Survei IDM 81,5 Persen Berbeda dengan SMRC, Kredibilitas Lembaga dan Rekam Jejak Peneliti Jadi Perhatian

Judul:

Beritabanten.com – Di tengah perdebatan publik mengenai turunnya tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), muncul hasil survei lain dengan angka yang berlawanan. Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis temuan yang menyebut kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 81,5 persen pada semester I 2026.

Survei IDM tersebut dilakukan pada 30–31 Juli 2026, hanya beberapa hari setelah SMRC merilis hasil survei yang menunjukkan tren berbeda. Perbedaan angka yang cukup lebar antara kedua lembaga survei tersebut kemudian memunculkan diskusi baru mengenai metodologi, kredibilitas lembaga, hingga rekam jejak pihak yang berada di balik riset opini publik.

IDM dalam rilisnya menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo. Angka 81,5 persen itu sekaligus menjadi kontras dengan survei SMRC yang sebelumnya mencatat tingkat kepuasan publik berada di kisaran 51 persen.

Namun, di tengah perbedaan hasil tersebut, perhatian publik tidak hanya tertuju pada angka survei, tetapi juga pada profil lembaga yang merilisnya. Berdasarkan informasi yang tersedia di ruang publik, profil Indonesia Development Monitoring (IDM) masih relatif terbatas untuk diverifikasi secara luas.

Informasi mengenai sejarah pendirian lembaga, struktur organisasi, jajaran peneliti, rekam jejak penelitian, hingga metodologi survei yang digunakan belum banyak dipublikasikan secara terbuka. Padahal, dalam dunia riset opini publik, keterbukaan mengenai metodologi dan identitas lembaga menjadi salah satu unsur penting untuk menilai kualitas sebuah survei.

Sorotan juga mengarah kepada Direktur Eksekutif IDM, Dedy Rohman, yang dalam beberapa kesempatan tampil menyampaikan hasil survei lembaganya. Namun, informasi mengenai latar belakang akademik, pengalaman panjang di bidang riset, maupun rekam jejak profesionalnya belum banyak diketahui publik secara luas.

Kondisi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa hasil survei IDM tidak dapat dipercaya. Sebuah survei tetap harus dinilai berdasarkan metode penelitian yang digunakan, mulai dari jumlah responden, teknik pengambilan sampel, pertanyaan yang diajukan, margin of error, hingga proses pengolahan data.

Akan tetapi, transparansi menjadi faktor penting ketika sebuah survei digunakan untuk membentuk persepsi publik mengenai kinerja seorang pemimpin nasional. Semakin besar pengaruh sebuah survei terhadap perdebatan politik, semakin besar pula tuntutan agar lembaga penyelenggara membuka informasi mengenai kapasitas dan independensinya.

Dalam sejarah riset politik Indonesia, lembaga seperti SMRC memiliki rekam jejak panjang dalam melakukan survei opini publik. Lembaga yang didirikan oleh akademisi seperti Prof. Saiful Mujani tersebut selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu institusi yang aktif melakukan penelitian politik, demokrasi, dan perilaku pemilih.

Karena itu, ketika hasil survei dari lembaga yang relatif kurang dikenal muncul berhadapan dengan lembaga survei yang memiliki sejarah panjang, pertanyaan publik bukan hanya mengenai siapa yang benar, tetapi juga bagaimana kualitas proses penelitian dilakukan.

Pada akhirnya, perbedaan hasil survei seharusnya menjadi ruang bagi publik untuk melihat lebih kritis. Angka kepuasan yang tinggi maupun rendah bukan sekadar alat pembenaran politik, melainkan produk penelitian yang harus diuji melalui transparansi metodologi, kredibilitas peneliti, dan rekam jejak lembaga yang menghasilkan data tersebut. (Red)