Rizal Fadillah Kritik Pernyataan Prabowo, Soroti Akurasi Data dan Gaya Komunikasi Presiden

Beritabanten.com – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah kembali melontarkan kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya pada Senin 17 Agustus 2026, Rizal menyoroti sejumlah pernyataan Presiden yang menurutnya menimbulkan pertanyaan dan polemik di tengah masyarakat.

Kritik tersebut terutama diarahkan pada dua pernyataan Prabowo dalam kesempatan berbeda, yakni mengenai pengusaha penggilingan padi yang disebut memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan serta kisah seorang perempuan bernama Susanah yang diperkenalkan sebagai pekerja pengupas bawang dengan penghasilan Rp700 ribu per kilogram.

Menurut Rizal, persoalan utamanya bukan hanya mengenai benar atau tidaknya angka yang disampaikan, tetapi juga menyangkut standar komunikasi seorang kepala negara. Pernyataan Presiden, menurut dia, semestinya memiliki basis data yang jelas agar tidak membuka ruang spekulasi di tengah masyarakat.

Rizal mempertanyakan siapa pengusaha penggilingan padi yang dimaksud Prabowo, di mana lokasi usahanya, serta bagaimana angka keuntungan tersebut dihitung. Ia menilai informasi yang disampaikan tanpa penjelasan memadai berpotensi menimbulkan persepsi berbeda-beda di masyarakat.

Hal serupa disoroti Rizal terkait kisah Susanah yang disampaikan dalam pidato kenegaraan. Ia mempertanyakan angka upah yang disebut Presiden dan mengaitkannya dengan informasi lain mengenai latar belakang pekerjaan perempuan tersebut.

Terlepas dari perdebatan mengenai dua kasus tersebut, kritik Rizal dapat dibaca melalui perspektif komunikasi politik. Pernyataan seorang kepala negara memiliki bobot yang berbeda dibandingkan pernyataan warga biasa karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat, birokrasi, pasar, bahkan arah kebijakan.

Karena itu, semakin tinggi posisi seorang pejabat, semakin besar pula tuntutan terhadap akurasi informasi yang disampaikannya.

Ada pula persoalan akuntabilitas politik. Presiden tidak hanya dituntut menyampaikan pesan yang kuat dan meyakinkan, tetapi juga memberikan informasi yang dapat diverifikasi ketika menyangkut persoalan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, maupun dugaan penyimpangan.

Dalam konteks tersebut, kritik terhadap Prabowo seharusnya tidak berhenti pada soal gaya bicara. Pertanyaan yang lebih substantif adalah dari mana data tersebut berasal, bagaimana metodologinya, serta apakah pemerintah memiliki langkah konkret setelah angka atau kasus tersebut disampaikan kepada publik.

Rizal bahkan menilai munculnya sejumlah pernyataan yang menurutnya bermasalah secara berulang perlu menjadi perhatian serius. Ia kemudian melontarkan usulan agar kondisi Presiden diperiksa secara kejiwaan.

Namun, pernyataan tersebut merupakan tudingan pribadi Rizal dan tidak dapat diperlakukan sebagai diagnosis medis maupun kesimpulan mengenai kondisi kesehatan Presiden.

Rizal juga membandingkan gaya komunikasi Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, terdapat kemiripan dalam hal munculnya sejumlah pernyataan Presiden yang kemudian menjadi perdebatan publik.

Namun, perbandingan tersebut merupakan penilaian politik Rizal dan tetap terbuka untuk diperdebatkan.

Kritik Rizal kemudian melebar pada persoalan yang lebih luas mengenai kondisi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, ia menilai Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari korupsi, kesenjangan sosial, pengangguran, persoalan hukum, ketidakadilan ekonomi hingga dominasi kepentingan oligarki.

Pandangan tersebut dapat ditempatkan dalam perspektif demokrasi substantif. Kemerdekaan secara formal memang telah diproklamasikan sejak 1945, tetapi dalam demokrasi modern, kemerdekaan juga berkaitan dengan kemampuan warga menikmati hak politik, keadilan hukum, kesempatan ekonomi, serta kesejahteraan secara nyata.

Karena itu, perdebatan mengenai pernyataan Presiden sebenarnya lebih besar daripada sekadar persoalan satu atau dua angka. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap komunikasi pemerintah.

Presiden memiliki otoritas yang sangat besar dalam membentuk agenda publik. Ketika sebuah informasi disampaikan dari podium kepresidenan, masyarakat cenderung menganggapnya memiliki dasar resmi.

Maka, transparansi sumber data, verifikasi fakta, dan konsistensi antara pernyataan dengan kebijakan menjadi semakin penting.

Pada akhirnya, kritik terhadap Prabowo maupun pembelaan terhadapnya sama-sama perlu ditempatkan dalam ruang demokrasi yang sehat. Presiden berhak menjelaskan kebijakannya, sementara publik berhak meminta data dan mempertanyakan pernyataan yang dianggap tidak jelas.

Yang paling penting bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang mampu menghadirkan data, bukti, dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Red)