Ketika Budi Arie Bicara Percepatan Sebelum 2029: Sinyal Politik atau Sekadar Skenario?

Beritabanten.com – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Selasa, 25 Agustus 2026, mengenai kemungkinan terjadinya “percepatan” sebelum 2029 memunculkan pertanyaan politik. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah forum bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam video yang beredar, Budi Arie menyebut bahwa “insting”-nya melihat sesuatu dapat terjadi lebih cepat dari 2029, kemudian menanyakan kesiapan para peserta apabila terjadi percepatan.

Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana, tetapi penting: apa sebenarnya yang sedang dibaca Budi Arie? Apakah ia sekadar membicarakan sebuah skenario politik? Apakah ia sedang membaca adanya perubahan sosial dan politik yang menurutnya dapat berlangsung lebih cepat? Atau pernyataan itu merupakan sinyal kepada jaringan politiknya agar mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perubahan sebelum 2029?

Belum ada dasar yang cukup untuk memastikan salah satu dari kemungkinan tersebut. Namun secara komunikasi politik, pernyataan itu tetap menarik. Dalam teori political signaling, pernyataan elite tidak selalu hanya berfungsi memberikan informasi, tetapi juga dapat menjadi sinyal kepada aktor politik lain mengenai cara seorang tokoh membaca situasi dan kemungkinan masa depan.

Ketika seorang ketua umum organisasi relawan mengatakan bahwa instingnya melihat sesuatu bisa terjadi lebih cepat dari 2029, lalu bertanya apakah mereka siap jika terjadi percepatan, setidaknya dapat dibaca bahwa skenario tersebut sudah masuk dalam perhitungan politiknya. Tetapi harus dibedakan antara mempersiapkan sebuah skenario dengan mengetahui bahwa skenario tersebut benar-benar akan terjadi.

Dalam teori scenario planning, organisasi memang perlu mempersiapkan berbagai kemungkinan masa depan. Mempersiapkan diri terhadap sebuah kemungkinan bukan berarti kemungkinan tersebut pasti terjadi. Masalahnya muncul ketika sebuah skenario dilempar ke ruang publik tanpa disertai penjelasan mengenai indikator, dasar analisis, dan bentuk perubahan yang dimaksud.

Kalimat “insting saya lebih cepat dari 2029” akhirnya menjadi mudah menimbulkan spekulasi. Publik tentu akan bertanya: lebih cepat dalam hal apa, berdasarkan indikator apa, dan melalui mekanisme politik serta hukum yang bagaimana?

Pertanyaan tersebut semakin penting ketika pembicaraan Budi Arie dikaitkan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Analogi sejarah memang dapat digunakan untuk membaca kondisi politik, tetapi harus dilakukan secara hati-hati. Indonesia pada 2026 tentu tidak identik dengan Indonesia pada 1998. Kondisi ekonomi, struktur politik, kelembagaan negara, media, masyarakat sipil, dan konfigurasi kekuasaan semuanya berbeda.

Menyamakan setiap gejolak sosial dengan situasi 1998 tanpa menunjukkan indikator yang kuat berisiko menjadi historical analogy fallacy, yaitu menarik kesimpulan terlalu jauh hanya karena menemukan beberapa kemiripan. Karena itu, jika benar Budi Arie melihat adanya “anomali” atau kemungkinan “patahan sejarah”, publik berhak bertanya: apa indikatornya? Apakah indikator ekonomi, sosial, politik, atau hanya pembacaan subjektif seorang elite?

Projo sendiri kemudian memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar merupakan potongan dari sebuah pembahasan mengenai berbagai kemungkinan situasi. Jokowi juga disebut meminta para relawan untuk tetap tenang. Klarifikasi ini penting karena potongan video memang dapat menghilangkan konteks pembicaraan secara keseluruhan. Namun klarifikasi tersebut tidak serta-merta menghilangkan pertanyaan politiknya. Jika memang yang dibicarakan hanyalah sebuah skenario, mengapa skenario perubahan sebelum 2029 sampai menjadi bagian dari pembicaraan tersebut?

Dalam politik, sebuah kemungkinan yang dilemparkan ke ruang publik dapat menghasilkan efek tersendiri. Elite lain mulai merespons, media mulai memberitakan, masyarakat mulai menafsirkan, dan kelompok politik mulai menghitung kemungkinan masing-masing. Dalam teori sosial, keadaan semacam ini dapat berkaitan dengan konsep self-fulfilling prophecy, ketika keyakinan terhadap sebuah kemungkinan ikut memengaruhi tindakan para aktor sehingga akhirnya memengaruhi kenyataan politik.

Karena itu, elite politik seharusnya berhati-hati ketika berbicara mengenai perubahan kekuasaan. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, bukan teka-teki politik. Jika yang dimaksud adalah simulasi, katakan simulasi. Jika merupakan pembacaan risiko, tunjukkan indikatornya. Jika merupakan sinyal politik, publik juga berhak mengetahui apa yang sedang disinyalkan.

Yang juga penting, sampai saat ini tidak tepat menyimpulkan bahwa Pemilu pasti akan dipercepat atau pemerintahan Presiden Prabowo pasti akan berakhir sebelum 2029. Kesimpulan seperti itu terlalu jauh dari apa yang sebenarnya disampaikan Budi Arie. Yang dapat dikatakan adalah bahwa ia sedang membicarakan kemungkinan perubahan atau percepatan dinamika politik sebelum 2029 dan meminta kelompoknya bersiap menghadapi kemungkinan tersebut.

Maka pertanyaan yang lebih menarik bukan “kapan Pemilu akan dipercepat?”, melainkan “apa yang sebenarnya dilihat Budi Arie sehingga ia merasa perlu meminta orang-orangnya bersiap menghadapi kemungkinan perubahan sebelum 2029?”

Jika memang ada indikator sosial dan politik yang kuat, publik berhak mengetahuinya. Jika itu hanya analisis pribadi atau insting politik, maka publik juga perlu menempatkannya sebagai pendapat, bukan fakta. Demokrasi membutuhkan kewaspadaan, tetapi juga membutuhkan kepastian hukum. Jangan sampai rakyat hidup dalam ketidakpastian hanya karena elite politik melemparkan sebuah kemungkinan tanpa penjelasan yang memadai.

Pada akhirnya, kekuasaan bukan milik satu kelompok elite. Kekuasaan adalah amanat konstitusi dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena itu, pernyataan Budi Arie layak dibaca sebagai sinyal politik yang patut diperhatikan, tetapi belum layak dianggap sebagai bukti bahwa Pemilu akan dipercepat. Jika memang ada sesuatu yang sedang dibaca oleh elite, rakyat berhak mengetahui apa yang sedang terjadi. Jangan hanya diberi “insting”. Berikan data, alasan, konteks, dan kepastian bahwa setiap perubahan politik tetap berjalan di atas konstitusi. (Red)