Angka 61,1 Persen Menjadi Alarm: Tantangan KDMP Membangun Keyakinan Masyarakat Desa

Beritabanten.com — Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menghadapi tantangan besar sebelum membuktikan manfaat ekonominya. Hasil Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui program tersebut masih menyimpan keraguan terhadap prospek keberhasilannya.

Dalam survei tersebut, hanya sebagian kecil responden yang menunjukkan optimisme tinggi terhadap KDMP. Sebanyak 2,4 persen menyatakan sangat yakin program tersebut akan berkembang, sedangkan 22,6 persen menyatakan cukup yakin.

Sebaliknya, tingkat keraguan justru lebih dominan. Sebanyak 38,9 persen responden menyatakan kurang yakin dan 22,2 persen tidak yakin sama sekali bahwa KDMP akan berkembang atau maju. Jika digabungkan, sebanyak 61,1 persen responden menunjukkan sikap skeptis terhadap masa depan program tersebut. Sementara 13,9 persen lainnya memilih tidak memberikan jawaban.

Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan KDMP bukan hanya persoalan membangun struktur kelembagaan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat sejak awal. Sebuah program ekonomi berbasis desa membutuhkan dukungan publik karena keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama.

Pemerintah merancang KDMP sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi, perluasan akses pembiayaan, peningkatan posisi tawar masyarakat, serta penguatan jaringan distribusi bagi produk lokal. Namun, tujuan besar tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi keyakinan publik.

Dalam teori kebijakan publik, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep Performance Legitimacy, yaitu pandangan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan kebijakan tidak hanya berasal dari gagasan yang ditawarkan, tetapi dari kemampuan menunjukkan hasil nyata.

Masyarakat biasanya tidak memberikan penilaian hanya berdasarkan rencana atau target program. Mereka menunggu bukti bahwa sebuah kebijakan mampu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Dalam konteks KDMP, publik ingin melihat apakah koperasi tersebut benar-benar mampu membuka peluang usaha, membantu pelaku ekonomi desa, memperbaiki akses pasar, dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan lembaga ekonomi yang sudah ada.

Namun, hasil survei perlu dibaca secara hati-hati. Angka 61,1 persen menunjukkan tingkat keraguan masyarakat terhadap prospek KDMP, tetapi survei tersebut tidak secara langsung menjelaskan alasan di balik keraguan tersebut.

Ada berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi persepsi publik, mulai dari belum banyaknya pengalaman masyarakat dengan program tersebut, belum terlihatnya hasil konkret, hingga sikap hati-hati terhadap program baru yang membutuhkan waktu untuk membuktikan keberhasilannya.

Karena itu, rendahnya tingkat keyakinan publik tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap KDMP. Sebaliknya, angka tersebut dapat menjadi umpan balik penting bagi pemerintah untuk memperkuat tahap implementasi.

Kepercayaan masyarakat terhadap sebuah program ekonomi tidak dibangun hanya melalui sosialisasi, tetapi melalui pengalaman nyata. Ketika warga melihat koperasi berjalan secara profesional, pengelolaan dilakukan secara transparan, dan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan, tingkat keyakinan publik berpotensi meningkat.

KDMP kini menghadapi fase penting: mengubah persepsi ragu menjadi kepercayaan melalui pembuktian di lapangan. Sebab dalam kebijakan publik, keberhasilan sebuah program bukan hanya diukur dari berapa banyak lembaga yang dibentuk, tetapi dari seberapa besar perubahan yang mampu dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, ujian terbesar KDMP bukan sekadar mendirikan koperasi di desa dan kelurahan, melainkan memastikan bahwa koperasi tersebut mampu menjadi simbol kemandirian ekonomi yang dipercaya oleh masyarakat. (Red)