Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo Menanggapi Massa Aksi Forum Mahasiswa Cilegon

Beritabanten.com – Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, bertemu langsung dengan massa aksi yang terdiri dari Forum Mahasiswa Cilegon (FMC) di depan Gedung Pemerintah Kota Cilegon pada Senin (24/2). Dalam kesempatan itu, Fajar memberikan klarifikasi terkait berbagai tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa, mulai dari masalah kepemimpinan sebelumnya hingga berbagai permintaan lainnya.

Fajar membuka pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang hadir dan menyampaikan apresiasinya terhadap peran mereka sebagai pilar demokrasi di Kota Cilegon. “Terimakasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir. Kalian sangat berperan karena kalian adalah pejuang demokrasi. Saya ingin menegaskan bahwa sekarang tidak ada lagi Robinsar – Fajar, yang ada hanya Pemerintah Kota Cilegon,” tegas Fajar.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah mengenai honor dan utang yang belum dibayar oleh Pemkot Cilegon. Fajar menjelaskan bahwa pembayaran honor untuk bulan Januari dan Februari akan dilakukan paling lambat pada Maret. “Untuk yang tahun lalu, kami sedang memprosesnya. Karena saya baru dua hari menjabat, mohon pengertiannya,” ujar Fajar.

Mahasiswa juga menyampaikan kekhawatiran terkait politisasi atas nama masyarakat Cilegon. Fajar menegaskan komitmennya untuk selalu mengutamakan kepentingan warga. “Kami di sini ingin memberikan manfaat. Cilegon memiliki potensi besar, dan kami akan memastikan hak-hak masyarakat terwujud,” lanjut Fajar.

Sebagai politisi muda dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fajar juga memastikan bahwa mahasiswa akan dilibatkan dalam proses kepemimpinannya. “Saya tetap komitmen dengan janji saya saat kampanye, yaitu mengadakan Merdeka Bicara setiap bulan. Forum seperti ini akan menjadi sarana bagi kalian untuk menyampaikan aspirasi,” tambahnya.

Selain itu, Fajar juga menjawab tuntutan mahasiswa terkait keterbukaan informasi publik dan komitmennya untuk menghindari praktik KKN. “Terkait janji kampanye, itu bukan hanya soal 100 hari kerja, tetapi juga ada RPJMN dan RPJMD yang harus dijalankan,” jelasnya.

Dialog yang berlangsung terbuka dan konstruktif ini menjadi langkah penting bagi Pemerintah Kota Cilegon untuk mempererat hubungan dengan masyarakat dan mahasiswa serta memastikan komitmen mereka dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Nbl)