Ratusan Massa Gelar Aksi Unjuk Rasa di Cilegon Tuntut Pembayaran Gaji Honorer Tertunda

Beritabanten.com – Ratusan massa yang terdiri dari guru honorer, tenaga pendidik madrasah, pengajar PAUD, kader posyandu, linmas, serta elemen masyarakat lainnya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Cilegon, Jalan Jenderal Sudirman, pada Rabu (22/1/2025).

Mereka mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk segera menyelesaikan pembayaran honor yang tertunda selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober, November, dan Desember 2024.

Koordinator aksi, Martin Al-Kosim, menyatakan bahwa tuntutan utama massa adalah agar Pemkot Cilegon segera mencairkan honor yang belum dibayarkan. “Kami juga mendesak kepada institusi Polri, Kejaksaan, BPKP RI, BPK, dan KPK untuk mengaudit defisit anggaran Pemkot Cilegon 2024,” ujar Martin dalam orasinya.

Massa menilai bahwa Pemkot Cilegon gagal dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dianggap belum bekerja maksimal dalam mengatasi masalah defisit anggaran. Mereka juga menyayangkan adanya Surat Edaran Pj Wali Kota Cilegon pada 24 Oktober 2024 yang memerintahkan efisiensi anggaran belanja daerah.

Menurut pendemo, Surat Edaran tersebut telah disalahgunakan oleh oknum tertentu dan diduga mengarah pada pergeseran anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembayaran gaji honorer.

“Kami melakukan aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemangku kebijakan yang diduga dengan sengaja memerintahkan para dinas untuk tetap melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa/konstruksi dengan nilai yang sangat besar, meskipun pembayaran gaji ribuan guru honorer, tenaga pengajar PAUD, kader posyandu, dan linmas belum dipenuhi,” ungkap pendemo dengan nada tegas.

Massa berharap agar Pemkot Cilegon segera menuntaskan kewajibannya dan memprioritaskan pembayaran gaji honorer yang sudah tertunda. Mereka juga menyerukan agar para pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran daerah bertanggung jawab atas persoalan ini.

Aksi unjuk rasa ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. (Nbl)