Beritabanten.com – Persetujuan DPR RI atas rencana penerimaan hibah kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia memunculkan beragam pandangan. Di satu sisi, kapal induk dinilai dapat memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia. Namun di sisi lain, usia kapal yang telah mencapai sekitar 40 tahun memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas operasional serta besarnya biaya yang harus ditanggung negara.

Dalam kajian strategi maritim, kapal induk dipandang sebagai salah satu aset strategis yang mampu meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan (power projection). Keberadaannya memungkinkan suatu negara mengerahkan pesawat tempur dan helikopter ke wilayah operasi tanpa bergantung pada pangkalan udara di darat.

Selain itu, dalam konsep deterrence theory atau teori daya tangkal, kepemilikan alutsista strategis tidak hanya bertujuan untuk digunakan dalam peperangan. Kehadirannya juga dapat memberikan efek psikologis yang memperkuat posisi suatu negara dalam menjaga kepentingan nasional dan stabilitas kawasan.

Meski demikian, efektivitas daya tangkal tidak hanya ditentukan oleh ukuran atau jenis alutsista. Kesiapan operasional, kemampuan tempur, dukungan logistik, serta keberlanjutan anggaran menjadi faktor utama yang menentukan nilai strategis sebuah kapal induk.

ITS Giuseppe Garibaldi sendiri merupakan kapal induk ringan milik Angkatan Laut Italia yang mulai beroperasi pada pertengahan 1980-an. Meski usia operasional kapal perang dapat diperpanjang melalui modernisasi dan perawatan, sejumlah pihak menilai kapal tersebut telah mendekati batas usia ideal untuk menjalankan tugas tempur.

Dalam rapat Komisi I DPR RI, anggota Komisi I TB Hasanuddin menyampaikan bahwa kapal tersebut diperkirakan memiliki sisa masa pakai sekitar 10 tahun. Ia juga mengungkapkan biaya operasional kapal diperkirakan mencapai sekitar 5 juta euro per bulan atau sekitar Rp101 miliar, sehingga kebutuhan operasional dalam setahun dapat mendekati Rp1,2 triliun, bergantung pada nilai tukar euro.

Selain biaya operasional, pemerintah juga diperkirakan harus menyiapkan anggaran retrofit atau modernisasi kapal. Berdasarkan pembahasan di DPR, kebutuhan biaya tersebut diperkirakan berkisar antara Rp7,2 triliun hingga Rp16,8 triliun, tergantung spesifikasi dan kemampuan tempur yang akan dikembangkan.

Dari perspektif cost-benefit analysis, penerimaan hibah alutsista tidak hanya dinilai dari fakta bahwa aset diperoleh tanpa biaya pembelian. Pemerintah juga perlu memperhitungkan biaya siklus hidup (life cycle cost), mulai dari modernisasi, suku cadang, pelatihan awak, bahan bakar, pemeliharaan, hingga biaya operasional selama kapal digunakan.

Karena itu, nilai strategis ITS Giuseppe Garibaldi akan sangat bergantung pada hasil evaluasi pemerintah terhadap manfaat dan beban yang ditimbulkan. Apabila manfaat pertahanan dan daya tangkal yang dihasilkan lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan, kapal tersebut dapat menjadi aset strategis. Sebaliknya, apabila biaya pengoperasian dan modernisasi terlalu besar dibandingkan manfaatnya, penerimaan hibah tersebut berpotensi menjadi tantangan bagi anggaran pertahanan nasional. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com