Beritabanten.com – Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak hanya berhenti pada pertanyaan apakah anggaran Rp15.000 per porsi sudah cukup atau belum. Yang lebih penting adalah membuka secara transparan bagaimana angka tersebut dibelanjakan dan berapa bagian yang benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Jika misalnya dari Rp15.000 terdapat Rp8.000 untuk bahan makanan dan Rp7.000 untuk operasional, maka biaya operasional sudah mencapai sekitar 46,7 persen dari total anggaran per porsi. Angka tersebut tentu perlu dijelaskan secara rinci: apakah untuk tenaga kerja, gas, listrik, air, distribusi, kemasan, sanitasi, penyusutan peralatan, administrasi, atau komponen lainnya.
Sebab, persoalannya bukan semata-mata apakah Rp15.000 itu kecil atau besar, melainkan apakah komposisi penggunaannya sudah efisien dan mampu menghasilkan makanan dengan kualitas serta kandungan gizi sesuai target program.
Pemerintah juga perlu membedakan dengan jelas antara biaya bahan makanan, biaya operasional, dan insentif penyelenggara SPPG. Dengan rincian tersebut, publik dapat melihat secara objektif berapa rupiah yang benar-benar menjadi nilai makanan yang diterima anak dan berapa rupiah yang digunakan untuk menjalankan dapur serta distribusinya.
Karena itu, evaluasi MBG idealnya dilakukan dengan pendekatan biaya per porsi yang transparan. Jangan sampai ketika kualitas makanan dinilai kurang, solusi otomatisnya hanya menaikkan anggaran per porsi. Sebaliknya, jika persoalannya berada pada struktur biaya operasional yang terlalu besar atau tata kelola yang tidak efisien, maka bagian itulah yang perlu diperbaiki.
Intinya sederhana: sebelum memutuskan apakah Rp15.000 perlu dinaikkan, pemerintah perlu menunjukkan terlebih dahulu ke mana Rp15.000 tersebut mengalir dan berapa besar yang benar-benar sampai menjadi makanan bergizi di piring penerima. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan