Cak Imin Soroti Kepemimpinan NU Harus Berbasis Ulama Bukan Sekadar Popularitas

Beritabanten.com – Pernyataan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengenai pentingnya NU dipimpin oleh seorang ulama kembali memunculkan diskusi mengenai jati diri dan tradisi kepemimpinan Nahdlatul Ulama.

Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin pada 19 April 2026 dalam acara Halalbihalal dan Refleksi Harlah ke-66 Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Saat itu, ia menyampaikan bahwa NU harus dipimpin seorang ulama karena NU merupakan organisasi yang lahir dari tradisi para ulama.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat berbagai penafsiran. Sebagian melihatnya sebagai pengingat terhadap identitas dasar NU sebagai organisasi keagamaan, sementara sebagian lainnya mengaitkannya dengan dinamika politik dan kepemimpinan NU menjelang agenda organisasi ke depan.

Namun, jika dilihat dari perspektif sejarah, gagasan bahwa NU harus dipimpin ulama memiliki hubungan erat dengan akar berdirinya organisasi tersebut. Sejak didirikan pada 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama dibangun oleh para ulama pesantren sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang bertujuan menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, mengembangkan pendidikan Islam, membimbing masyarakat, serta mempertahankan tradisi keilmuan pesantren.

Dalam tradisi NU, kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh popularitas, kekuatan politik, maupun latar belakang keluarga. Legitimasi seorang pemimpin lebih banyak bertumpu pada kedalaman ilmu agama, akhlak, keteladanan, serta pengabdian kepada umat.

Konsep ulama dalam tradisi NU memiliki makna yang luas dan mendalam. Ulama bukan hanya seseorang yang memahami ilmu agama, tetapi juga sosok yang memiliki kemampuan membimbing masyarakat melalui ilmu, pengalaman, dan keteladanan.

Dalam kultur pesantren, istilah kiai sering digunakan untuk menyebut ulama yang mengasuh pesantren dan menjadi rujukan masyarakat. Kedudukan tersebut tidak diperoleh secara otomatis, melainkan melalui proses panjang dalam menuntut ilmu, mengajar, berdakwah, dan memperoleh pengakuan sosial.

Sementara itu, sebutan gus memiliki makna berbeda. Dalam tradisi pesantren Jawa, gus merupakan panggilan kehormatan bagi putra seorang kiai. Sebutan tersebut lebih berkaitan dengan latar belakang keluarga pesantren dan bukan secara otomatis menunjukkan kapasitas keulamaan.

Karena itu, seorang gus belum tentu langsung memiliki kedudukan sebagai ulama. Status tersebut membutuhkan proses pendidikan, pengabdian, dan pengakuan masyarakat. Namun, banyak pula tokoh yang sejak kecil dikenal sebagai gus kemudian tumbuh menjadi ulama besar setelah melalui perjalanan keilmuan yang panjang.

Dalam sejarah NU, para pendiri dan tokoh awal organisasi memperoleh kewibawaan bukan semata karena garis keturunan, melainkan karena kapasitas ilmu dan kontribusi mereka. KH Hasyim Asy’ari dikenal karena keluasan ilmu dan perannya mendirikan NU. KH Wahab Chasbullah dikenal sebagai ulama yang memiliki visi organisasi kuat. KH Bisri Syansuri menjadi rujukan dalam bidang fikih.

Tradisi tersebut menunjukkan bahwa ukuran utama kepemimpinan NU bukan hanya latar belakang seseorang, tetapi sejauh mana ia memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, dan kemampuan mengabdi kepada umat.

Tanggapan Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla setelah pernyataan Cak Imin juga menegaskan bahwa sejak awal NU memang dipimpin oleh para ulama. Hal tersebut menunjukkan bahwa identitas NU sebagai organisasi ulama merupakan prinsip yang telah melekat sejak awal berdirinya.

Pada akhirnya, pesan utama dari pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai pengingat agar NU tetap menjaga fondasi kepemimpinannya berdasarkan ilmu, akhlak, dan pengabdian. Siapa pun yang kelak memimpin NU, baik berasal dari keluarga pesantren maupun latar belakang lainnya, ukuran utamanya tetap pada kemampuan menjaga nilai dan tradisi yang diwariskan para pendiri organisasi. (Red)