Pakar UMY: Gelombang Meme Sindiran Prabowo Jadi Sinyal Pemerintah Perlu Dengarkan Publik

Beritabanten.com – Maraknya meme, video satire, parodi, hingga berbagai bentuk humor politik yang menyindir Presiden Prabowo Subianto di media sosial dinilai bukan sekadar fenomena hiburan digital. Gelombang kritik dalam bentuk konten kreatif tersebut disebut sebagai tanda adanya kegelisahan sebagian masyarakat yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Penilaian itu disampaikan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Isnaini Muallidin, dalam keterangannya pada Kamis (30/7/2026). Menurutnya, ruang digital saat ini telah menjadi tempat masyarakat menyampaikan keresahan ketika jalur komunikasi politik formal dianggap belum mampu menampung aspirasi mereka.

Isnaini melihat kemunculan berbagai meme dan video satire terhadap Presiden Prabowo sebagai bagian dari dinamika komunikasi politik modern. Kritik yang dahulu banyak disampaikan melalui demonstrasi, forum publik, atau media konvensional, kini berkembang melalui media sosial dengan bentuk yang lebih ringan, kreatif, namun tetap memiliki pesan politik.

Menurutnya, humor politik sering kali menjadi cara masyarakat menyampaikan kritik terhadap kekuasaan. Di balik candaan dan parodi yang beredar, terdapat persepsi publik mengenai berbagai persoalan yang mereka rasakan, mulai dari kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga pola komunikasi antara penguasa dan masyarakat.

“Karena sudah tidak ada lagi saluran-saluran politik yang mampu diterima oleh presiden, dan presiden selalu menyalahkan orang-orang yang mengkritik dirinya,” kata Isnaini.

Ia menilai pemerintah perlu membaca fenomena tersebut secara lebih terbuka, bukan semata-mata melihatnya sebagai serangan politik atau konten negatif. Menurutnya, kritik dalam bentuk satire dapat menjadi bahan evaluasi untuk memahami bagaimana masyarakat memandang kinerja dan komunikasi pemerintah.

Isnaini juga menyoroti pola komunikasi pemerintah yang menurutnya masih cenderung defensif ketika menghadapi kritik. Respons yang lebih banyak membantah atau menyerang pihak yang memberikan kritik, kata dia, berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dengan kelompok masyarakat yang merasa aspirasinya belum terjawab.

Dalam era media sosial, komunikasi politik tidak lagi berjalan satu arah. Pemerintah tidak hanya dituntut menyampaikan keberhasilan program, tetapi juga mampu menjelaskan persoalan secara terbuka, menerima kritik, serta memberikan respons yang dianggap relevan oleh masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa akumulasi kekecewaan publik yang terus muncul di ruang digital tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Jika kritik hanya berhenti sebagai bahan olok-olok tanpa ada respons kebijakan maupun komunikasi yang memadai, maka potensi ketidakpuasan politik dapat semakin meluas.

Meski demikian, fenomena meme dan video satire tersebut merupakan analisis akademik terhadap dinamika komunikasi politik di media sosial, bukan hasil survei yang secara langsung mengukur penyebab munculnya seluruh konten kritik terhadap Presiden Prabowo.

Bagi pemerintah, derasnya kritik digital dapat menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik dan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab dalam demokrasi, suara publik tidak selalu hadir melalui pemilu atau lembaga formal, tetapi juga melalui ekspresi sehari-hari di ruang digital. (Red)