Partai Baru, Elite Lama: Dari Nazaruddin hingga Ahmad Rofiq, Daur Ulang Politik dalam Sistem yang Terkunci

Beritabanten.com — Kemunculan sejumlah partai politik baru menjelang Pemilu 2029 kembali menghadirkan harapan akan munculnya alternatif di tengah persaingan politik nasional. Namun, kehadiran Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Gema Bangsa, dan Partai Gerakan Rakyat juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana partai-partai tersebut benar-benar menawarkan pembaruan politik.

Pertanyaan tersebut muncul ketika sejumlah nama yang memiliki pengalaman panjang di partai politik lama ikut berada di balik pembentukan atau penggerakan partai baru. Muhammad Nazaruddin, yang dikenal sebagai mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, serta Ahmad Rofiq, yang pernah berada di lingkaran elite NasDem dan Perindo, menjadi bagian dari fenomena yang menarik untuk dicermati.

Dalam perspektif politik, kondisi tersebut dapat dilihat bukan semata sebagai lahirnya kekuatan baru, melainkan sebagai reproduksi elite lama melalui wadah politik yang berbeda. Politik terlihat bergerak dan menghadirkan nama serta kendaraan baru, tetapi aktor, jaringan, dan pola yang digunakan belum tentu mengalami perubahan mendasar.

Fenomena tersebut dapat dibaca melalui konsep elite-driven party formation yang dikembangkan dalam kajian kepartaian, salah satunya melalui pemikiran Angelo Panebianco. Dalam perspektif ini, pembentukan partai dapat didorong oleh elite yang melihat adanya peluang politik dan kebutuhan untuk mempertahankan atau memperluas posisi dalam sistem.

Dengan demikian, partai baru tidak selalu lahir karena adanya gerakan sosial dari bawah. Dalam sejumlah kasus, partai justru muncul karena elite membaca adanya ruang yang belum terisi dalam kompetisi politik.

Pemikiran Joseph Schumpeter mengenai demokrasi kompetitif juga relevan untuk membaca situasi tersebut. Schumpeter memandang demokrasi sebagai mekanisme kompetisi antarelite untuk memperoleh dukungan masyarakat melalui pemilu.

Jika perspektif itu digunakan, kemunculan partai baru dapat dilihat sebagai strategi elite untuk tetap berada dalam arena kompetisi. Masyarakat memang memiliki posisi penting sebagai pemilih, tetapi pilihan politik yang tersedia sebelumnya telah dibentuk melalui proses perebutan ruang oleh berbagai kelompok elite.

Partai baru dalam kondisi seperti itu belum tentu menjadi instrumen emansipasi politik masyarakat. Ia bisa saja berfungsi sebagai kendaraan baru bagi elite untuk kembali memasuki arena persaingan.

Konsep political entrepreneurship juga memberikan sudut pandang lain. Elite politik dapat bertindak seperti wirausahawan yang membaca peluang dalam sebuah pasar politik. Ketika ruang untuk memperoleh posisi di partai lama semakin terbatas, pembentukan partai baru menjadi salah satu cara menciptakan ruang kompetisi baru.

Dalam kerangka tersebut, figur seperti Nazaruddin maupun Ahmad Rofiq dapat dilihat sebagai aktor politik yang membawa pengalaman, jaringan, dan pengetahuan mengenai mekanisme politik ke dalam kendaraan baru.

Namun, seperti halnya produk dalam sebuah pasar, partai baru harus menawarkan diferensiasi. Nama baru saja tidak cukup. Jika platform, gagasan, figur, dan basis dukungannya tidak berbeda secara signifikan dari partai-partai yang telah ada, masyarakat akan kesulitan melihat alasan untuk berpindah pilihan.

Persoalan lain dapat dijelaskan melalui teori path dependency atau ketergantungan pada jalur sejarah. Institusi politik cenderung mempertahankan pola yang telah terbentuk karena aktor-aktornya bekerja dalam lingkungan yang diwarisi dari masa sebelumnya.

Indonesia memiliki sejarah panjang politik berbasis figur, jaringan kekuasaan, patronase, dan hubungan elite. Karena itu, partai baru pun tidak otomatis terbebas dari pola tersebut.

Sebuah partai bisa menggunakan nama baru, membawa slogan perubahan, serta menawarkan wajah politik yang berbeda. Namun jika struktur organisasinya tetap bertumpu pada figur dan jaringan elite yang sama, pembaruan tersebut berpotensi hanya berada pada tingkat kemasan.

Persoalan berikutnya adalah clientelism atau politik patronase. Dalam sistem politik yang membutuhkan sumber daya besar, kekuatan sebuah partai tidak hanya ditentukan oleh ideologi dan popularitas, tetapi juga kemampuan membangun jaringan politik dan mengonsolidasikan dukungan.

Partai lama memiliki keunggulan karena telah memiliki struktur organisasi, kader, jaringan daerah, pengalaman elektoral, serta hubungan dengan berbagai kelompok kepentingan. Partai baru harus membangun semua itu dari awal.

Kondisi tersebut membuat partai baru menghadapi tantangan besar. Gagasan yang baik belum tentu cukup untuk memenangkan pemilu jika tidak didukung organisasi yang kuat dan basis sosial yang jelas.

Teori catch-all party dari Otto Kirchheimer juga dapat digunakan untuk melihat kecenderungan partai modern yang berusaha merangkul sebanyak mungkin kelompok pemilih. Ideologi yang terlalu spesifik sering kali dikurangi demi mendapatkan basis dukungan yang lebih luas.

Persoalannya, ketika hampir semua partai menggunakan bahasa yang serupa—perubahan, kerakyatan, nasionalisme, kesejahteraan, dan persatuan—diferensiasi politik menjadi semakin tipis.

Pada titik inilah partai baru menghadapi dilema. Mereka harus tampil berbeda untuk mendapatkan perhatian, tetapi pada saat yang sama harus merangkul sebanyak mungkin pemilih. Jika terlalu umum, mereka kehilangan identitas. Jika terlalu spesifik, basis pemilih mereka menjadi terbatas.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan partai baru bukan hanya mengenai siapa yang mendirikannya, tetapi juga mengenai basis sosial dan gagasan yang ditawarkan.

Jika sebuah partai lebih banyak bertumpu pada pengalaman elite lama dibandingkan gerakan masyarakat baru, maka perubahan yang dihasilkan berpotensi bersifat kosmetik. Kendaraan politik berganti, tetapi cara kerja dan jaringan kekuasaan tetap memiliki kemiripan dengan sebelumnya.

Karena itu, kehadiran PRI, Partai Gema Bangsa, dan Partai Gerakan Rakyat perlu dilihat secara kritis. Bukan untuk menilai sejak awal bahwa partai-partai tersebut pasti gagal, melainkan untuk menguji apakah mereka benar-benar membawa basis sosial, gagasan, kaderisasi, dan model organisasi yang berbeda.

Partai baru tetap memiliki peluang untuk berkembang apabila mampu membangun identitas yang jelas, menghadirkan kader baru, membangun basis masyarakat, serta menawarkan program yang memiliki pembeda nyata dari partai lama.

Sebaliknya, jika hanya mengandalkan perpindahan elite, jaringan lama, dan popularitas figur, maka partai tersebut akan menghadapi persoalan yang sama dengan banyak partai baru sebelumnya.

Pada akhirnya, persoalan partai politik di Indonesia bukan sekadar terlalu banyaknya jumlah partai. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah pergantian kendaraan politik benar-benar diikuti perubahan pola hubungan antara elite dan masyarakat.

Jika elite terus berpindah dari satu kendaraan politik ke kendaraan lainnya tanpa menghadirkan perubahan mendasar, maka politik memang terlihat dinamis, tetapi secara struktural tetap berada di jalur yang sama.

Partai boleh baru. Nama boleh berubah. Logo dan slogan dapat berganti. Namun jika DNA politiknya tetap sama, masyarakat hanya menyaksikan daur ulang kekuasaan dalam kemasan berbeda.

Dalam situasi seperti itu, tantangan terbesar partai-partai baru bukan sekadar lolos menjadi peserta Pemilu 2029. Tantangan sebenarnya adalah membuktikan bahwa mereka bukan hanya kendaraan baru bagi elite lama, melainkan mampu menghadirkan basis sosial, gagasan, kader, dan cara berpolitik yang benar-benar berbeda.

Tanpa pembaruan tersebut, partai baru berisiko hadir hanya sebagai pemain tambahan dalam kompetisi yang sama: tidak sepenuhnya gagal, tetapi juga sulit menjadi kekuatan yang menentukan. Pada akhirnya, mereka bisa berada dalam posisi serba tanggung—hidup secara politik, tetapi belum memiliki daya yang cukup untuk mengubah struktur permainan. (Red)