Parpol sebagai Klub Bola: Transfer Elite dan Politik Tanpa Identitas

Beritabanten.com — Fenomena perpindahan politikus antarpartai di Indonesia bukan lagi sekadar dinamika biasa. Ia telah berkembang menjadi pola yang berulang dan, dalam banyak kasus, menjadi bagian dari mekanisme politik itu sendiri. Nama-nama seperti Ahmad Ali, Bestari Barus, Rusdi Masse, Nina Agustina, Heri Amalindo, Maruarar Sirait, Ryan Ernest, Surya Tjandra, Eva Sundari, Dedi Mulyadi, hingga Titiek Soeharto menunjukkan satu kecenderungan: elite politik dapat berpindah dari satu partai ke partai lain tanpa hambatan ideologis yang terlalu berarti.

Perpindahan tersebut paling mudah terlihat ketika momentum pemilu semakin dekat, terutama pada saat pencalonan legislatif dan perebutan tiket politik. Pada titik inilah partai politik tampak seperti klub sepak bola yang membuka bursa transfer. Politisi mencari klub yang memberikan peluang terbaik, sementara partai mencari pemain yang membawa elektabilitas, jaringan, dan potensi suara.

Dalam logika seperti itu, partai tidak lagi sepenuhnya menjadi rumah nilai dan ideologi. Ia berubah menjadi kendaraan politik yang dapat digunakan selama masih memberikan peluang untuk bertanding dan memenangkan kompetisi.

Fenomena tersebut dapat dibaca melalui teori Robert Michels tentang Iron Law of Oligarchy. Michels berpendapat bahwa organisasi, termasuk partai politik, cenderung dikuasai oleh segelintir elite. Dalam konteks Indonesia, elite partai memiliki pengaruh besar dalam menentukan siapa yang mendapatkan tiket, posisi, akses, dan sumber daya politik.

Ketika seorang politikus tidak lagi memperoleh ruang yang cukup dalam satu partai, ia tidak selalu meninggalkan arena politik. Ia justru dapat berpindah ke partai lain yang menawarkan peluang lebih besar. Dengan demikian, yang berpindah bukan hanya orangnya, tetapi juga modal politik yang dibawanya.

Di sinilah konsep political capital Pierre Bourdieu menjadi relevan. Politisi seperti Ahmad Ali atau Maruarar Sirait tidak bergerak sebagai individu tanpa modal. Mereka membawa jaringan, pengalaman, nama besar, hubungan sosial, dan tingkat pengenalan publik. Semua itu merupakan modal yang memiliki nilai politik.

Partai yang menerima seorang elite pada dasarnya sedang mendapatkan paket modal tersebut secara instan. Inilah salah satu alasan mengapa partai sering kali lebih tertarik merekrut tokoh yang sudah dikenal daripada membangun kader dari bawah selama bertahun-tahun.

Masalahnya, pola tersebut dapat mengorbankan kaderisasi.

Jika partai selalu mencari tokoh yang sudah jadi, kader yang tumbuh dari dalam dapat merasa bahwa loyalitas dan proses panjang tidak menjamin masa depan politik. Pada akhirnya, partai justru semakin bergantung pada figur eksternal yang memiliki elektabilitas tinggi.

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui pendekatan Rational Choice Institutionalism. Dalam perspektif ini, aktor politik dianggap akan memilih tindakan yang paling menguntungkan bagi dirinya. Jika peluang untuk mendapatkan tiket, jabatan, atau kemenangan elektoral di satu partai semakin kecil, maka berpindah ke partai lain dapat dianggap sebagai keputusan rasional.

Dalam logika tersebut, loyalitas ideologis menjadi semakin mahal.

Seorang politikus akan mempertahankan kesetiaan apabila manfaat politiknya lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung. Sebaliknya, jika partai tidak lagi memberikan peluang, maka perpindahan menjadi pilihan yang masuk akal.

Karena itu, fenomena kutu loncat tidak cukup dijelaskan sebagai persoalan moral individu. Ada struktur politik yang membuat perilaku tersebut rasional.

Persoalan berikutnya adalah dealignment, yaitu melemahnya ikatan antara aktor politik maupun pemilih dengan partai tertentu. Di Indonesia, gejala tersebut semakin terlihat ketika batas ideologis antarpartai menjadi kabur.

Seorang politikus dapat berpindah dari satu partai ke partai lain tanpa harus menjelaskan perubahan gagasan politik secara mendalam. Pemilih pun tidak selalu memberikan hukuman elektoral yang signifikan hanya karena seorang tokoh berpindah kendaraan.

Artinya, identitas partai semakin kalah oleh identitas figur.

Di sinilah teori personalization of politics menjadi penting. Politik semakin berpusat pada siapa tokohnya, bukan semata-mata partai apa yang menaunginya. Partai akhirnya membutuhkan figur karena figur memiliki kemampuan mengubah popularitas menjadi suara.

Dalam kondisi tersebut, partai dapat kehilangan fungsi sebagai institusi pembentuk identitas politik. Logo dan nama partai mungkin berbeda, tetapi figur yang tampil dan narasi yang digunakan sering kali tidak memiliki perbedaan yang terlalu tajam.

Akibatnya, publik menghadapi sebuah ilusi pluralisme: banyak partai, banyak kendaraan politik, tetapi pilihan substantifnya tidak sebanyak yang terlihat.

Seperti liga sepak bola, jumlah klub bisa banyak. Bursa transfer bisa sangat ramai. Pemain bisa berpindah dari satu klub ke klub lain. Tetapi jika semua klub memainkan strategi yang sama, kompetisinya tetap miskin identitas.

Begitu pula dalam politik.

Partai boleh bertambah, elite boleh berpindah, dan kendaraan politik boleh berganti. Tetapi jika ideologi, kaderisasi, dan program tidak mengalami pembaruan, maka demokrasi hanya bergerak secara administratif tanpa mengalami perkembangan substantif.

Pada akhirnya, daftar panjang politisi yang berpindah partai bukan sekadar kumpulan nama. Ia merupakan gejala dari melemahnya identitas institusional partai politik Indonesia.

Partai seharusnya menjadi tempat membangun gagasan, mendidik kader, dan memperjuangkan nilai. Namun jika ia lebih sering berfungsi sebagai pasar tempat elite bertukar kendaraan, maka hubungan antara partai dan masyarakat akan semakin transaksional.

Politik Indonesia akhirnya menyerupai liga yang terlalu sibuk dengan bursa transfer: pemain berpindah, klub berganti, tetapi permainan tetap sama.

Dan selama partai lebih tertarik membeli pemain jadi daripada membangun pemain dari akademinya sendiri, politik Indonesia akan menghadapi persoalan yang sama: transfer elite berjalan cepat, tetapi regenerasi berjalan lambat; partai bertambah banyak, tetapi identitas politik semakin hilang. (Red)