, peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi tetap akan berpotensi menghasilkan surplus tenaga kerja terdidik.

Dalam perspektif strukturalisme ekonomi, persoalannya adalah bagaimana sebuah wilayah melakukan transformasi dari ekonomi yang bertumpu pada aktivitas bernilai tambah relatif rendah menuju sektor yang lebih produktif, berbasis teknologi, pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi.

Selama transformasi tersebut belum berjalan optimal, lulusan perguruan tinggi akan terus menghadapi persoalan yang sama.

Mereka memiliki pendidikan tinggi, tetapi struktur ekonomi belum tentu menyediakan cukup banyak pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan tersebut.

Karena itu, menyederhanakan persoalan 20.878 sarjana menganggur sebagai akibat dari “lulusan yang kurang skill” justru berisiko menutup persoalan yang lebih besar.

Pertanyaannya bukan hanya apakah lulusan memiliki keterampilan.

Pertanyaannya adalah apakah keterampilan tersebut memang dibutuhkan pasar.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah industri menyediakan cukup banyak pekerjaan yang sesuai.

Dan yang tidak kalah penting, apakah pemerintah memiliki kebijakan yang mampu mempertemukan keduanya?

Jika kampus terus menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, sementara industri tumbuh dengan struktur yang sama dan tidak mengalami peningkatan kebutuhan terhadap tenaga kerja berpendidikan tinggi, maka ketidakseimbangan tersebut akan terus terjadi.

Bahkan, persoalannya bisa menjadi lebih besar.

Jumlah lulusan perguruan tinggi akan terus bertambah setiap tahun. Jika pertumbuhan kesempatan kerja berkualitas tidak mengikuti pertumbuhan tersebut, maka pengangguran terdidik bukan lagi sekadar persoalan individu, tetapi dapat berubah menjadi persoalan struktural.

Dampaknya juga tidak kecil.

Seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun untuk memperoleh pendidikan tinggi kemudian tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai akan mengalami opportunity cost yang besar. Waktu yang digunakan untuk pendidikan tidak menghasilkan imbal balik ekonomi sebagaimana yang diharapkan.

Pada tingkat keluarga, kondisi tersebut juga berarti investasi pendidikan yang besar belum menghasilkan peningkatan kesejahteraan.

Pada tingkat daerah, semakin banyak lulusan yang tidak terserap berarti terdapat potensi sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Padahal, sarjana seharusnya menjadi salah satu modal penting bagi transformasi ekonomi daerah.

Mereka dapat menjadi tenaga profesional, pelaku usaha, inovator, peneliti, pengembang teknologi, pekerja kreatif, maupun penggerak ekonomi berbasis pengetahuan.

Persoalannya adalah bagaimana menciptakan ekosistem yang memungkinkan potensi tersebut digunakan.

Karena itu, solusi terhadap persoalan ini tidak cukup hanya berupa pelatihan tambahan bagi pencari kerja.

Pelatihan memang penting, tetapi harus diikuti perubahan yang lebih mendasar.

Kampus perlu memperkuat pendidikan berbasis praktik dan kebutuhan industri. Pemerintah daerah perlu memiliki peta kebutuhan tenaga kerja yang lebih akurat. Industri perlu terlibat lebih jauh dalam pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, sektor ekonomi baru yang membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi harus terus dikembangkan.

Dengan kata lain, persoalan pengangguran sarjana harus diselesaikan dari dua sisi sekaligus.

Supply tenaga kerja harus diperbaiki, tetapi demand terhadap tenaga kerja berkualitas juga harus diperbesar.

Jika hanya sisi supply yang dibenahi, lulusan memang menjadi semakin kompeten, tetapi belum tentu mendapatkan pekerjaan.

Sebaliknya, jika hanya lapangan pekerjaan yang ditambah tanpa memperhatikan kualitas tenaga kerja, industri akan kesulitan menemukan pekerja yang sesuai.

Keduanya harus bergerak bersama.

Angka 20.878 sarjana menganggur di Tangerang Raya karena itu seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri.

Angka tersebut bukan hanya tentang orang-orang yang belum bekerja.

Ia menunjukkan adanya potensi manusia yang belum digunakan secara optimal.

Dan jika persoalan ini terus dibiarkan, pertanyaan yang muncul di masa depan bukan lagi sekadar mengapa sarjana menganggur?

Pertanyaannya akan menjadi jauh lebih mendasar:

Apakah sistem pendidikan dan ekonomi yang kita bangun memang dirancang untuk menciptakan pekerjaan bagi orang-orang yang kita dorong untuk menjadi sarjana?

Sebab, jika jawabannya belum, maka persoalan 20 ribu sarjana menganggur di Tangerang Raya bukanlah akhir dari masalah.

Itu mungkin baru permulaan. (Red)