Rebound Prabowo, Mengubah Tekanan Politik Menjadi Modal Kekuasaan

Beritabanten.com – Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam survei SMRC Juli 2026 menjadi alarm politik bagi pemerintah. Namun, angka tersebut belum tentu menjadi tanda berakhirnya dukungan masyarakat.

Dalam politik, seorang presiden petahana memiliki satu keunggulan besar yang tidak dimiliki pihak lain: kekuasaan untuk melakukan perubahan secara langsung. Karena itu, penurunan kepercayaan publik bisa menjadi tekanan, tetapi sekaligus membuka ruang bagi pemerintah untuk melakukan koreksi.

Fenomena ini dikenal dalam kajian politik sebagai incumbency effect. Status sebagai petahana memiliki dua wajah. Di satu sisi, pemerintah menjadi pihak yang paling mudah disalahkan ketika muncul persoalan ekonomi, pelayanan publik, atau kebijakan yang menuai kritik. Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki kendali terhadap anggaran, kebijakan, dan perangkat negara untuk memperbaiki keadaan.

Berbeda dengan kelompok oposisi yang hanya dapat menawarkan gagasan perubahan, seorang petahana memiliki kesempatan membuktikan janji melalui tindakan nyata. Di titik inilah posisi Prabowo menjadi penting: apakah kekuasaan yang dimiliki mampu diterjemahkan menjadi hasil yang dirasakan masyarakat.

Survei dengan tingkat kepuasan sekitar 51 persen tidak serta-merta menunjukkan penolakan publik secara permanen. Angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal bahwa masyarakat sedang menunggu bukti dari berbagai program pemerintah.

Dalam teori retrospective voting yang diperkenalkan Morris Fiorina, pemilih cenderung menilai pemerintah berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Masyarakat tidak hanya melihat pidato politik atau narasi keberhasilan, tetapi merasakan langsung apakah harga kebutuhan pokok lebih stabil, lapangan kerja bertambah, pendapatan meningkat, dan pelayanan publik membaik.

Karena itu, peluang rebound Prabowo masih terbuka. Pemerintah masih memiliki sejumlah instrumen untuk mengubah persepsi publik, mulai dari memperbaiki kinerja kabinet, memperkuat program prioritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, hingga memastikan kebijakan yang menyentuh masyarakat berjalan efektif.

Program seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, stabilisasi pangan, dan peningkatan layanan dasar akan menjadi ujian penting. Keberhasilan program-program tersebut tidak hanya menentukan dampak sosial, tetapi juga menentukan persepsi politik terhadap pemerintahan.

Namun, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam politik terdapat konsep window of opportunity, yaitu kesempatan yang terbatas bagi seorang pemimpin untuk melakukan perbaikan sebelum persepsi negatif semakin menguat.

Semakin cepat pemerintah menunjukkan hasil nyata, semakin besar peluang mengembalikan kepercayaan publik. Sebaliknya, jika berbagai persoalan dibiarkan berlarut-larut, keunggulan sebagai petahana justru dapat berubah menjadi beban karena seluruh masalah akan terus dikaitkan dengan kepemimpinan yang sedang berjalan.

Sejarah politik menunjukkan banyak pemimpin mengalami penurunan popularitas di tengah masa jabatan, tetapi kemudian berhasil bangkit setelah melakukan perbaikan kebijakan dan menghadirkan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Bagi Prabowo, tantangannya bukan sekadar membangun citra positif, melainkan membuktikan bahwa kekuasaan yang dimiliki mampu menghasilkan perubahan. Sebab dalam politik modern, publik mungkin bisa menerima janji, tetapi pada akhirnya mereka akan menilai hasil.

Jika pemerintah berhasil mengubah kebijakan menjadi manfaat nyata, maka incumbency effect yang saat ini menjadi tekanan dapat kembali menjadi kekuatan politik. Namun jika tidak, keunggulan sebagai petahana justru berpotensi berubah menjadi beban yang semakin berat. (Red)