Dasco Sambut Kesepakatan Buruh di Tengah Pengusaha Bahas RUU Ketenagakerjaan

Beritabanten.com – Di tengah riuh janji perlindungan buruh dan kepastian usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama sejumlah serikat pekerja kembali menampilkan wajah “harmonis” dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Sebuah kesepakatan awal digembar-gemborkan: RUU akan dibahas bersama sebelum disodorkan ke pemerintah.

Kesepakatan itu lahir dalam forum Halal Bihalal APINDO di Jakarta, Kamis (9/4), yang juga dihadiri unsur DPR RI, pemerintah, hingga pimpinan serikat buruh.

Forum yang diklaim sebagai ruang dialog strategis itu kembali mengulang narasi klasik hubungan industrial Indonesia: semua pihak duduk bersama, semua sepakat, setidaknya di atas panggung.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut positif forum tersebut dan kembali menekankan pentingnya “dialog inklusif” dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Ia mendorong agar proses legislasi tidak mengulang polemik lama—meski polemik serupa justru kerap lahir dari pola pembahasan yang elitis dan minim daya ikat bagi kepentingan buruh di akar rumput.

Di sisi pengusaha, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan RUU Ketenagakerjaan harus dibangun di atas “kesepahaman” antara pengusaha dan pekerja.

Namun di balik narasi keseimbangan kepentingan itu, kepastian usaha tetap menjadi kata kunci utama, di tengah tekanan global mulai dari biaya produksi hingga gejolak geopolitik—yang kerap dijadikan alasan untuk melonggarkan standar perlindungan tenaga kerja.

Sementara itu, Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat kembali menekankan pentingnya komunikasi setara, reformasi pengupahan, serta pengawasan ketenagakerjaan yang lebih tegas.

Tuntutan yang sejatinya sudah lama bergema, namun kembali muncul setiap kali pembahasan RUU ketenagakerjaan memasuki panggung politik.

APINDO menegaskan kembali pentingnya “dialog sosial” untuk melahirkan regulasi yang disebut berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan.

Namun publik masih punya alasan untuk bersikap kritis: apakah forum semacam ini benar-benar ruang tawar yang setara, atau sekadar etalase kesepakatan yang hasilnya sudah tersusun rapi sejak awal.