Sufmi Dasco Ahmad: Jejak PII, Operator Kekuasaan dan Bursa Politik 2029

Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang menarik dibaca melalui perspektif tersebut. Jauh sebelum menjadi Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco tercatat pernah menjadi pengurus Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak 1983. Pengalaman itu menjadi salah satu fase awal sebelum perjalanan panjangnya memasuki dunia profesional dan politik.

PII sendiri mempunyai tradisi kaderisasi yang menekankan pembentukan Muslim, cendekia dan pemimpin. Karena itu, pengalaman tersebut menarik ditelusuri sebagai salah satu kemungkinan yang ikut membentuk cara Dasco menghadapi organisasi, mengambil keputusan dan membangun jaringan politik.

Tulisan ini tidak bermaksud menyimpulkan bahwa setiap keputusan politik Dasco merupakan konsekuensi langsung dari kaderisasi PII. Jarak waktunya terlalu panjang dan pengalaman yang membentuk seorang politisi tentu jauh lebih kompleks. PII lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu lapisan awal dalam perjalanan pembentukan pengalaman kepemimpinannya.

Dari PII ke Arena Kekuasaan

Dalam perjalanan politik Dasco terdapat satu garis yang menarik: kaderisasi, organisasi, profesi, partai politik, kemudian parlemen. Setiap tahap memberikan pengalaman yang berbeda dan secara perlahan membentuk modal politik yang dimilikinya sekarang.

Profil Fraksi Gerindra mencatat Dasco sebagai pengurus PII sejak 1983. Setelah itu, ia memiliki pengalaman sebagai pengusaha dan advokat sebelum masuk ke lingkungan Partai Gerindra sejak partai tersebut berdiri pada 2008. Ia kemudian menjadi anggota DPR dan sejak 2019 menduduki posisi pimpinan DPR.

Saat ini Dasco juga tercatat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Dengan posisi tersebut, ia berada pada persimpangan antara kepentingan partai, fungsi parlemen dan komunikasi politik dengan pemerintahan.

Perjalanan itu menunjukkan bahwa modal politik Dasco tidak lahir dari satu sumber. PII merupakan salah satu fase awal, dunia profesi memberikan pengalaman lain, Gerindra menjadi kendaraan politik, sedangkan DPR menjadi arena institusional untuk menjalankan dan menguji kemampuan politiknya.

Karena itu, istilah “DNA PII” dalam tulisan ini lebih tepat dipahami sebagai metafora. Ia digunakan untuk melihat kemungkinan kesinambungan pengalaman kaderisasi dan kebiasaan organisasi, bukan sebagai klaim bahwa PII secara langsung menentukan pilihan politik Dasco hari ini.

Cara Mengambil Keputusan

Politik pada dasarnya adalah seni mengambil keputusan dalam kondisi informasi yang tidak pernah sempurna. Seorang politisi harus menentukan pilihan ketika informasi terbatas, waktu berjalan dan kepentingan banyak pihak tidak selalu sejalan.

Herbert A. Simon melalui konsep bounded rationality menjelaskan bahwa pengambil keputusan menghadapi keterbatasan informasi, waktu dan kemampuan untuk menghitung seluruh konsekuensi pilihan. Karena itu, keputusan sering dibuat dengan mencari alternatif yang dianggap cukup memadai.

Perspektif tersebut relevan ketika melihat bagaimana politik bekerja di parlemen. Seorang pimpinan partai sekaligus pimpinan DPR harus memperhitungkan sikap fraksi, kepentingan partai, pemerintah, kelompok masyarakat, konstituen, opini publik dan dinamika antaraktor.

Dalam situasi seperti itu, kemampuan mengelola proses sebelum sebuah keputusan resmi diambil menjadi penting. Politik tidak selalu bergerak langsung dari persoalan menuju keputusan, tetapi sering melalui percakapan, penjajakan dan pertukaran kepentingan.

Salah satu contoh terlihat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu pada September 2026. Dasco mengatakan pertemuan para ketua umum partai politik mengenai RUU Pemilu masih sebatas brainstorming atau pertukaran gagasan dan belum merupakan keputusan final.

Cara tersebut memperlihatkan bahwa keputusan politik sering kali membutuhkan tahapan. Ada ruang untuk mendengar, menguji gagasan, mencari titik temu dan melihat respons berbagai kelompok sebelum sebuah keputusan benar-benar diambil.

PII dan Tradisi Latihan Kepemimpinan

Di titik inilah pengalaman PII menjadi menarik. Tradisi kaderisasi PII secara historis menempatkan training dan kepemimpinan sebagai bagian penting dari pembentukan kader yang diharapkan memiliki kemampuan intelektual sekaligus kepemimpinan.

Pengalaman organisasi pada usia muda dapat memberikan kebiasaan tertentu. Seseorang belajar menghadapi perbedaan, berbicara atas nama kelompok, mengelola forum, menerima keputusan bersama dan mengambil tanggung jawab.

Namun hubungan tersebut tetap harus ditempatkan secara hati-hati. Tidak ada dasar yang cukup untuk mengatakan bahwa gaya negosiasi Dasco hari ini merupakan produk langsung training PII.

Dasco telah melewati pengalaman puluhan tahun setelah fase tersebut. Dunia advokasi, profesi hukum, politik kepartaian dan parlemen tentu ikut memberikan pengaruh terhadap cara ia bekerja.

Karena itu, PII lebih tepat dipandang sebagai salah satu fondasi awal. Lapisan pengalaman berikutnya terbentuk melalui perjalanan profesional dan politik yang panjang hingga akhirnya membawanya ke posisi elite di Gerindra dan DPR.

Negosiasi sebagai Modal Politik

Salah satu karakter yang menarik dari posisi Dasco adalah kemampuannya berada di sejumlah ruang komunikasi politik. Dalam politik multipartai, kemampuan berkomunikasi dengan berbagai aktor merupakan modal yang tidak kalah penting dari jabatan formal.

Seorang politisi tidak selalu berhadapan dengan lawan dan kawan yang permanen. Posisi politik dapat berubah mengikuti isu, agenda, kepentingan dan perkembangan situasi.

Robert D. Putnam melalui teori two-level games menawarkan perspektif yang relevan. Negosiasi politik berlangsung di lebih dari satu arena, sehingga seorang aktor harus mempertimbangkan pihak yang sedang diajak bernegosiasi sekaligus kepentingan kelompok atau institusi di belakangnya.

Perspektif tersebut dapat membantu membaca posisi Dasco ketika menjadi penghubung antara kepentingan partai, parlemen dan pemerintah. Ia berada dalam struktur Gerindra, tetapi pada saat yang sama menjalankan fungsi sebagai pimpinan DPR.

Pada Juni 2025, misalnya, Dasco mengaku diutus Prabowo untuk menyampaikan pesan kepada Megawati Soekarnoputri dan membawa kembali pesan dari Megawati kepada Prabowo.

Peristiwa tersebut memperlihatkan fungsi Dasco sebagai salah satu saluran komunikasi antarelite. Negosiasi dalam konteks ini tidak selalu berarti memenangkan pihak lain, tetapi menjaga agar komunikasi tetap terbuka ketika kepentingan belum menemukan titik temu.

Mengawal Kebijakan Prabowo

Posisi Dasco menjadi semakin strategis setelah Prabowo Subianto menjadi presiden. Sebagai Ketua Harian Gerindra, Dasco berada dalam struktur partai yang secara terbuka mendorong kader memperkuat konsolidasi dan mengawal program pemerintahan.

Dalam Rakorda Gerindra Sulawesi Selatan pada Agustus 2026, Dasco menyampaikan target partai untuk memenangkan Pemilu 2029 sekaligus mengantarkan Prabowo melanjutkan kepemimpinan nasional periode 2029–2034.

Pernyataan tersebut memperlihatkan fungsi politik yang berbeda dari sekadar menjalankan agenda pemerintahan. Dasco harus menjaga garis partai sekaligus menjalankan fungsi sebagai pimpinan lembaga legislatif.

Di sinilah posisi seorang elite politik menjadi kompleks. Ia harus mengelola hubungan antara kepentingan partisan dengan fungsi institusional, sekaligus memastikan komunikasi politik tetap berjalan.

Dalam konteks tersebut, Dasco dapat dilihat sebagai salah satu penghubung penting antara Gerindra, DPR dan pemerintahan Prabowo. Posisi semacam ini membuat aktivitas politiknya relevan untuk diamati dalam konteks perjalanan menuju 2029.

Politik sebagai Policy Entrepreneurship

Teori John Kingdon mengenai policy entrepreneur juga dapat digunakan untuk membaca posisi tersebut. Kingdon menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan dapat memperoleh momentum ketika persoalan, alternatif kebijakan dan momentum politik bertemu.

Aktor tertentu dapat memainkan peran dengan menghubungkan ketiga unsur tersebut. Dalam sistem politik dengan banyak partai dan kepentingan, kemampuan menghubungkan aktor menjadi salah satu modal penting.

Dasco memiliki posisi yang memungkinkan fungsi tersebut dijalankan. Ia berada di pimpinan DPR sekaligus struktur penting Gerindra, sehingga memiliki akses terhadap dua arena politik yang saling berkaitan.

Ketika muncul persoalan kebijakan, posisi seperti ini memungkinkan seorang aktor menjadi saluran komunikasi antara pemerintah dan parlemen. Pada saat yang sama, ia dapat menghubungkan struktur partai dengan proses politik di lembaga negara.

Kerangka tersebut tidak berarti setiap tindakan Dasco otomatis dapat disebut policy entrepreneurship. Konsep itu tetap harus diuji berdasarkan kasus dan bukti masing-masing.

Namun teori Kingdon membantu menjelaskan mengapa kemampuan menjadi penghubung dapat menjadi modal politik. Dalam politik modern, pengaruh tidak selalu hadir melalui jabatan tertinggi, tetapi juga melalui kemampuan menghubungkan berbagai pusat kepentingan.

Mengapa 2029 Menjadi Penting?

Pemilu 2029 menjadi horizon politik yang semakin sering disebut dalam aktivitas Gerindra. Namun, terdapat perbedaan antara mempersiapkan organisasi menghadapi Pemilu 2029 dan mempersiapkan seseorang menjadi calon presiden.

Pada Agustus 2026, Dasco menginstruksikan kader Gerindra memperkuat konsolidasi menuju 2029. Pada saat yang sama, target partai yang disampaikan adalah memenangkan Pemilu 2029 dan mengantarkan Prabowo melanjutkan kepemimpinan nasional.

Beberapa bulan sebelumnya, ketika ditanya mengenai Pilpres 2029, Dasco mengatakan waktunya masih lama dan mengajak semua pihak untuk bekerja terlebih dahulu. Pernyataan itu menunjukkan bahwa secara terbuka ia belum menempatkan dirinya sebagai kandidat Pilpres 2029.

Namun politik juga bergerak melalui akumulasi modal. Seorang figur tidak harus mendeklarasikan diri untuk mulai diperbincangkan dalam dinamika internal partai maupun elite politik.

Pengalaman, posisi, jaringan, rekam kerja dan kemampuan mengelola komunikasi dapat menjadi modal ketika konfigurasi politik mulai berubah. Dalam konteks tersebut, Dasco mempunyai sejumlah modal yang relevan untuk diamati menuju 2029.

Ia mempunyai pengalaman panjang di Gerindra, menduduki posisi Ketua Harian dan memiliki pengalaman sebagai pimpinan DPR. Ia juga mempunyai jaringan antarelite serta pengalaman mengelola komunikasi lintas kepentingan.

Modal tersebut tidak otomatis menjadikannya kandidat presiden. Namun modal itu membuat posisi Dasco menarik untuk diperhatikan ketika pembicaraan mengenai regenerasi kepemimpinan politik nasional mulai menguat.

Dari Operator Kekuasaan ke Bursa 2029

Di sinilah kemungkinan politik Dasco menjadi menarik. Selama ini, ia lebih sering tampil sebagai pengelola politik ketimbang figur yang secara terbuka memproyeksikan diri sebagai calon presiden.

Ia berada di belakang proses, mengatur komunikasi, menjembatani kepentingan, mengawal agenda partai dan menjalankan fungsi koordinatif di parlemen.

Dalam sejumlah kesempatan, ia juga tampil sebagai pembawa pesan antarelite. Kemampuan semacam itu merupakan modal politik yang berbeda dengan popularitas atau elektabilitas.

Namun menuju 2029, pertanyaannya dapat berkembang. Apakah seorang operator politik dapat bertransformasi menjadi figur nasional?

Perubahan tersebut tentu membutuhkan lebih dari sekadar posisi di internal partai. Diperlukan rekam jejak kebijakan yang terlihat publik, kemampuan membangun komunikasi nasional dan dukungan politik yang cukup.

Dengan demikian, periode 2026–2029 dapat menjadi fase penting untuk mengamati bagaimana modal politik Dasco berkembang. Apakah tetap berada pada level operator kekuasaan atau bergerak menjadi modal untuk masuk lebih jauh dalam pembicaraan kepemimpinan nasional.

Dari Kader Gerakan ke Pengelola Kekuasaan

Pada akhirnya, menariknya perjalanan Dasco bukan semata karena ia pernah menjadi bagian dari PII. Yang lebih menarik adalah transformasi modal organisasi menjadi modal politik.

PII memberikan salah satu pengalaman awal dalam organisasi dan kaderisasi. Dunia hukum memberikan pengalaman profesional. Gerindra menyediakan arena politik. DPR kemudian menjadi ruang institusional untuk mengelola kepentingan negara dan partai.

Jika ingin mencari “DNA PII” dalam perjalanan tersebut, pencariannya mungkin bukan pada ada atau tidaknya agenda PII dalam kebijakan Dasco.

Ia lebih mungkin dicari pada cara persoalan dibaca, keputusan dipersiapkan, jaringan dibangun, perbedaan dikelola dan kompromi politik dicari.

Dalam teori Simon, keputusan lahir di tengah keterbatasan rasionalitas. Dalam perspektif Putnam, negosiasi terjadi dalam lebih dari satu arena. Kingdon menunjukkan pentingnya aktor yang mampu menghubungkan masalah, kebijakan dan momentum.

Sementara Pierre Bourdieu membantu melihat bagaimana jaringan, reputasi dan posisi organisasi dapat dikonversikan menjadi modal politik.

Dari perspektif tersebut, perjalanan Dasco menjadi lebih dari sekadar cerita seorang politisi yang pernah aktif di organisasi Islam.

Ini adalah cerita tentang bagaimana pengalaman kaderisasi dapat bertemu dengan dunia profesional, partai politik dan institusi negara. Pada ujungnya, semua pengalaman tersebut menjadi bagian dari modal yang dimiliki seorang aktor ketika memasuki arena kekuasaan nasional.

Dan di ujung perjalanan itu ada satu horizon yang semakin dekat: 2029.

Apakah Dasco akan tetap menjadi operator penting di balik layar, atau namanya berkembang menjadi bagian dari percakapan mengenai kandidat kepemimpinan nasional? Belum ada keputusan resmi mengenai hal tersebut.

Namun, perjalanan politik tidak hanya dibaca dari deklarasi. Ia juga dapat dilihat dari akumulasi pengalaman, jaringan, posisi dan kemampuan mengelola kekuasaan.

Dalam konteks itulah jejak Sufmi Dasco Ahmad menarik untuk terus diamati.

Dari PII menuju Gerindra, masuk ke parlemen, berada di lingkar pengelolaan pemerintahan Prabowo, dan kini menghadapi fase politik menuju 2029.

Kaderisasi mungkin berlangsung puluhan tahun lalu. Tetapi modal yang dibentuknya dapat menemukan bentuk baru ketika seseorang memasuki pusat kekuasaan.(Red)