Golkar Tegaskan Loyalitas kepada Prabowo: Stabilitas Politik atau Gejala Kartelisasi Kekuasaan?

Beritabanten.com – Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Partai Golkar akan tetap setia mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Partai NasDem di Jakarta, Minggu (2/8/2026).

Ketika ditanya hingga kapan Golkar akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, Bahlil menjawab bahwa hal itu bergantung kepada Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut mempertegas posisi Golkar sebagai salah satu pilar utama koalisi pemerintahan sekaligus mengirimkan sinyal kuat mengenai soliditas politik di tingkat nasional.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, dukungan partai-partai besar kepada pemerintah memang menjadi modal penting bagi stabilitas politik. Koalisi yang kuat akan mempermudah pembahasan berbagai rancangan undang-undang, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga pelaksanaan program-program strategis nasional. Pemerintahan yang memperoleh dukungan mayoritas di parlemen umumnya memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam merealisasikan agenda kebijakannya.

Namun, di balik stabilitas tersebut, ilmu politik juga mengingatkan adanya risiko yang perlu diwaspadai. Richard Katz dan Peter Mair melalui teori cartel party menjelaskan bahwa demokrasi dapat mengalami penyempitan kompetisi ketika partai-partai besar lebih memilih bekerja sama mempertahankan kekuasaan daripada bersaing menawarkan gagasan dan alternatif kebijakan kepada masyarakat. Dalam kondisi demikian, batas antara pemerintah dan partai politik menjadi semakin tipis, sementara ruang oposisi cenderung mengecil.

Konsekuensinya, fungsi checks and balances berpotensi melemah. Padahal, dalam negara demokrasi, keberadaan oposisi maupun kritik dari partai koalisi merupakan bagian penting untuk menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Dukungan terhadap pemerintah memang diperlukan, tetapi pengawasan tetap harus berjalan sebagai mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan publik.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep polyarchy yang dikembangkan Robert Dahl. Menurut Dahl, demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh adanya pemilu, tetapi juga oleh kompetisi politik yang terbuka dan partisipasi yang bermakna. Ketika hampir seluruh kekuatan politik berhimpun dalam satu barisan pemerintahan, kualitas kompetisi politik berpotensi menurun dan masyarakat kehilangan pilihan kebijakan yang benar-benar berbeda.

Sementara itu, Juan J. Linz dalam kajiannya mengenai sistem presidensial menegaskan bahwa presiden memang membutuhkan dukungan legislatif agar pemerintahan berjalan efektif. Akan tetapi, dukungan tersebut tidak boleh berubah menjadi loyalitas tanpa kritik. Partai-partai koalisi tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengevaluasi, mengoreksi, dan menyempurnakan kebijakan pemerintah apabila dinilai belum berjalan optimal.

Pernyataan Bahlil juga muncul di tengah dinamika politik nasional ketika sejumlah survei menunjukkan adanya fluktuasi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam situasi seperti itu, masyarakat justru berharap partai-partai koalisi tidak hanya menjadi pendukung pemerintah, tetapi juga mampu menjalankan fungsi kontrol internal agar berbagai program pembangunan berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Karena itu, ukuran keberhasilan Partai Golkar tidak terletak pada seberapa kuat menyatakan loyalitas kepada Presiden Prabowo, melainkan pada sejauh mana partai mampu memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Loyalitas politik semestinya berjalan seiring dengan keberanian memberikan masukan, kritik yang konstruktif, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Pada akhirnya, stabilitas politik memang menjadi modal penting bagi pembangunan nasional. Namun, stabilitas tidak boleh mengorbankan kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat sekaligus mekanisme pengawasan yang efektif. Di situlah tantangan terbesar seluruh partai koalisi: menjaga keseimbangan antara mendukung pemerintahan dan tetap menjalankan fungsi konstitusional sebagai representasi kepentingan rakyat. (Red)