Elektabilitas KDM Tertinggi, Bahkan Lampaui Presiden Petahana: Beranikah Maju di Pilpres?

Beritabanten.com — Dalam survei SMRC Juli 2026, Dedi Mulyadi memperoleh elektabilitas 35 persen dalam simulasi semiterbuka 20 nama calon presiden. Angka tersebut menempatkannya di posisi pertama, jauh di atas Presiden Prabowo Subianto yang berada di angka 14,5 persen. Hasil tersebut bukan fenomena yang berdiri sendiri. Survei Tempo Data Science yang dirilis pada Agustus juga menempatkan Dedi Mulyadi di posisi teratas dengan elektabilitas sekitar 41 persen, sementara Prabowo berada di posisi kedua.

Yang lebih menarik, dalam simulasi head-to-head SMRC, Dedi juga disebut unggul atas Prabowo, dengan perolehan 59 persen berbanding 28,3 persen. Ini tentu bukan ramalan hasil Pilpres 2029. Pemilu masih sangat jauh, kandidat resmi belum ditetapkan, koalisi belum terbentuk, dan dinamika politik masih bisa berubah berkali-kali.

Tetapi satu hal sudah jelas: Dedi Mulyadi telah memasuki wilayah politik yang berbeda. Ia tidak lagi hanya berbicara tentang bagaimana mempertahankan popularitas sebagai gubernur Jawa Barat. Sekarang pertanyaannya adalah apakah popularitas tersebut bisa dikonversi menjadi kekuatan politik nasional.

Di sinilah persoalan sebenarnya dimulai. Persoalannya bukan lagi sekadar apakah KDM populer, tetapi apakah popularitas tersebut cukup kuat untuk membawanya keluar dari panggung Jawa Barat menuju pertarungan nasional. Fenomena ini menarik karena memperlihatkan bahwa kemenangan elektoral dan kepuasan terhadap seorang pemimpin bukan sesuatu yang permanen. Dalam teori retrospective voting, pemilih dapat menilai seorang tokoh berdasarkan kinerja yang mereka rasakan. Artinya, masyarakat tidak selalu memilih karena loyalitas kepada partai atau figur, tetapi juga mempertimbangkan apakah seorang pemimpin dianggap bekerja dan mampu menyelesaikan persoalan.

KDM memiliki modal penting dari sisi tersebut. Sebagai Gubernur Jawa Barat, aktivitasnya sangat terlihat. Gaya komunikasi yang langsung, sederhana, dan dekat dengan masyarakat membuat dirinya mudah dikenali. Media sosial kemudian memperbesar efek tersebut karena KDM dapat berkomunikasi langsung dengan publik tanpa sepenuhnya bergantung pada media massa maupun struktur partai.

Dalam teori personalisasi politik, kondisi seperti ini memang semakin umum. Politik modern semakin berpusat pada figur. Masyarakat mengenal karakter, gaya bicara, tindakan, bahkan keseharian seorang politisi. Akibatnya, kekuatan seorang tokoh tidak selalu sepenuhnya bergantung pada kekuatan partai.

Secara sosiologis, KDM juga memiliki keuntungan dari kedekatan sosial dan simbolik. Pemimpin yang dianggap tidak berjarak dengan masyarakat lebih mudah membangun rasa percaya. Bahasa yang sederhana, aktivitas turun langsung, dan kemampuan menampilkan persoalan sehari-hari membuat seorang politisi terlihat lebih dekat dengan kelompok masyarakat yang menjadi audiensnya.

Dari sisi psikologi politik, ada faktor familiarity dan emotional trust. Semakin sering publik melihat seorang tokoh dalam berbagai situasi, semakin kuat ingatan dan rasa akrab terhadap figur tersebut. Jika kemudian muncul kesan bahwa tokoh itu tegas, bekerja, dan memahami persoalan masyarakat, popularitas dapat berkembang menjadi kepercayaan.

Namun, di sinilah KDM menghadapi tantangan yang lebih berat. Popularitas tidak sama dengan kesiapan menjadi presiden. Memimpin Jawa Barat dan memimpin Indonesia memiliki kompleksitas yang berbeda. Presiden harus berhadapan dengan persoalan ekonomi nasional, fiskal, pertahanan, energi, industri, geopolitik, ketimpangan antarwilayah, hingga hubungan internasional.

Karena itu, apabila serius menuju Pilpres 2029, KDM harus mengubah persepsi publik dari sekadar pemimpin yang dekat dengan rakyat menjadi pemimpin yang mampu memimpin negara. Popularitas merupakan modal awal, tetapi persepsi kompetensi akan menjadi ujian berikutnya.

Ada pula fenomena bandwagon effect. Ketika seorang tokoh terus muncul dengan elektabilitas tinggi, masyarakat dan elite politik dapat mulai melihatnya sebagai kandidat yang benar-benar memiliki peluang menang. Partai politik kemudian ikut menghitung potensi tersebut, kelompok pendukung mulai terbentuk, dan pemberitaan semakin besar. Elektabilitas akhirnya dapat menciptakan momentum politik baru.

Tetapi momentum juga bisa hilang. Angka survei tanpa mesin politik belum menjadi kekuasaan. Seorang kandidat membutuhkan partai, jaringan nasional, relawan, sumber daya, serta kemampuan membangun koalisi. Di sinilah KDM harus membuktikan bahwa kekuatannya bukan hanya fenomena Jawa Barat.

Jawa Barat memang merupakan modal elektoral yang sangat besar. Namun Indonesia jauh lebih luas. Pemilih di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mempunyai kepentingan yang berbeda. KDM harus membuktikan bahwa daya tariknya mampu menembus batas geografis dan sosial tersebut.

Ia juga menghadapi expectation gap. Semakin tinggi ekspektasi masyarakat terhadap seorang tokoh, semakin tinggi pula standar yang digunakan untuk menilainya. Jika sekarang KDM mulai dianggap sebagai calon presiden, setiap kebijakan, ucapan, keberhasilan, maupun kegagalannya akan mendapat perhatian yang jauh lebih besar. Karena itu, elektabilitas tinggi bukan hanya keuntungan.

Elektabilitas tinggi juga merupakan beban.

KDM sekarang berada pada persimpangan. Ia bisa mempertahankan posisinya sebagai pemimpin kuat di Jawa Barat, atau mulai mengambil risiko membangun kekuatan nasional. Pilihan pertama relatif lebih aman. Pilihan kedua menawarkan peluang yang jauh lebih besar, tetapi juga membawa risiko politik yang jauh lebih berat.

Pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah KDM dikenal masyarakat. Jawabannya sudah jelas. Bukan pula sekadar apakah KDM populer. Jika sejumlah survei tersebut konsisten, jawabannya juga cukup kuat. Pertanyaan sebenarnya adalah: apakah KDM berani mengubah popularitas menjadi pertarungan politik nasional?

Sebab survei hanya menunjukkan bahwa pintu sedang terbuka. Untuk masuk ke dalamnya, KDM membutuhkan keberanian, kendaraan politik, jaringan nasional, gagasan yang matang, dan kemampuan membuktikan bahwa keberhasilan di Jawa Barat dapat diterjemahkan menjadi kepemimpinan untuk Indonesia.

Kalau semua itu berhasil dibangun, Pilpres 2029 bisa menghadirkan peta persaingan yang sangat berbeda. Tetapi jika tidak, elektabilitas setinggi apa pun bisa berakhir hanya sebagai fenomena survei. KDM sekarang bukan lagi sedang mencari popularitas. Ia sedang berhadapan dengan pertanyaan yang jauh lebih besar: beranikah bertarung untuk menjadi presiden Indonesia?