Mengapa Kepuasan terhadap Prabowo Menurun? Ini Penjelasan Sejumlah Teori Politik

Beritabanren.com – Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026 tidak hanya menjadi catatan angka statistik. Dalam perspektif ilmu politik, perubahan opini publik seperti ini dapat dibaca melalui berbagai teori yang menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk penilaian terhadap kinerja pemerintah.

Survei SMRC menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen, sementara tingkat ketidakpuasan meningkat hingga 46,9 persen. Dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya, perubahan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dalam cara publik mengevaluasi kinerja pemerintahan.

Salah satu teori yang relevan untuk membaca fenomena tersebut adalah Expectation Gap Theory atau teori kesenjangan harapan. Teori ini menjelaskan bahwa kepuasan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hasil kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh jarak antara harapan publik dan kenyataan yang mereka rasakan. Semakin tinggi ekspektasi yang terbentuk sejak awal pemerintahan, semakin besar pula kemungkinan munculnya kekecewaan apabila hasil yang dirasakan belum sesuai dengan harapan.

Perspektif lain datang dari Relative Deprivation Theory yang dikembangkan Ted Robert Gurr. Teori ini menjelaskan bahwa ketidakpuasan dapat muncul ketika masyarakat merasa memperoleh hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan apa yang mereka anggap layak diterima. Dalam kondisi tersebut, persepsi masyarakat sering kali menjadi faktor penting dalam menentukan penilaian politik, bahkan ketika sejumlah indikator objektif menunjukkan kondisi yang berbeda.

Penurunan kepuasan publik juga dapat dianalisis melalui Performance Legitimacy Theory. Teori ini menjelaskan bahwa legitimasi pemerintah tidak hanya dibangun melalui proses pemilu, tetapi juga melalui kemampuan menghadirkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Ketika pemerintah dinilai mampu menjawab persoalan publik, dukungan cenderung menguat. Sebaliknya, ketika efektivitas pemerintahan mulai dipertanyakan, tingkat kepercayaan publik dapat ikut berubah.

Dari perspektif perilaku pemilih, Issue Ownership Theory yang diperkenalkan John Petrocik menjelaskan bahwa masyarakat sering menghubungkan seorang pemimpin dengan isu-isu tertentu yang dianggap menjadi kekuatan utamanya. Apabila publik menilai kemampuan tersebut mulai melemah, maka persepsi terhadap kepemimpinan juga dapat mengalami perubahan.

Sementara itu, Cognitive Dissonance Theory dari Leon Festinger menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengubah sikap ketika pengalaman yang mereka alami tidak lagi sejalan dengan keyakinan atau harapan sebelumnya. Sebagian pendukung pemerintah mungkin tetap mempertahankan dukungan, sementara sebagian lainnya dapat melakukan evaluasi ulang terhadap kinerja pemerintah berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan.

Dari sisi komunikasi politik, Framing Theory menjelaskan bahwa persepsi publik tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh cara isu tersebut disampaikan dan dibahas di ruang publik. Narasi mengenai ekonomi, kebijakan pemerintah, maupun berbagai persoalan nasional dapat memengaruhi bagaimana masyarakat menilai keseluruhan kinerja pemerintahan.

Teori lain yang juga berkaitan adalah Policy Feedback Theory, yang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dapat membentuk persepsi politik masyarakat. Kebijakan yang dianggap memberikan manfaat nyata cenderung memperkuat dukungan, sedangkan kebijakan yang belum dirasakan manfaatnya atau dianggap kurang efektif dapat memengaruhi penilaian publik terhadap pemerintah secara lebih luas.

Dalam kajian perilaku masyarakat, Prospect Theory yang dikembangkan Daniel Kahneman dan Amos Tversky juga memberikan penjelasan bahwa manusia cenderung lebih sensitif terhadap kerugian dibandingkan keuntungan. Dalam konteks politik, kebijakan atau kondisi yang dianggap merugikan sering kali memberikan pengaruh lebih besar terhadap persepsi publik dibandingkan sejumlah capaian positif yang telah dilakukan pemerintah.

Selain itu, konsep Political Trust menempatkan kepercayaan publik sebagai salah satu fondasi utama hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Tingkat kepercayaan yang kuat dapat membantu pemerintah memperoleh dukungan terhadap berbagai kebijakan, sementara penurunan kepercayaan dapat menjadi tantangan dalam menjalankan program-program strategis.

Secara keseluruhan, berbagai teori tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat kepuasan publik merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi banyak faktor. Hasil survei SMRC Juli 2026 tidak hanya menunjukkan perubahan angka kepuasan, tetapi juga menggambarkan dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Apakah penurunan kepuasan ini hanya bersifat sementara atau menjadi bagian dari tren yang lebih panjang, akan terlihat dari perkembangan survei berikutnya serta bagaimana pemerintah merespons perubahan persepsi publik tersebut. (Red)