Dua Program Besar, Satu Tantangan: Mengapa Kepercayaan Publik Menjadi Kunci MBG dan KDMP?

Beritabanten.com — Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026 memperlihatkan satu fenomena menarik dalam lanskap kebijakan pemerintah. Dua program dengan karakter berbeda, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sama-sama menghadapi tantangan pada aspek persepsi masyarakat.

MBG yang dirancang sebagai program pemenuhan gizi masyarakat mendapat sorotan dari sisi kepuasan pelaksanaan. Dari responden yang mengetahui program tersebut, sebanyak 61,6 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali. Sementara 33,8 persen menyatakan puas terhadap pelaksanaannya.

Di sisi lain, KDMP sebagai program penguatan ekonomi berbasis desa juga menghadapi tantangan kepercayaan. Sebanyak 61,1 persen responden yang mengetahui program tersebut menyatakan kurang yakin atau tidak yakin program itu akan berkembang. Hanya sekitar seperempat responden yang menyatakan optimistis terhadap keberlanjutan program tersebut.

Dua angka tersebut menarik karena muncul pada program yang berbeda, tetapi menghasilkan pola persepsi publik yang hampir sama. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apakah masyarakat tidak puas terhadap MBG dan ragu terhadap KDMP, melainkan apa yang berada di balik pola penilaian tersebut.

Dalam kajian kebijakan publik, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh gagasan dan tujuan yang dibawa, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program tersebut. Sebuah kebijakan dapat memiliki tujuan yang baik, namun tetap menghadapi tantangan apabila publik meragukan proses implementasinya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat sering kali menilai kebijakan bukan hanya dari isi program, tetapi dari rekam jejak pelaksanaannya. Pengalaman terhadap satu program dapat membentuk cara pandang terhadap program lain yang berasal dari institusi pemerintah yang sama.

Hal tersebut dapat dijelaskan melalui teori Political Trust yang menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan dukungan terhadap berbagai kebijakan. Ketika masyarakat menilai pelaksanaan suatu program belum berjalan optimal, persepsi tersebut dapat memengaruhi penilaian terhadap kebijakan pemerintah lainnya.

Dalam konteks MBG dan KDMP, kemiripan angka negatif dalam survei SMRC dapat menjadi indikasi bahwa persoalan utamanya bukan hanya terletak pada masing-masing program, tetapi juga pada persepsi yang lebih luas mengenai kapasitas pemerintah dalam mengelola kebijakan.

Namun, kesamaan angka tidak otomatis membuktikan adanya hubungan sebab-akibat. Dalam ilmu statistik, dua variabel baru dapat dikatakan memiliki korelasi apabila terdapat hubungan yang dapat diuji berdasarkan data individu. Artinya, perlu diketahui apakah responden yang merasa tidak puas terhadap MBG juga merupakan kelompok yang sama dengan mereka yang meragukan perkembangan KDMP.

Tanpa analisis data tingkat individu, kesimpulan yang dapat dibuat hanya sebatas adanya kemiripan pola opini publik. Dua kurva tersebut menunjukkan kecenderungan yang sama, tetapi belum dapat membuktikan bahwa satu sikap menyebabkan munculnya sikap lainnya.

Meski demikian, pola tersebut tetap memiliki nilai analitis. Dalam penelitian sosial, kemunculan pola yang konsisten sering menjadi petunjuk awal untuk menemukan faktor yang lebih dalam, seperti tingkat kepercayaan masyarakat, persepsi terhadap kinerja pemerintah, atau harapan publik terhadap efektivitas kebijakan.

Karena itu, tantangan pemerintah ke depan bukan hanya memastikan program berjalan secara administratif, tetapi juga membangun keyakinan masyarakat bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mampu memberikan hasil. Program besar membutuhkan legitimasi publik, dan legitimasi tersebut tumbuh dari pengalaman nyata masyarakat.

MBG dan KDMP pada akhirnya tidak hanya diuji oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membuktikan bahwa program tersebut bekerja. Di era keterbukaan informasi, kepercayaan publik menjadi modal utama yang menentukan apakah sebuah kebijakan mampu bertahan dan mendapatkan dukungan masyarakat. (Red)