Purbaya Dicopot, Agustinus Edi Kristianto Soroti Konflik Internal Kemenkeu dan Peta Kekuatan Politik

Pengamat dan penulis Agustinus Edi Kristianto (AEK) menilai pencopotan Purbaya menarik untuk dilihat bukan hanya dari perspektif kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga dari sisi politik kekuasaan.

Dalam tulisannya, Agustinus menyoroti pernyataan Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, yang menyebut komunikasi publik yang dapat dipercaya sebagai salah satu prioritasnya. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan: apakah komunikasi publik Menteri Keuangan sebelumnya dinilai bermasalah?

Agustinus mengaitkannya dengan sejumlah dinamika yang terjadi selama masa kepemimpinan Purbaya. Salah satunya adalah pernyataan Purbaya yang sebelumnya menyebut akan mencopot Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama apabila kinerja keduanya tidak membaik.

“Kalau ucapan Purbaya bisa dipercaya, logikanya, kan, seharusnya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang dicopot, bukan?” tulis Agustinus.

Menurutnya, dinamika internal Kemenkeu kemudian berkembang dengan munculnya sejumlah persoalan, mulai dari polemik pemeriksaan wajib pajak peserta tax amnesty, persoalan restitusi pajak, rencana setoran dividen Danantara sebesar Rp120 triliun, hingga keputusan Purbaya melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran di lingkungan Kemenkeu pada 10 September 2026.

Agustinus juga menyoroti absennya Bimo dan Djaka dalam pelantikan pejabat hasil perombakan tersebut. Namun, empat hari kemudian, setelah Purbaya dicopot dan Suahasil dilantik sebagai Menteri Keuangan, keduanya justru terlihat hadir di lingkungan Kemenkeu.

Soroti Dugaan Penolakan Mutasi

Agustinus mengaku memperoleh tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang diklaim berasal dari pihak yang diduga terkait Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.

Dalam percakapan bertanggal 10 September tersebut, disebutkan adanya keberatan terhadap pelaksanaan keputusan mutasi Purbaya.

Menurut Agustinus, inti percakapan tersebut antara lain menyangkut permintaan maaf atas kegaduhan di Kemenkeu serta keberatan terhadap proses perombakan yang disebut tidak melalui mekanisme Baperjakat dan dianggap tidak memenuhi prinsip meritokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, materi percakapan tersebut belum dapat dipastikan keasliannya secara independen.

Peta Kekuatan Politik

Agustinus kemudian mengajukan analisis lain mengenai alasan Purbaya bisa kehilangan posisi. Ia menyebut salah satu kemungkinan yang menarik adalah persoalan kekuatan politik dan jaringan birokrasi.

Dalam analisisnya, Agustinus menyoroti keberadaan sejumlah pejabat strategis yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara, termasuk Bimo Wijayanto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Menlu Sugiono, Kepala BGN Sudaryono, serta Menko Infrastruktur AHY.

Menurut dia, jejaring tersebut memiliki posisi strategis karena sejumlah alumninya berada dekat dengan pusat pengambilan keputusan pemerintahan.

“Pencopotannya adalah bukti betapa jaringan alumni Taruna Nusantara (Tarnus/TN) jauh lebih kuat darinya,” tulis Agustinus.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan analisis berdasarkan relasi kekuasaan, bukan kesimpulan bahwa jaringan alumni Taruna Nusantara secara langsung menjadi penyebab pencopotan Purbaya.

Agustinus juga menyebut adanya kemungkinan faktor lain, termasuk keluhan mengenai gaya kepemimpinan Purbaya serta dugaan campur tangan pihak eksternal dalam keputusan birokrasi.

Pada akhirnya, Agustinus menilai keputusan reshuffle tetap merupakan kewenangan Presiden.

“Kita tak bisa 100% menyelami isi hatinya Presiden,” tulisnya.

Ia pun mengajak publik melihat pergantian Purbaya secara kritis dan mendiskusikan berbagai kemungkinan yang berada di balik keputusan tersebut, tanpa buru-buru menganggap satu teori sebagai fakta yang sudah terbukti. (Red)