DPRD Banten: Otonomi Daerah Kini Berhadapan dengan Wacana Federalisme

Beritabanten.com — Indonesia yang adil makmur hanya akan terwujud jika ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah kini berhadapan dengan wacana federalisme.

Anggota DPRD Banten Riyan Hidayat menyatakan hal tersebut, dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (3/9). Ia menyatakan hal tersebut dalam diskusi bedah buku Demokrasi untuk Indonesia karya Hasan Tiro.

Dikatakannya, kini banyak kepala daerah, Bupati-bupati yang resah di tengah kian sempitnya ruang fiskal pemerintah daerah. Namun negara sudah punya instrumen otonomi daerah yang harus dioptimalkan.

“Kami sekarang mendampingi juga banyak Bupati di Banten. Diskusi-diskusinya sama, tergopoh-gopoh sebab TKD yang dipangkas karena program priotitas nasional. Makanya berkembang dukungan negara federal, tapi pandangan saya tidak sampai ke sana karena sudah ada otonomi daerah. Tinggal kita memaksimalkan peran mari kita isi bersama perjuangan ini,” beber Riyan yang juga Staf Khusus Ketua Umum APKASI (Asosiasi Bupati se-Indonesia).

Sementara itu Haekal Afifa (Ketua Institut Peradaban Aceh) mendedah latar belakang penulisan serta kandungan buku. Haekal menepis tudingan bahwa Hasan Tiro pemberontak. Jalan hidup yang diambil pendiri GAM itu disebabkan oleh kekecewaan panjang terhadap pemerintah pusat.

“Pada waktu buku ini ditulisnya, ia masih bekerja sebagai Kepala Departemen Penerangan & Ekonomi di kantor Duta Besar Indonesia untuk PBB di New York. Buku ini mengkritik sekaligus saran atas sistem politik yang dijalankan Presiden Soekarno yang waktu itu sangat sentralistik,” bilang Haekal.

Diskusi diselenggarakan secara virtual zoom oleh Tengku dr. Mansoer Institute pada Jumat (28/8). Pembicara lainnya antara lain Hendra Kasim Direktur Eksekutif Perkumpulan Demokrasi Konstitusional (Pandecta), Maluku Utara, dan Khairul Fahmi Presiden Mahasiswa UIN Sumut 2025. (Red)