Beritabanten.com – Warga yang tercatat dalam desil 9 atau 10 tetapi mengaku masih hidup pas-pasan mendapat perhatian dari Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho.
Wisnu menyampaikan pandangannya pada Kamis, 20 Agustus 2026, ketika perdebatan mengenai hasil pengecekan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ramai diperbincangkan masyarakat.
Menurut Wisnu, perbedaan antara kondisi yang dirasakan warga dengan posisi desil dalam sistem tidak otomatis berarti masyarakat keliru menilai kondisi ekonominya. Sebaliknya, hal tersebut juga tidak selalu menunjukkan pemerintah sepenuhnya salah dalam melakukan pendataan.
Perbedaan dapat terjadi karena pemerintah dan masyarakat menggunakan cara yang berbeda dalam membaca kondisi kesejahteraan.
“Seseorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar,” kata Wisnu.
Pernyataan tersebut penting karena desil selama ini kerap dipahami secara sederhana sebagai ukuran kaya atau miskin. Padahal, desil merupakan posisi relatif seseorang atau rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan absolut.
Artinya, seseorang yang masuk desil 9 atau 10 berada pada kelompok relatif atas dalam distribusi nasional. Namun, posisi tersebut tidak otomatis berarti kehidupan rumah tangga yang bersangkutan serba berlebihan atau terbebas dari persoalan ekonomi.
Masyarakat biasanya menilai kondisi ekonominya berdasarkan pengalaman sehari-hari, seperti pendapatan bulanan, pengeluaran rumah tangga, biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, cicilan, jumlah anggota keluarga, serta kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.
Sementara itu, sistem pemerintah menggunakan sejumlah indikator sosial dan ekonomi untuk memperkirakan posisi rumah tangga, termasuk kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, kendaraan bermotor, serta karakteristik rumah tangga lainnya.
Perbedaan indikator tersebut dapat membuat pengalaman ekonomi warga terasa tidak sama dengan posisi statistik yang tercantum dalam sistem.
Sebuah keluarga, misalnya, dapat memiliki rumah dan kendaraan tetapi bukan berarti mempunyai kemampuan finansial yang longgar. Rumah bisa merupakan aset yang telah dimiliki sejak lama, sedangkan kendaraan mungkin masih dalam masa cicilan.
Pada saat yang sama, pendapatan bulanan harus digunakan untuk membayar cicilan, biaya pendidikan anak, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, dan berbagai kewajiban lainnya.
Jika sistem lebih kuat menangkap kepemilikan aset dibandingkan beban kewajiban rumah tangga, hasil klasifikasi kesejahteraan dapat terasa berbeda dengan kondisi ekonomi yang dialami warga sehari-hari.
Karena itu, kondisi kesejahteraan tidak seharusnya dibaca secara terlalu sederhana hanya berdasarkan satu kelompok indikator.
Selain persoalan indikator, posisi desil juga merupakan hasil estimasi. Pendekatan Proxy Means Test (PMT) menggunakan berbagai karakteristik rumah tangga untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan.
Metode tersebut diperlukan karena pemerintah harus mengelompokkan jutaan rumah tangga. Namun, seperti metode estimasi lainnya, PMT tetap memiliki kemungkinan menghasilkan kesalahan klasifikasi.
Kondisi rumah tangga juga dapat berubah dengan cepat. Seseorang yang beberapa tahun lalu mempunyai pendapatan tertentu bisa kehilangan pekerjaan, mengalami perubahan jumlah anggota keluarga, menghadapi biaya kesehatan besar, atau mengalami tekanan ekonomi lain yang belum sepenuhnya tercermin dalam data.
Karena itu, Wisnu menilai pemerintah perlu melakukan dua hal penting, yakni membuka variabel yang digunakan dalam penentuan desil dan menyediakan mekanisme sanggah yang efektif.
Masyarakat perlu mengetahui setidaknya dasar penilaian yang membuat sebuah rumah tangga ditempatkan pada desil tertentu. Transparansi diperlukan agar warga tidak sekadar menerima angka dari sistem tanpa mengetahui alasan di balik klasifikasi tersebut.
Jika pemerintah menyatakan seseorang berada di desil 9 atau 10, masyarakat semestinya memiliki kesempatan untuk memahami dasar klasifikasinya sekaligus memberikan informasi tambahan apabila terdapat data yang tidak sesuai.
Mekanisme sanggah menjadi semakin penting karena posisi desil kini tidak hanya menjadi angka statistik. Ketika status tersebut digunakan untuk menentukan akses terhadap bantuan sosial, subsidi, atau berbagai program pemerintah, kesalahan data dapat mempunyai konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Seseorang yang sebenarnya masih membutuhkan dukungan dapat kehilangan akses karena sistem menempatkannya pada kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.
Dalam kebijakan sosial, kondisi tersebut dikenal sebagai exclusion error, yaitu ketika masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak masuk dalam kelompok sasaran program.
Karena itu, desil sebaiknya tidak diperlakukan sebagai vonis final terhadap kondisi ekonomi seseorang.
Data tetap diperlukan karena pemerintah membutuhkan dasar untuk menentukan prioritas dari jutaan rumah tangga. Tanpa basis data yang memadai, program bantuan juga berisiko mengalami salah sasaran.
Namun, data harus diposisikan sebagai alat pengambilan keputusan yang dapat diperbarui dan dikoreksi, bukan sebagai sistem yang tidak boleh dipertanyakan.
Pemerintah perlu menerima bahwa sistem pendataan sebesar apa pun tetap memiliki kemungkinan kesalahan.
Wisnu juga menilai posisi desil perlu dipahami secara lebih rinci. Rumah tangga yang berada dalam desil 9 dan 10 tidak selalu mempunyai kondisi ekonomi yang sama.
Terdapat kemungkinan kesenjangan yang cukup besar di dalam kelompok tersebut. Karena itu, menjadikan angka desil sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan fasilitas pemerintah dapat menimbulkan persoalan baru.
Pemerintah perlu menggabungkan informasi desil dengan data lain yang lebih mampu menggambarkan kondisi rumah tangga secara aktual.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika data desil digunakan untuk kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Jika status desil hanya digunakan untuk analisis statistik, kesalahan klasifikasi mungkin tidak langsung dirasakan. Namun, ketika desil menentukan siapa yang mendapatkan bantuan atau siapa yang kehilangan subsidi, perubahan klasifikasi dapat membawa konsekuensi ekonomi yang nyata.
Semakin besar konsekuensi kebijakan yang digantungkan pada sebuah data, semakin tinggi pula tuntutan terhadap akurasi, transparansi, dan mekanisme koreksinya.
Pemerintah juga tidak perlu bersikap defensif ketika masyarakat mempertanyakan hasil desil. Keluhan warga justru dapat menjadi sumber informasi untuk memperbaiki kualitas DTSEN.
Ketika seorang warga mengatakan dirinya masuk desil 9 tetapi penghasilannya tidak berubah dan kehidupannya masih berat, pemerintah perlu melihat kembali mengapa sistem menghasilkan klasifikasi tersebut.
Pemerintah juga perlu memastikan apakah seluruh variabel yang digunakan masih mampu menggambarkan kondisi rumah tangga yang bersangkutan.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa desil tidak sama dengan label “orang kaya”.
Kesalahpahaman tersebut perlu diperbaiki melalui komunikasi publik yang lebih baik. Pemerintah harus menjelaskan bahwa desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran langsung mengenai jumlah kekayaan atau uang yang dimiliki seseorang.
Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat melihat mengapa seseorang bisa berada di desil tinggi tetapi tetap menghadapi tekanan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, penjelasan mengenai konsep desil tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keluhan masyarakat.
Data yang baik bukanlah data yang tidak pernah diprotes, melainkan data yang mempunyai mekanisme untuk diperiksa dan diperbaiki ketika terbukti tidak sesuai.
Pemerintah justru perlu menjadikan kritik dan laporan masyarakat sebagai bagian dari proses pemutakhiran data.
Kasus warga yang merasa hidup pas-pasan tetapi tercatat dalam desil 9 atau 10 pada akhirnya menunjukkan persoalan yang lebih luas dalam penggunaan data untuk kebijakan publik.
Negara semakin bergantung pada data untuk membuat keputusan, sementara kehidupan manusia jauh lebih kompleks daripada angka dalam sebuah basis data.
Digitalisasi memang memungkinkan pemerintah mengelola data jutaan keluarga secara lebih cepat. Namun, teknologi tidak boleh membuat negara kehilangan kemampuan untuk mendengar ketika masyarakat mengatakan bahwa kondisi kehidupannya tidak sesuai dengan data yang tercatat.
Karena itu, transparansi dan mekanisme sanggah bukan sekadar pelengkap dalam sistem data sosial. Keduanya merupakan bagian penting dari keadilan kebijakan.
Jika sebuah data dapat menentukan apakah seseorang mendapatkan bantuan atau kehilangan subsidi, maka masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana data tersebut dibuat dan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya apabila terdapat kesalahan.
Pada akhirnya, pernyataan Wisnu pada 20 Agustus 2026 mengingatkan bahwa persoalan desil tidak sesederhana “desil tinggi berarti kaya” atau “desil rendah berarti miskin”.
Kesejahteraan merupakan kondisi yang kompleks, sementara desil adalah salah satu cara negara menyederhanakan kompleksitas tersebut agar dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan.
Penyederhanaan memang diperlukan. Namun, penyederhanaan tidak boleh berubah menjadi kesalahan yang justru merugikan masyarakat.
Data seharusnya menjadi alat negara untuk memahami kondisi rakyat, bukan menjadi tembok yang membuat masyarakat tidak dapat membantah ketika negara keliru membaca kehidupannya. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan