Sekolah Rakyat dan Wajah Baru Kebijakan Sosial Tangsel: Ketika Pendidikan Menjadi Jalan Mobilitas

Beritabanten.com — Sebanyak 76 anak asal Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diberangkatkan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi di Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Mereka berasal dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dan merupakan anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2.

Pelepasan para siswa dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Jumat (28/8/2026). Setelah dilepas, para siswa langsung diberangkatkan menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi di Pandeglang untuk mengikuti pendidikan sekaligus tinggal di asrama.

Bagi Pemkot Tangsel, keberangkatan 76 siswa tersebut bukan sekadar agenda pendidikan. Program Sekolah Rakyat memperlihatkan bagaimana kebijakan sosial mulai diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang berada pada lapisan kesejahteraan terbawah.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel Heli Slamet mengatakan para siswa sebelumnya telah melalui proses penjangkauan, verifikasi, dan validasi data. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dilibatkan untuk menemukan keluarga desil 1 dan desil 2 yang memiliki anak usia sekolah.

Dari 76 siswa tersebut, sebanyak 16 anak mengikuti Sekolah Rakyat Dasar (SRD), 30 siswa berada di jenjang Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), dan 30 siswa lainnya mengikuti Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA).

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya menyasar satu jenjang pendidikan. Intervensi dilakukan sejak pendidikan dasar hingga menengah atas, dengan harapan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang lebih terjamin.

Mayoritas siswa yang diberangkatkan berasal dari keluarga dengan pekerjaan orang tua di sektor informal. Buruh lepas, pengemudi ojek online, hingga pekerja bangunan menjadi bagian dari latar belakang keluarga para siswa yang umumnya memiliki penghasilan tidak tetap.

Di sinilah Sekolah Rakyat memiliki dimensi yang lebih luas. Persoalan pendidikan bagi keluarga miskin bukan hanya mengenai kemampuan membayar uang sekolah, tetapi juga menyangkut biaya makan, transportasi, seragam, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lain yang mengikuti proses pendidikan.

Program tersebut mencoba memutus sebagian persoalan tersebut melalui sistem pendidikan berasrama. Pemerintah menyediakan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan pokok siswa, mulai dari asrama, makanan dan minuman hingga seragam sekolah.

Dengan skema tersebut, keluarga tidak dibebani biaya pendidikan dan kebutuhan dasar selama anak mengikuti program. Para siswa hanya perlu membawa kebutuhan pribadi karena berbagai fasilitas utama telah disediakan pemerintah.

Namun, keikutsertaan dalam program tidak dilakukan secara otomatis. Para siswa dan orang tua terlebih dahulu mengikuti proses wawancara. Tahapan tersebut menjadi penting karena sistem pendidikan yang diterapkan mengharuskan siswa tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan.

Artinya, program Sekolah Rakyat tidak hanya berbicara mengenai akses pendidikan, tetapi juga kesiapan keluarga menerima pola pendidikan yang berbeda dari sekolah reguler.

Dalam perspektif kebijakan sosial, pendekatan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk intervensi negara yang lebih menyeluruh. Pemerintah tidak hanya memberikan akses sekolah, tetapi juga mencoba mengurangi hambatan sosial dan ekonomi yang selama ini dapat membuat anak dari keluarga miskin kehilangan kesempatan pendidikan.

Bila dilihat lebih jauh, persoalan pendidikan dan kemiskinan memang memiliki hubungan yang erat. Anak dari keluarga dengan pendapatan tidak tetap menghadapi risiko lebih besar ketika kebutuhan pendidikan bertemu dengan tekanan ekonomi rumah tangga.

Karena itu, Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen mobilitas sosial apabila mampu memastikan kualitas pendidikan, pembinaan karakter, serta keberlanjutan pendidikan para siswanya.

Bagi Tangerang Selatan, keberangkatan 76 anak ke Pandeglang juga menunjukkan adanya bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan program pemerintah pusat dalam menangani persoalan sosial. Pemkot berperan dalam proses penjangkauan dan memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria dapat mengikuti program.

Tantangan berikutnya adalah memastikan program tersebut tidak berhenti pada angka 76 siswa. Pemerintah daerah perlu terus memantau perkembangan para peserta, termasuk kualitas pendidikan, kondisi siswa selama berada di asrama, serta peluang mereka melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan program.

Sebab, ukuran keberhasilan program pendidikan bagi kelompok miskin bukan hanya berapa banyak anak yang masuk sekolah. Ukuran yang lebih penting adalah apakah mereka memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mengubah kondisi sosial dan ekonomi keluarganya di masa depan.

Di titik inilah Sekolah Rakyat menjadi lebih dari sekadar program pendidikan. Ia menjadi eksperimen kebijakan sosial yang mempertemukan pendidikan, perlindungan sosial, dan upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Bagi Tangsel, program tersebut juga menjadi pengingat bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Di balik perkembangan kota, masih terdapat keluarga yang membutuhkan intervensi agar anak-anak mereka memperoleh kesempatan yang setara.

Pada akhirnya, 76 anak yang diberangkatkan ke Pandeglang bukan hanya angka dalam sebuah program pemerintah. Mereka adalah representasi dari kelompok masyarakat yang membutuhkan kesempatan untuk naik kelas secara sosial melalui pendidikan.

Jika dikelola secara konsisten dan disertai pengawasan yang kuat, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu jalan untuk memastikan bahwa kemiskinan orang tua tidak otomatis menjadi masa depan anak.

Karena itu, tantangan bagi pemerintah bukan hanya mengirim anak-anak tersebut ke sekolah, tetapi memastikan mereka pulang membawa bekal pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan yang lebih besar untuk menentukan masa depan mereka sendiri. (Red)