Polemik Mitra MBG, Pemerintah Perlu Jaga Keadilan Kemitraan dan Keberlanjutan Program

Beritabanten.com – Polemik yang melibatkan para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kewajiban mitra, tetapi juga dari perspektif beban investasi, risiko usaha, dan kepastian kerja sama yang telah dibangun.

Sejumlah mitra telah mengalokasikan modal untuk membangun dapur, menyediakan peralatan, merekrut tenaga kerja, hingga menyiapkan berbagai kebutuhan operasional. Keputusan tersebut dilakukan dengan keyakinan bahwa program MBG akan berjalan sesuai mekanisme, standar, dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Ketika terjadi persoalan seperti kasus keracunan makanan dan penghentian operasional, sebagian mitra dapat merasa menghadapi tekanan besar karena harus menanggung dampak dari permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Dalam teori keadilan (equity theory), seseorang dapat menilai suatu hubungan kerja sama tidak adil apabila kontribusi, risiko, dan perlakuan yang diterima tidak berada dalam keseimbangan.

Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi dan komunikasi dengan para mitra. Perbaikan mekanisme pengawasan, kejelasan pembagian tanggung jawab, serta penerapan sanksi yang transparan dan proporsional menjadi hal penting agar kepercayaan dalam kemitraan tetap terjaga.

Namun, di sisi lain, keterlibatan sebagai mitra pemerintah juga memiliki konsekuensi berupa risiko bisnis. Dalam teori risk allocation atau alokasi risiko, setiap kerja sama selalu mengatur pembagian tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat. Tidak seluruh risiko dapat dibebankan kepada pemerintah, sebagaimana tidak seluruh manfaat dari kerja sama menjadi tanggung jawab negara.

Karena itu, persoalan utama bukan sekadar mengenai siapa yang harus menanggung risiko, tetapi bagaimana sistem kemitraan dirancang agar pembagian risiko tersebut berjalan secara adil, jelas, dan konsisten.

Polemik yang terjadi saat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola MBG. Evaluasi terhadap sistem kemitraan perlu dilakukan agar program tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pemerintah dapat membangun pola kerja sama yang lebih tangguh dengan memperjelas standar operasional, memperkuat pengawasan, serta menyiapkan mekanisme penyelesaian masalah yang mampu melindungi kepentingan masyarakat sekaligus mitra pelaksana.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak ditentukan oleh satu pihak saja. Program ini membutuhkan mitra yang memiliki kepastian dalam menjalankan tugas, sekaligus sistem yang mampu memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan gizi secara berkelanjutan.

Dalam kebijakan publik, keberlanjutan program hanya dapat tercapai apabila terdapat keseimbangan antara kepentingan pemerintah, mitra pelaksana, dan kebutuhan masyarakat. (Red)