“Tren Turun yang Tak Terbantahkan: Kepuasan Publik terhadap Prabowo–Gibran Kian Tergerus”

Beritabanten.com — Tak dapat dimungkiri, tren kepuasan publik terhadap Prabowo–Gibran terus menurun di berbagai survei, dan penurunan ini terlihat konsisten jika dibaca secara kronologis. Survei SMRC pada Juli 2026 masih mencatat kepuasan di kisaran 51,1 persen, namun angka ini sudah turun tajam dari lebih dari 80 persen pada akhir 2025. Artinya, dalam waktu kurang dari satu tahun telah terjadi penurunan hampir 30 poin, sebuah koreksi besar yang dalam analisis politik menandai berakhirnya fase “bulan madu” pemerintahan.

Penurunan itu berlanjut dalam survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada pertengahan Agustus 2026, dengan tingkat kepuasan turun lagi menjadi 47 persen. Lebih signifikan lagi, 51,9 persen publik justru menyatakan perlunya reshuffle kabinet. Ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menilai, tetapi mulai menginginkan perubahan konkret pada level kinerja menteri, bukan sekadar evaluasi normatif.

Gambaran yang lebih keras muncul dari survei Tempo Data Science yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 dan dirilis pada akhir Agustus. Survei ini mencatat kepuasan publik hanya berada di angka 37 persen, sementara mayoritas publik menyatakan ketidakpuasan. Angka ini menempatkan kepuasan sebagai posisi minoritas, yang dalam pembacaan politik menunjukkan tingkat kepercayaan yang sudah melemah secara signifikan.

Jika ketiga data ini disusun secara berurutan, terlihat pola yang sangat jelas: dari sekitar 80 persen pada awal masa pemerintahan, turun ke 51 persen (SMRC), lalu 47 persen (Poltracking), dan bahkan 37 persen (Tempo). Perbedaan angka antar lembaga bukanlah kontradiksi, melainkan variasi metodologis yang tetap mengarah pada satu kesimpulan yang sama, yaitu terjadinya penurunan kepercayaan publik secara sistematis.

Yang menarik, terutama dalam temuan Poltracking, adalah munculnya kontradiksi antara tingkat kepuasan dan tuntutan reshuffle. Ini menunjukkan bahwa publik masih memberi ruang legitimasi pada kepemimpinan secara umum, tetapi pada saat yang sama mulai kehilangan kepercayaan terhadap kinerja sebagian menteri. Dalam kerangka teori legitimasi, kondisi ini mencerminkan erosi legitimasi parsial, di mana kepercayaan tidak hilang sepenuhnya, tetapi mulai retak pada level implementasi kebijakan.

Dengan demikian, membaca data survei ini tidak cukup hanya melihat angka kepuasan secara terpisah, tetapi harus memahami arah pergerakannya. Semua lembaga, dengan metode yang berbeda, menunjukkan satu tren yang sama: kepuasan publik sedang menurun dan mulai berubah menjadi tekanan politik untuk melakukan koreksi kebijakan. Jika tren ini terus berlanjut tanpa respons yang memadai, maka penurunan tersebut berpotensi berkembang menjadi krisis legitimasi yang lebih dalam.

Tren kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo–Gibran terus menurun di berbagai survei, dan fenomena ini dapat dijelaskan melalui kerangka teori legitimasi politik. Dalam perspektif teori ini, tingkat kepuasan publik merupakan indikator utama dari legitimasi pemerintahan. Ketika angka kepuasan menurun secara konsisten di berbagai lembaga survei, hal tersebut menunjukkan terjadinya erosi legitimasi, meskipun belum tentu berujung pada delegitimasi total. Penurunan ini biasanya berkorelasi dengan meningkatnya ekspektasi publik yang tidak terpenuhi, terutama dalam sektor-sektor krusial seperti ekonomi dan penegakan hukum.

Lebih jauh, dalam kerangka performance-based legitimacy, dukungan publik terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh persepsi terhadap kinerja nyata. Ketika publik merasakan tekanan ekonomi, stagnasi kebijakan, atau ketidakefektifan birokrasi, maka kepuasan akan menurun, terlepas dari kekuatan politik formal yang dimiliki pemerintah. Hal ini menjelaskan mengapa, meskipun stabilitas politik relatif terjaga, survei tetap menunjukkan tren penurunan.

Selain itu, melalui pendekatan siklus politik (political honeymoon theory), fenomena ini juga dapat dipahami sebagai fase transisi dari periode “bulan madu politik” menuju fase evaluatif. Pada awal pemerintahan, tingkat kepuasan cenderung tinggi karena adanya harapan dan optimisme publik. Namun seiring waktu, ekspektasi tersebut diuji oleh realitas kebijakan, sehingga dukungan mulai terkoreksi.

Penurunan kepuasan publik terhadap Prabowo–Gibran yang tercermin dalam berbagai survei itu bukanlah anomali, melainkan gejala yang secara teoritis dapat diprediksi dalam dinamika pemerintahan modern. Tantangannya bukan sekadar menjaga stabilitas angka kepuasan, tetapi mengembalikan kepercayaan publik melalui kinerja yang lebih konkret dan terukur. (Red)