Kosmak Soroti Dugaan Jaringan Perusahaan dan Aliran Dana Rp1,5 Triliun, Publik Dorong Penelusuran Transparan

Beritabanten.com — Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (Kosmak) menyoroti dugaan penggunaan sejumlah perusahaan yang diduga berkaitan dengan penyembunyian kepemilikan aset dan aliran dana dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Laporan tersebut disebut telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Maret 2025.

Dalam laporan itu, Kosmak meminta agar dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang, serta peran pihak-pihak yang diduga menjadi perantara atau gatekeeper dapat ditelusuri lebih lanjut. Publik kini menunggu langkah penegak hukum untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar hukum yang cukup atau tidak.

Kosmak menyebut sejumlah nama, yakni Don Ritto, Nurman Herin, Jeffri Ardiatma, dan Rangga Cipta, yang diduga memiliki peran dalam struktur beberapa perusahaan yang menjadi perhatian. Namun, penyebutan nama dalam laporan masyarakat tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum, sehingga seluruh dugaan tetap harus melalui proses pemeriksaan dan pembuktian.

Sejumlah perusahaan yang disorot disebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari perdagangan batu bara, energi, minyak sawit, restoran, hingga jasa penukaran valuta asing. Keragaman bidang usaha tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri untuk melihat apakah seluruh transaksi memiliki dasar bisnis yang wajar.

Dalam perkara pencucian uang, perusahaan dapat menjadi sarana transaksi yang sah maupun berpotensi disalahgunakan. Karena itu, penyidik perlu menelusuri aliran dana, sumber modal, pihak yang mengendalikan transaksi, serta siapa yang menjadi pemilik manfaat sebenarnya (beneficial owner).

Salah satu perusahaan yang disorot adalah PT Hutama Indo Tara. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat perubahan struktur kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Namun, data korporasi tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui dokumen resmi dan keterangan para pihak terkait.

Masuknya seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat publik ke dalam struktur perusahaan tidak secara otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. Akan tetapi, hubungan tersebut dapat menjadi hal yang perlu diperiksa apabila perusahaan diduga berkaitan dengan transaksi bernilai besar atau pengelolaan aset tertentu.

Kosmak juga menyoroti PT Blok Bulungan Bara Utama yang disebut terkait dengan dugaan transaksi sekitar Rp19 miliar yang dicatat sebagai pinjaman. Sebuah transaksi pinjaman pada dasarnya merupakan kegiatan bisnis yang sah, tetapi tetap perlu diperiksa apabila terdapat kejanggalan mengenai sumber dana, tujuan penggunaan, kemampuan pengembalian, atau hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada dugaan transaksi akuisisi PT Tribhakti Inspektama oleh PT Parwita Permata Mulia dengan nilai yang disebut mencapai Rp1,5 triliun. Nilai transaksi tersebut perlu diuji melalui dokumen pembiayaan, laporan keuangan, sumber modal, serta mekanisme pembayaran.

Perbedaan antara profil kekayaan seseorang dengan nilai transaksi perusahaan memang dapat menjadi indikator awal untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, hal tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai pelanggaran karena transaksi korporasi dapat menggunakan berbagai skema pembiayaan, seperti pinjaman, investor, maupun mekanisme bisnis lainnya.

Dalam isu pencucian uang, istilah gatekeeper dan nominee juga menjadi perhatian. Gatekeeper merupakan pihak yang dapat membantu membentuk atau mengelola struktur perusahaan, sedangkan nominee adalah pihak yang secara formal tercatat tetapi diduga bertindak untuk kepentingan pihak lain.

Meski demikian, seseorang tidak dapat langsung dianggap sebagai pelaku hanya karena tercatat sebagai direktur, komisaris, pemegang saham, atau pihak yang membantu administrasi perusahaan. Pembuktian tetap membutuhkan bukti mengenai pengendalian aset, aliran dana, dan adanya kesengajaan menyamarkan kepemilikan sebenarnya.

Untuk mengungkap dugaan tersebut, pendekatan follow the money dan follow the asset menjadi penting. Penelusuran harus mencakup rekening perusahaan, sumber modal, dokumen transaksi, laporan pajak, perjanjian bisnis, hingga pihak yang menerima manfaat ekonomi akhir.

Besarnya nilai transaksi yang disebut, mulai dari dugaan peredaran usaha Rp122 miliar, dugaan aliran dana Rp19 miliar, hingga akuisisi senilai Rp1,5 triliun, membuat isu ini perlu ditangani secara terbuka dan profesional.

Namun, laporan masyarakat tetap berbeda dengan putusan hukum. Dugaan belum dapat dianggap sebagai kesalahan sebelum terdapat bukti yang cukup melalui proses penyelidikan, penyidikan, persidangan, dan putusan pengadilan.

Transparansi menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan kepastian. Jika transaksi tersebut memiliki dasar bisnis yang sah, para pihak dapat memberikan penjelasan mengenai sumber dana dan struktur pembiayaan. Sebaliknya, apabila ditemukan penyalahgunaan perusahaan, transaksi fiktif, atau penyamaran aset, aparat penegak hukum harus mengambil tindakan sesuai aturan.

Pada akhirnya, fokus utama dalam perkara dugaan pencucian uang bukan hanya siapa yang tercatat dalam dokumen perusahaan, melainkan siapa yang menyediakan dana, siapa yang mengendalikan keputusan, dan siapa yang memperoleh manfaat akhir dari transaksi tersebut. (Red)