Reformasi MBG Harus Berjalan Tanpa Mengabaikan Peran dan Kepastian bagi Mitra

Beritabanten.com – Reformasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan peran para mitra pelaksana yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjalankan program di lapangan.

Program MBG memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, pencapaian tujuan tersebut juga bergantung pada kesiapan ekosistem pelaksana, termasuk para mitra yang telah menginvestasikan modal untuk membangun dapur, menyediakan peralatan, merekrut tenaga kerja, serta menyiapkan berbagai kebutuhan operasional.

Karena itu, setiap perubahan sistem dalam pelaksanaan MBG tidak cukup hanya berorientasi pada perbaikan administrasi dan mekanisme kerja, tetapi juga harus memperhatikan kepastian bagi pihak-pihak yang telah terlibat sejak awal.

Dalam teori public value yang dikembangkan Mark Moore, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tercapainya target program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun kepercayaan, legitimasi, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Apabila mitra merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil atau menghadapi ketidakpastian akibat perubahan kebijakan, maka keberlanjutan program dapat menghadapi tantangan. Sebaliknya, jika pemerintah mampu menciptakan hubungan kerja sama yang transparan dan akuntabel, maka MBG akan memiliki fondasi yang lebih kuat.

Namun, menjaga kepastian bagi mitra bukan berarti pemerintah tidak dapat melakukan evaluasi maupun perubahan. Setiap program publik tetap membutuhkan perbaikan agar mampu menjawab tantangan baru dan berjalan lebih efektif.

Karena itu, reformasi MBG perlu dilakukan secara bertahap dengan menyiapkan masa transisi yang jelas. Mitra yang telah membangun fasilitas, memenuhi standar, dan menjalankan kewajiban sesuai ketentuan perlu mendapatkan perlakuan yang proporsional agar investasi yang telah dikeluarkan tidak kehilangan nilai.

Di sisi lain, pemerintah juga dapat mengembangkan model pelaksanaan yang lebih beragam. Keterlibatan kantin sekolah, Posyandu, BUMDes, koperasi, maupun dapur komunitas yang memenuhi standar BGN dapat memperkuat sistem agar program tidak bergantung pada satu pola pelaksana.

Para mitra yang sudah memiliki pengalaman juga dapat mengambil peran baru dalam ekosistem MBG, seperti penguatan rantai pasok, penyediaan bahan pangan, pengelolaan logistik, pendampingan standar layanan, maupun pengembangan kapasitas pelaksana di daerah.

Dalam teori change management, perubahan yang berhasil bukanlah perubahan yang menghilangkan peran pihak tertentu, melainkan perubahan yang mampu membawa seluruh pemangku kepentingan menuju sistem yang lebih baik.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG membutuhkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah, mitra pelaksana, dan masyarakat penerima manfaat. Reformasi tata kelola harus tetap berjalan, tetapi kepercayaan dan kepastian bagi para mitra juga harus menjadi bagian dari upaya memperkuat program.

Misi MBG harus tetap berjalan. Tata kelolanya boleh berubah, tetapi keadilan bagi semua pihak tetap harus dijaga. (Red)