Kerusuhan 27 Agustus: Ketika Kekerasan Dilepas, Negara Kehilangan Kendali

Beritabanten.com — Kerusuhan 27 Agustus 2026 menyisakan satu fakta yang tak terbantahkan: seorang warga sipil kehilangan nyawa. Namun yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya kematian itu sendiri, melainkan konteks di mana ia terjadi—sebuah ruang konflik yang tampak tidak sepenuhnya spontan. Ada pola, ada pergerakan, dan ada indikasi bahwa kekerasan tidak lahir begitu saja dari kerumunan, melainkan dipicu oleh dinamika yang lebih terorganisir.

Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah kekerasan itu murni eskalasi massa, atau ada pihak yang sejak awal mendorong, mengarahkan, atau setidaknya membiarkan kekuatan sipil tertentu masuk ke dalam arena konflik? Jika benar ada mobilisasi semacam itu—sering disebut sebagai pam swakarsa—maka kita sedang berhadapan dengan praktik lama yang berulang dalam wajah baru.

Pam swakarsa pada dasarnya adalah konsep yang problematik. Ia lahir dari logika bahwa negara tidak selalu ingin tampil sebagai aktor utama dalam pengendalian konflik, sehingga sebagian fungsi tersebut dialihkan—secara formal atau informal—kepada kelompok sipil. Dalam teori politik, ini dikenal sebagai delegasi kekerasan. Negara tetap memegang kendali secara nominal, tetapi di lapangan, aktor non-negara diberi ruang untuk bertindak. Masalahnya sederhana: begitu kekerasan keluar dari tangan negara, kontrol menjadi rapuh.

Kerusuhan 27 Agustus menunjukkan gejala klasik dari kegagalan kontrol tersebut. Ketika kelompok sipil—dengan atau tanpa koordinasi—masuk ke ruang yang panas, batas antara pengamanan dan agresi runtuh. Tidak ada standar operasional yang jelas, tidak ada akuntabilitas yang tegas, dan tidak ada mekanisme disiplin yang bisa memastikan bahwa tindakan di lapangan tetap proporsional. Dalam kondisi seperti ini, kekerasan cenderung berkembang secara liar, dan korban sering kali adalah pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan konflik.

Kematian warga dalam peristiwa ini harus dibaca sebagai konsekuensi dari situasi yang dibiarkan tidak terkendali. Jika tidak ada mobilisasi, maka negara gagal mengantisipasi eskalasi. Jika ada mobilisasi, maka negara gagal mengendalikan aktor yang digerakkan. Dalam kedua kemungkinan itu, tanggung jawab tetap kembali ke negara. Tidak ada ruang untuk netralitas ketika nyawa warga menjadi taruhan.

Sikap pemerintah yang terkesan dingin justru memperdalam persoalan. Alih-alih segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, negara memilih pendekatan minimalis: penangkapan pelaku lapangan, pernyataan normatif, dan penekanan pada stabilitas. Namun publik tidak hanya menuntut ketenangan; publik menuntut kejelasan. Siapa yang memulai? Siapa yang menggerakkan? Dan mengapa kekerasan bisa berlangsung hingga menelan korban jiwa?

Lebih jauh lagi, respons yang setengah hati ini membuka ruang bagi spekulasi yang lebih berbahaya: bahwa kekerasan sipil dapat menjadi instrumen yang secara implisit ditoleransi dalam situasi politik tertentu. Ini bukan tuduhan, tetapi risiko. Dan dalam politik, persepsi sering kali sama kuatnya dengan fakta. Ketika negara tidak transparan, publik akan mengisi kekosongan itu dengan kecurigaan.

Sejarah menunjukkan bahwa penggunaan atau pembiaran kekuatan sipil dalam konflik hampir selalu berakhir buruk. Kekerasan yang dilepas jarang kembali dalam bentuk yang bisa dikendalikan. Ia menyebar, bereskalasi, dan pada akhirnya memukul pihak yang paling lemah. Dalam kasus 27 Agustus, yang menjadi korban bukan aktor politik, bukan elite, melainkan warga biasa.

Pada akhirnya, inti persoalan ini bukan hanya siapa pelaku di lapangan, tetapi bagaimana negara memposisikan dirinya terhadap kekerasan. Apakah negara menjadi pengendali yang tegas, atau justru membiarkan ruang abu-abu di mana aktor non-negara bisa bertindak tanpa batas yang jelas? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah peristiwa 27 Agustus akan menjadi pelajaran, atau sekadar pengulangan dari pola lama yang terus berulang. Jika negara tidak segera membuka seluruh fakta dan memastikan akuntabilitas, maka yang hilang bukan hanya satu nyawa, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kemampuan negara untuk melindungi warganya sendiri. (Red)