Diamnya DPR, Sunyinya PDIP, dan Hadirnya Pramono: Siapa Sebenarnya yang Mewakili Negara?

Beritabanten.com — Kerusuhan 27 Agustus 2026 tidak hanya meninggalkan jejak kekerasan, tetapi juga memperlihatkan sesuatu yang lebih sunyi: absennya empati politik dari para elite. Seorang warga sipil meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Namun, di tengah situasi yang seharusnya menggugah respons moral dan politik, publik justru melihat kontras yang mencolok—banyak anggota DPR memilih diam, partai-partai besar tidak bersuara keras, sementara hanya satu figur yang hadir langsung: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Fakta bahwa Pramono datang melayat ke rumah korban bukan sekadar gestur kemanusiaan biasa. Ia menjadi simbol dari kekosongan yang lebih besar: negara yang seharusnya hadir melalui banyak wajah, justru terlihat menyempit menjadi satu orang. Pramono mendatangi rumah duka korban kerusuhan di Pejompongan sehari setelah kejadian. Di saat yang sama, lembaga politik yang paling representatif—DPR—tidak menunjukkan langkah serupa yang terlihat publik.

Pertanyaannya kemudian: mengapa DPR diam?

Pertama, DPR berada dalam posisi politik yang tidak netral. Kerusuhan terjadi di sekitar Gedung DPR, yang secara simbolik menjadikan mereka bagian dari konteks peristiwa. Dalam situasi seperti ini, setiap pernyataan berpotensi menjadi bumerang. Jika mereka terlalu keras mengutuk, mereka harus menjelaskan mengapa peristiwa bisa terjadi di sekitar pusat kekuasaan mereka. Jika mereka terlalu lunak, mereka dianggap tidak berpihak pada korban. Akibatnya, pilihan yang paling aman secara politik adalah diam.

Kedua, ada disiplin kekuasaan dalam koalisi. Banyak anggota DPR, termasuk dari PDIP, berada dalam konfigurasi politik yang terkait dengan kekuasaan nasional maupun daerah. Dalam sistem seperti ini, respons tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh empati individual, tetapi oleh kalkulasi politik kolektif. Bicara terlalu cepat bisa dianggap keluar dari garis. Diam menjadi bentuk kepatuhan.

Ketiga, ada ketakutan terhadap implikasi yang lebih luas. Jika DPR secara terbuka menyoroti kemungkinan adanya aktor terorganisir—misalnya ormas atau kelompok tertentu—maka mereka harus siap membuka konflik politik yang lebih besar. Ini bukan sekadar kasus kriminal, tetapi bisa menjalar ke isu hubungan antara kekuasaan, aparat, dan kelompok sipil. Dalam banyak kasus, elite politik cenderung menghindari pintu yang bisa membuka krisis yang lebih luas.

Keempat, ada pola lama dalam politik Indonesia: empati sering kali kalah oleh stabilitas. Dalam logika kekuasaan, menjaga situasi tetap terkendali dianggap lebih penting daripada menunjukkan reaksi emosional atau moral yang kuat. Karena itu, respons yang muncul sering kali minimalis—cukup untuk menunjukkan bahwa negara bekerja, tetapi tidak cukup untuk mengguncang struktur yang ada.

Di tengah semua itu, kehadiran Pramono menjadi menarik. Ia bukan sekadar gubernur, tetapi juga kader lama PDIP. Namun justru ia yang tampil paling nyata di hadapan publik. Ini menunjukkan adanya perbedaan level tanggung jawab. Sebagai kepala daerah, ia berhadapan langsung dengan warganya—dengan duka yang konkret, bukan sekadar narasi politik. Ia tidak punya kemewahan untuk diam, karena legitimasi politiknya bertumpu pada kedekatan dengan masyarakat, bukan sekadar posisi di struktur kekuasaan.

Sementara itu, DPR justru terlihat jauh. Padahal secara konstitusional, mereka adalah representasi rakyat. Ketika rakyat menjadi korban, seharusnya DPR menjadi suara paling keras. Namun yang terjadi sebaliknya: suara itu meredup, bahkan nyaris hilang. Ini bukan sekadar kegagalan komunikasi politik, tetapi krisis representasi.

Pada akhirnya, kontras antara diamnya DPR dan hadirnya Pramono mengungkap sesuatu yang lebih dalam: negara tidak selalu hadir secara utuh. Ia bisa hadir dalam satu figur, tetapi absen dalam institusi. Dan ketika institusi memilih diam di saat warga kehilangan nyawa, maka yang dipertanyakan bukan hanya sikap politik, tetapi juga makna dari perwakilan itu sendiri.

Jika pola ini terus berulang, maka publik akan semakin sulit membedakan mana negara yang melindungi, dan mana kekuasaan yang sekadar menjaga dirinya sendiri. (Red)