Kepuasan Publik terhadap Prabowo Menurun, Persepsi Ketidakpastian Kebijakan Jadi Sorotan

Beritabanren.com – Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026 tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir sebuah kebijakan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat melihat proses pengambilan keputusan pemerintah.

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo tercatat sebesar 51,1 persen, sementara tingkat ketidakpuasan mencapai 46,9 persen. Perubahan persepsi publik ini muncul di tengah dinamika pemerintahan yang dihadapkan pada berbagai agenda kebijakan, mulai dari program sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan anggaran negara.

Dalam kajian politik dan kebijakan publik, kepuasan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh manfaat langsung dari sebuah kebijakan, tetapi juga oleh keyakinan bahwa kebijakan tersebut dibuat melalui proses yang terencana, memiliki dasar kajian yang kuat, serta mempertimbangkan kemampuan negara dalam jangka panjang.

Salah satu konsep yang dapat menjelaskan fenomena tersebut adalah Policy Uncertainty atau ketidakpastian kebijakan. Konsep ini menjelaskan bahwa kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh persepsi mengenai konsistensi dan kejelasan arah kebijakan pemerintah.

Ketika masyarakat melihat adanya kebijakan baru yang muncul secara berdekatan, perubahan arah program, atau kurangnya penjelasan mengenai dasar kajian, sumber pembiayaan, serta prioritas pelaksanaannya, maka dapat muncul persepsi bahwa proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya memberikan kepastian.

Bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun investor, kepastian arah kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan. Karena itu, yang dinilai publik bukan hanya isi dari sebuah kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan dikomunikasikan.

Perspektif tersebut dapat dipahami melalui Bounded Rationality Theory yang dikembangkan Herbert Simon. Teori ini menjelaskan bahwa pengambil keputusan sering menghadapi keterbatasan informasi, waktu, dan sumber daya ketika menentukan suatu kebijakan.

Namun, dalam sistem pemerintahan modern, masyarakat tetap berharap keputusan strategis dilakukan melalui proses yang matang, memiliki pertimbangan manfaat dan risiko, serta didukung oleh mekanisme kelembagaan yang jelas. Ketika publik menilai berbagai kebijakan besar muncul tanpa penjelasan yang cukup mengenai prioritas dan pembiayaan, sebagian masyarakat dapat mulai mempertanyakan kualitas proses pengambilan keputusan tersebut.

Selain itu, Fiscal Credibility Theory menjelaskan bahwa kepercayaan publik juga berkaitan erat dengan persepsi mengenai kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal. Masyarakat tidak hanya melihat besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga mempertanyakan apakah pengeluaran negara telah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan jangka panjang.

Ketika berbagai program baru diumumkan dalam waktu yang relatif berdekatan, muncul pertanyaan publik mengenai bagaimana seluruh agenda tersebut akan dibiayai dan apakah tetap sejalan dengan kapasitas anggaran negara. Persepsi mengenai pengelolaan fiskal menjadi penting karena berkaitan dengan rasa aman masyarakat terhadap kondisi ekonomi di masa depan.

Hal tersebut juga berkaitan dengan Theory of Fiscal Illusion yang dikembangkan Amilcare Puviani dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh James Buchanan. Teori ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran sangat dipengaruhi oleh sejauh mana informasi mengenai pengeluaran negara, sumber pembiayaan, dan dampaknya dapat dipahami publik.

Apabila masyarakat melihat peningkatan program pemerintah tetapi tidak memperoleh gambaran yang jelas mengenai prioritas dan konsekuensi anggarannya, maka dapat muncul kekhawatiran mengenai keberlanjutan keuangan negara. Kekhawatiran tersebut merupakan bagian dari persepsi politik yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik.

Dari sisi perilaku masyarakat, Prospect Theory yang dikembangkan Daniel Kahneman dan Amos Tversky juga memberikan penjelasan bahwa manusia cenderung lebih sensitif terhadap risiko kehilangan dibandingkan peluang mendapatkan keuntungan.

Dalam konteks kebijakan publik, program besar yang sebenarnya memiliki tujuan positif tetap dapat menimbulkan kekhawatiran apabila masyarakat lebih dulu melihat potensi risikonya, seperti tekanan terhadap anggaran negara atau kemungkinan munculnya beban ekonomi di masa depan.

Sementara itu, Political Risk Theory menjelaskan bahwa persepsi mengenai ketidakpastian arah kebijakan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin sulit suatu arah kebijakan diprediksi, semakin besar pula persepsi risiko yang muncul dalam penilaian publik.

Dengan demikian, hasil Survei SMRC Juli 2026 dapat dibaca bukan hanya sebagai perubahan angka kepuasan, tetapi juga sebagai gambaran mengenai bagaimana masyarakat mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan. Persepsi mengenai konsistensi kebijakan, transparansi perencanaan, dan disiplin fiskal menjadi bagian penting dalam membentuk kepercayaan publik.

Analisis ini tidak berarti bahwa setiap kebijakan pemerintah tidak memiliki perencanaan atau bahwa kondisi fiskal negara berada dalam masalah. Namun, dalam politik modern, persepsi publik terhadap proses pengambilan keputusan sering kali memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Pada akhirnya, kemampuan pemerintah menjelaskan arah kebijakan, memperkuat transparansi, dan memastikan masyarakat memahami manfaat serta prioritas program akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik ke depan. (Red)