Beritabanten.com — Jika sebelumnya politik Indonesia tampak seperti liga sepak bola dengan bursa transfer elite, maka fase berikutnya lebih terang lagi: partai sebagai klub milik pemodal. Bukan hanya pemain yang pindah-pindah, tetapi struktur kepemilikan partai juga ditentukan oleh siapa yang punya uang. Di titik ini, ideologi makin kabur, digantikan oleh logika investasi politik.
Fenomena ini bukan hal baru. Banyak partai berdiri atau bertahan karena dukungan figur kaya—entah sebagai pendiri, penyandang dana utama, atau “bohir” di belakang layar. Konsekuensinya jelas: partai tidak lagi berdiri sebagai institusi publik, tetapi cenderung menjadi aset privat. Keputusan strategis—dari arah koalisi hingga penentuan calon—sering kali mengikuti logika pemilik modal, bukan aspirasi kader.
Dalam kerangka teori Jeffrey Winters tentang oligarki, kondisi ini sangat relevan. Winters menjelaskan bahwa oligark adalah aktor yang menggunakan kekayaan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dalam konteks partai, bohir bukan sekadar penyumbang, tetapi penentu arah. Partai menjadi alat untuk melindungi kepentingan ekonomi sekaligus membuka akses ke sumber daya negara. Maka tidak heran jika loyalitas dalam partai sering kali bukan pada ide, tetapi pada pusat kekuatan finansial.
Teori kedua yang menjelaskan fenomena ini adalah C. Wright Mills dengan konsep “power elite.” Mills melihat kekuasaan modern terkonsentrasi pada segelintir elite yang menguasai ekonomi, politik, dan jaringan sosial. Dalam politik Indonesia, batas antara elite ekonomi dan elite politik semakin kabur. Orang kaya masuk ke partai, mendanai, bahkan memimpin. Akibatnya, partai tidak lagi menjadi perantara rakyat, tetapi menjadi bagian dari lingkaran elite itu sendiri.
Masuknya bohir juga mengubah cara partai merekrut “pemain”. Kembali ke analogi klub bola: jika ada pemilik kaya, maka strategi yang diambil bukan membangun akademi, tetapi membeli pemain jadi. Inilah yang menjelaskan kenapa partai lebih suka merekrut figur seperti Ahmad Ali, Rusdi Masse, Nina Agustina, atau Maruarar Sirait—tokoh yang sudah punya “nilai pasar”—ketimbang membina kader dari nol. Dalam logika modal, ini lebih efisien: hasil cepat, risiko kecil.
Fenomena ini juga bisa dibaca melalui konsep “political finance capture.” Ketika pembiayaan politik bergantung pada segelintir orang kaya, maka kebijakan partai dan bahkan arah negara berpotensi “ditangkap” oleh kepentingan mereka. Dalam situasi seperti ini, partai tidak lagi menjadi arena deliberasi publik, melainkan instrumen negosiasi kepentingan elite.
Lebih jauh, kita bisa melihatnya dengan teori “patron-client”. Bohir berperan sebagai patron yang menyediakan sumber daya—uang, jaringan, akses—sementara politisi menjadi klien yang memberikan loyalitas dan dukungan politik. Hubungan ini bersifat personal, bukan institusional. Itulah sebabnya perpindahan partai (“kutu loncat”) menjadi mudah: ketika patron berubah atau peluang lebih besar muncul, klien akan ikut berpindah.
Jika kita gabungkan semua ini, maka gambaran besarnya jelas: bohir menguasai partai, elite berpindah mengikuti peluang, kaderisasi melemah, ideologi menghilang. Partai politik akhirnya berubah menjadi sesuatu yang sangat jauh dari fungsi idealnya. Ia bukan lagi wadah representasi, tetapi kendaraan elite berbasis modal. Publik melihat banyak partai, tetapi yang bekerja di dalamnya adalah logika yang sama: siapa punya sumber daya, dia menentukan arah.
Ketika orang kaya menjadi pendiri atau pengendali partai, maka politik kehilangan satu hal paling mendasar: kemandirian dari kekuasaan uang. Partai tidak lagi dibangun dari gagasan, tetapi dari modal. Elite tidak lagi bertahan karena ide, tetapi karena akses dan dalam kondisi seperti ini, analogi klub bola lo jadi makin tepat—bahkan lebih dalam: ini bukan sekadar liga dengan bursa transfer. Ini liga yang klubnya dimiliki bohir, pemainnya dibeli, dan permainan ditentukan oleh siapa yang punya uang paling besar. Akibatnya bisa ditebak: partai banyak, tapi arah sama; pemain banyak, tapi wajah itu-itu saja dan pada akhirnya—politik berjalan, tapi tidak pernah benar-benar berubah. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan