Lagi-Lagi Desil DTSEN Dipersoalkan, BPS Harus Bertanggung Jawab

Beritabanten.com – Persoalan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali menjadi perhatian. Data yang seharusnya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan justru dipersoalkan ketika masyarakat merasa posisi desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena pembagian desil 1 hingga 10 mulai digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan subsidi, termasuk BBM bersubsidi.

Keluhan masyarakat mengenai posisi desil 6 sampai 10 tidak boleh dianggap sebagai persoalan sederhana. Ada warga yang merasa kondisi ekonominya tidak mencerminkan posisi desil yang tercatat. Mereka memiliki penghasilan terbatas, tanggungan keluarga, serta kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat, tetapi dalam sistem justru masuk kelompok yang dianggap relatif lebih mampu.

Secara metodologis, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil bukan ukuran langsung mengenai gaji atau pendapatan seseorang. Desil merupakan peringkat relatif kesejahteraan yang dihitung berdasarkan sejumlah karakteristik sosial ekonomi.

Artinya, seseorang tidak otomatis masuk desil tertentu hanya karena besar kecilnya penghasilan. Kondisi rumah, aset, pendidikan, pekerjaan, komposisi keluarga, serta sejumlah indikator lainnya ikut diperhitungkan.

Penjelasan tersebut penting. Namun, penjelasan mengenai metode tidak boleh sekaligus menjadi alasan untuk menutup ruang kritik.

Justru karena desil dibentuk melalui berbagai indikator dan kemudian digunakan sebagai dasar kebijakan publik, BPS harus semakin siap mempertanggungjawabkan kualitas data yang dihasilkan.

Masyarakat tidak seharusnya dipaksa menerima angka hanya karena angka tersebut berasal dari metode statistik.

Statistik memang memiliki metode. Tetapi statistik juga memiliki kemungkinan kesalahan. Data dapat tidak mutakhir, kondisi keluarga dapat berubah, informasi administratif dapat berbeda dengan kondisi lapangan, dan kondisi ekonomi seseorang bisa berubah lebih cepat dibandingkan pembaruan sebuah basis data.

Masalah menjadi lebih serius ketika angka desil tidak hanya digunakan untuk membaca kondisi masyarakat, tetapi juga mulai menentukan siapa yang memperoleh manfaat kebijakan dan siapa yang tidak.

Ketika posisi desil digunakan dalam kebijakan subsidi BBM, misalnya, kesalahan klasifikasi dapat berubah menjadi beban ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Di sinilah prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan data publik harus diterapkan.

BPS tidak cukup hanya menjelaskan bagaimana desil dihitung. BPS juga harus mampu menjelaskan bagaimana kualitas data dijaga, bagaimana data diverifikasi, seberapa sering diperbarui, bagaimana kesalahan ditemukan, serta seberapa cepat kesalahan tersebut dapat diperbaiki.

Sebab bagi pemerintah, kesalahan satu angka mungkin terlihat kecil. Tetapi bagi keluarga yang kemudian kehilangan akses terhadap subsidi atau bantuan, dampaknya bisa sangat besar.

Selisih beberapa ratus ribu rupiah dalam pengeluaran bulanan dapat berarti biaya sekolah anak, kebutuhan pangan, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Karena itu, mekanisme koreksi menjadi sangat penting.

Ketika seorang warga menyatakan bahwa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, negara harus menyediakan jalan yang mudah, jelas, dan cepat untuk melakukan verifikasi.

Jangan sampai masyarakat harus berhadapan dengan sistem yang rumit hanya untuk membuktikan bahwa kondisi kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang tercatat dalam database pemerintah.

Hal lain yang juga perlu dipahami, desil bukan identitas sosial seseorang dan bukan ukuran mutlak mengenai kaya atau miskin.

Dua keluarga yang berada dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, tanggungan, dan kondisi kehidupan yang sama. Desil merupakan alat klasifikasi untuk kebutuhan kebijakan, bukan label yang menggambarkan seluruh kehidupan sebuah keluarga.

Karena itu, pemerintah harus berhati-hati ketika menggunakan desil sebagai dasar menentukan hak masyarakat.

Data seharusnya membantu negara melihat kondisi warga secara lebih akurat, bukan justru membuat kondisi nyata masyarakat kalah oleh angka di dalam sistem.

BPS memiliki posisi penting dalam persoalan ini karena kualitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.

Jika datanya akurat, kebijakan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Sebaliknya, jika datanya keliru, kebijakan yang dibangun di atasnya juga berisiko salah sasaran.

Maka persoalannya bukan apakah metode desil diperlukan atau tidak. Negara memang membutuhkan klasifikasi sosial ekonomi untuk menyusun kebijakan.

Persoalannya adalah seberapa akurat klasifikasi tersebut ketika berhadapan dengan kehidupan nyata masyarakat.

BPS karena itu perlu membuka ruang evaluasi. Jika ada warga yang merasa posisi desilnya tidak sesuai, jangan hanya dijawab dengan penjelasan metodologi.

Periksa datanya. Cocokkan dengan kondisi lapangan. Jelaskan sumber perbedaannya. Dan jika memang terdapat kesalahan, perbaiki.

Sebab data pemerintah bukan dibuat untuk membenarkan pemerintah. Data dibuat untuk menggambarkan kenyataan masyarakat.

Ketika data tidak sesuai dengan kenyataan, yang harus dikoreksi bukan kehidupan warga agar cocok dengan angka. Datanya yang harus diperiksa kembali.

Pada akhirnya, desil mungkin hanya berupa angka 1 sampai 10 di dalam sistem. Namun bagi masyarakat, angka tersebut dapat menentukan apakah mereka mendapatkan subsidi, bantuan, atau justru harus membayar lebih mahal.

Karena itu, ketika semakin banyak warga mempertanyakan posisi desil mereka, pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya mengapa seseorang masuk desil 6, 7, 8, 9, atau 10.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: seberapa akurat data tersebut, bagaimana cara membuktikannya, dan siapa yang bertanggung jawab jika ternyata data itu salah? (Red)