Beritabanten.com — Indonesia sedang tidak baik-baik saja, karena kehadiran ancaman perubahan iklim yang kian terasa yang tidak lagi dipandang sebagai persoalan satu negara, satu komunitas, atau satu agama.
Berangkat dari kesadaran bahwa bumi adalah rumah bersama, sejumlah organisasi keagamaan nasional, lembaga filantropi, akademisi, dan masyarakat sipil sepakat membangun kolaborasi melalui pembentukan Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Piagam Pembentukan Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman yang berlangsung di Hermitage Hotel Jakarta, Minggu, 27 Juli 2026.
Inisiatif yang difasilitasi Yayasan Amanah Daya Nusantara itu diharapkan menjadi ruang bersama untuk menggerakkan aksi nyata menghadapi krisis iklim di Indonesia.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai organisasi keagamaan dan lembaga filantropi nasional, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), tokoh umat Konghucu, hingga Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menjaga Kelestarian Lingkungan
Kepala Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Amelia Fauzia, menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan amanah yang diajarkan seluruh agama.
Karena itu, menurutnya, kolaborasi lintas iman menjadi langkah penting untuk menghadirkan solusi yang lebih luas terhadap ancaman perubahan iklim.
“Semua agama memiliki landasan normatif yang mengajarkan tanggung jawab manusia untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian bumi,” ujar Prof. Amelia Fauzia.
Karena itu, Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman ini bukan sekadar ruang koordinasi antarlembaga, tetapi menjadi wujud aksi nyata bersama untuk menghadirkan bumi yang lebih lestari bagi generasi sekarang dan yang akan datang,” dia tambahkan.
Ia menjelaskan, perubahan iklim merupakan persoalan global yang tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga ataupun satu kelompok agama saja.
Dibutuhkan sinergi antara nilai-nilai keagamaan, kekuatan filantropi, dunia akademik, serta kebijakan publik agar lahir gerakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan juga diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas arah pengembangan Sekretariat Bersama.
Berbagai peserta mendiskusikan strategi penguatan kelembagaan, pola kemitraan, komunikasi publik, mobilisasi sumber daya, hingga keberlanjutan gerakan aksi iklim lintas iman.
Salah satu forum secara khusus membahas strategi kemitraan dan pendanaan sebagai fondasi keberlangsungan sekretariat.
Sejumlah rekomendasi mengemuka, mulai dari penguatan kerja sama dengan lembaga filantropi, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pengembangan mekanisme pendanaan bersama yang transparan dan akuntabel.

Kolaborasi Setara dan Menguatkan
Diskusi tersebut dipandu Dr. Siti Napsiyah dari Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurutnya, keberhasilan gerakan aksi iklim sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun kolaborasi yang setara dan saling menguatkan.
“Krisis iklim merupakan tantangan bersama yang melampaui batas agama, wilayah, maupun sektor. Karena itu, solusi yang dibangun juga harus bersifat kolaboratif. Organisasi keagamaan memiliki kekuatan moral, sementara lembaga filantropi memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat. Ketika keduanya dipertemukan dalam satu ekosistem kolaborasi, maka aksi iklim akan memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan,” kata Siti Napsiyah.
Ia menambahkan, dampak perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyentuh persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat.
Kelompok miskin, perempuan, anak-anak, masyarakat adat, nelayan, dan petani menjadi pihak yang paling rentan menghadapi dampaknya.
Karena itu, pendekatan filantropi yang berpadu dengan pemberdayaan masyarakat dinilai harus menjadi bagian penting dalam agenda aksi iklim nasional.
Melalui kolaborasi lintas iman, berbagai organisasi diharapkan mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Pembentukan Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman menjadi simbol bahwa keberagaman Indonesia bukan sekadar identitas, melainkan modal sosial yang mampu melahirkan gerakan bersama.
Ketika nilai-nilai agama bertemu dengan semangat kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan filantropi, harapan untuk menjaga bumi sebagai warisan bagi generasi mendatang menjadi semakin nyata. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan