URI Jadi Sorotan, Pemerintah Diminta Buka Rencana Besar Kampus Baru

Beritabanten.com – Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang langsung diikuti pelantikan gubernur dan wakil gubernurnya oleh Presiden pada Rabu (22/7/2026) memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah publik.

Bukan soal penolakan terhadap kehadiran perguruan tinggi baru. Namun, masyarakat mempertanyakan sejumlah hal mendasar yang hingga kini belum dijelaskan secara menyeluruh, mulai dari dasar hukum pembentukan, konsep akademik, kebutuhan anggaran, hingga urgensi pendiriannya dibanding penguatan perguruan tinggi negeri yang sudah ada.

Kehadiran URI dinilai perlu disertai penjelasan yang terbuka sejak awal. Sebab, lembaga pendidikan tinggi bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan institusi strategis yang membutuhkan perencanaan matang, kajian akademik, serta tata kelola yang jelas.

Sorotan juga datang dari Komisi X DPR RI. Lembaga legislatif yang membidangi pendidikan itu mengaku belum pernah membahas pembentukan URI dalam rapat maupun agenda resmi. DPR pun meminta pemerintah memberikan penjelasan secara lengkap terkait latar belakang dan tujuan pembentukan universitas tersebut.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto baru memberikan penjelasan mengenai URI pada Kamis (23/7/2026). Ia menegaskan bahwa URI tidak akan menjadi lembaga yang membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa konsep URI masih dalam tahap pengenalan kepada publik. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kajian dan persiapan kebijakan tersebut telah dilakukan sebelum peluncurannya.

Kebijakan Besar Butuh Perencanaan Matang

Pengelolaan negara tidak bisa dilakukan dengan pola kebijakan yang terkesan muncul secara tiba-tiba, sementara penjelasan detail baru diberikan setelah mendapat perhatian publik.

Setiap program strategis seharusnya melalui proses kajian yang matang, pembahasan dengan lembaga terkait, perhitungan anggaran yang jelas, serta komunikasi publik yang transparan.

Pertanyaan mengenai sumber pembiayaan URI juga menjadi perhatian. Publik berhak mengetahui apakah pendanaan akan berasal dari APBN, realokasi anggaran, atau skema pembiayaan lainnya.

Di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap gagasan baru, melainkan bagian dari tuntutan terhadap akuntabilitas pemerintah.

Membangun negara tidak cukup hanya dengan menghadirkan program baru. Yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, tujuan yang jelas, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Gagasan besar memang diperlukan untuk kemajuan bangsa. Namun, visi pembangunan harus berjalan seiring dengan perencanaan, transparansi, dan disiplin dalam pengelolaan anggaran.

Sebab, kebijakan yang lahir tanpa komunikasi dan persiapan yang memadai berisiko menimbulkan kebingungan publik serta menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. (Red)