Prabowo Bicara Kloning Sapi, Seberapa Relevan untuk Swasembada Daging?

Beritabanten.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan gagasan pemanfaatan teknologi kloning sapi sebagai salah satu upaya mengejar swasembada daging. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-81 RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.

Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Namun, Presiden juga mengakui Indonesia masih belum mencapai swasembada daging dan menargetkan kondisi tersebut dapat diwujudkan dalam lima hingga enam tahun mendatang.

Dalam konteks itulah Prabowo menyebut teknologi kloning sapi sebagai salah satu kemungkinan untuk mempercepat pencapaian target tersebut.

Gagasan itu tentu menarik karena teknologi reproduksi ternak terus berkembang. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa relevan kloning sapi dengan persoalan utama peternakan Indonesia?

Swasembada daging bukan sekadar persoalan memperbanyak jumlah sapi. Indonesia menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks, mulai dari ketersediaan pakan, kualitas bibit, kesehatan hewan, lahan peternakan, produktivitas peternak, biaya produksi, distribusi, rantai pasok, hingga ketergantungan terhadap impor.

Di sinilah konsep technological solutionism menjadi relevan. Konsep tersebut menggambarkan kecenderungan melihat teknologi sebagai jawaban utama terhadap persoalan yang sebenarnya bersifat struktural dan kompleks.

Kloning mungkin dapat menjadi salah satu instrumen untuk menghasilkan atau memperbanyak ternak dengan karakteristik tertentu. Namun, teknologi tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan pakan, biaya pemeliharaan, akses peternak terhadap modal, distribusi ternak, maupun tata niaga daging.

Karena itu, jika kloning benar-benar akan dijadikan bagian dari strategi nasional, pemerintah perlu menjelaskan peta jalannya secara terbuka.

Berapa banyak sapi yang akan dikloning? Berapa biaya yang diperlukan? Bagaimana tingkat keberhasilannya? Lembaga mana yang akan bertanggung jawab? Bagaimana regulasi dan aspek kesejahteraan hewan diterapkan? Dan yang paling penting, seberapa besar kontribusi program tersebut terhadap kebutuhan daging nasional?

Pertanyaan tersebut penting karena target yang disampaikan Presiden cukup ambisius, yakni swasembada daging dalam lima sampai enam tahun. Semakin besar target pemerintah, semakin besar pula kebutuhan akan data, perencanaan, dan indikator keberhasilan yang terukur.

Kritik terhadap gagasan kloning sapi juga tidak berarti teknologi tersebut harus ditolak. Justru sebaliknya, riset dan inovasi peternakan perlu terus dikembangkan.

Namun, teknologi sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem kebijakan, bukan sebagai pengganti pembenahan persoalan mendasar.

Indonesia membutuhkan peternak yang produktif, bibit berkualitas, pakan yang terjangkau, layanan kesehatan hewan yang baik, pembiayaan yang memadai, distribusi yang efisien, serta kebijakan perdagangan yang mampu memperkuat industri peternakan dalam negeri.

Dengan demikian, persoalan sebenarnya bukan sekadar apakah Indonesia mampu melakukan kloning sapi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kloning merupakan pilihan yang paling efektif, efisien, dan realistis untuk mencapai swasembada daging dalam waktu lima sampai enam tahun?

Gagasan Presiden boleh terdengar futuristik. Tetapi dalam kebijakan publik, gagasan yang baik harus melewati ujian data, biaya, manfaat, risiko, dan implementasi.

Sebab, rakyat pada akhirnya tidak hanya membutuhkan teknologi yang canggih, tetapi juga daging yang terjangkau, peternak yang sejahtera, dan kebijakan pangan yang benar-benar bekerja di lapangan. (Red)